Kaimana – Persoalan CPNS dan P3K formasi 2024 Kabupaten Kaimana yang urung diumumkan oleh pemerintah turut disikapi LMA Suku Irarutu Kaimana.
Melalui sekretaris LMA, Klemens Nimbufu, LMA Suku Irarutu berharap masyarakat Pencaker atau Peserta seleksi CPNS dan P3K tidak perlu menggelar aksi demo seperti yang telah dilakukan sebelumnya pada Senin (14/4/2025).
Pihaknya memahami kegelisahan para Pencaker, namun demikian ditegaskannya lagi bahwa kuota CPNS dan P3K kabupaten Kaimana telah disahkan oleh Pemerintah Kabupaten Kaimana, sehingga Pencaker tidak perlu khawatir.
“Dengan belum diumumkannya oleh Pemerintah daerah Kabupaten Kaimana dan BKN terhadap hasil tes CPNS formasi 2024 dengan kuota sebanyak 225 orang dan P3K formasi 2024 untuk tenaga guru dan kesehatan dengan kuota sebanyak 278 orang masih, ini dalam proses dan akan diumumkan setelah proses hasil selesai, jadi sabar saja,” ucapnya, Rabu (23/4/2025).
Dikatakan, oleh Sekda dan Kepala BKSDM Kabupaten Kaimana telah memerintahkan para pencaker untuk melengkapi administrasi, sehingga diharapkan kepada Bupati baru dapat mempertimbangkan hal itu di masa kerja 100 hari agar dalam waktu dekat diumumkan.
“Soal adanya pro dan kontra menyangkut SK yang ditanda tangani oleh Bupati lama Freddy Thie agar dapat dipertimbangkan oleh Bupati baru Hasan Achmad, sementara untuk P3K dan tenaga Honorer masih menunggu surat edaran dari Menpan RB, sehingga berdasarkan surat edaran dapat diambil langkah oleh pemerintah daerah terkait dengan hak – hak ( gaji ) yang dibuktikan dengan SK,” tandasnya.
“Sampaikan spirasi secara santun, tidak usah demo. Buat pertelaahan disertai dengan regulasi lalu dikirim Bupati Kabupaten Kaimana, Gubernur Provinsi Papua Barat, DPRD dan Pemerintah pusat, sehingga mereka melihat ini,”imbuhnya.
Pihaknya berharap Pemerintah daerah harus membuat himbauan berupa ajakan kepada masyrakat untuk menghilangkan ego sektoral, perbedaan pandangan politik yang dapat menghnat jalannya proses yang ada.
“Bubarkan tim sukses agar bersatu dalam memajukan daerah sehingga Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana dapat bekerja sesuai dengan regulasi. Apabila hal ini tidak dilakukan maka konflik kepentingan semakin tinggi dan merugikan masyarakat. Adanya desakan dari masyarakat agar Sekda harus Orang Asli Kaimana tapi semua kembali ke Bupati sesuai regulasi, mengingat Sekda merupakan jabatan karier bukan jabatan politik,”jelasnya.
Pihaknya juga mengingatkan agar Pemda mempertimbangkan akan jumlah lulusan baik Universitas maupun SMA sederajat yang mencari keberuntungan dari ikut seleksi CPNS dan P3K
*Dampak yang akan ditimbulkan jika persoalan CPNS dan P3K ini adalah tingginya angka pengangguran dan juga mengakibatkan terjadinya aksi demo karena rasa kecewa terhadap pemerintah. Maka segera umumkan segera,”tegasnya.
“Bapak Hasan Achmad dan Bapak Isak Wariensi, selalu Bupati dan Wakil Bupati Kaimana sekiranya dapat membubarkan tim-tim suksesnya, agar tidak ada interfensi dan muatan politik kepada pemerintah, sehingga pelayaan pemerintah kepada masyarakat dengan baik,” ucapnya.
Pihaknya juga meminta seluruh Pencaker agar menjaga Keamanan dan Ketertiban di Kabupaten Kaimana, semua persoalan dapat diselesaikan dengan baik.
“Selaku Tokoh Masyarakat Adat Irarutu Kabupaten Kaimana mendukung program pemerintah dan Kepolisian, serta menghimbau kepada masyarakat dan para pencaker yang mengikuti seleksi CPNS dan P3K formasi 2024 yang sampai saat ini hasilnya belum diumumkan kiranya agar tetap menjaga keamanan dan ketertiban. Biarlah Pemerintah bekerja sesuai regulasi yang ada. Harap bersabar,” pungkasnya.
