Jayapura :- Pengurus Masjid Raya Baiturrahim Jayapura, Provinsi Papua bersama sejumlah lembaga Agama dan Tokoh Agama di Jayapura, setelah melakukan sholat Jumat langsung menggelar Musyawarah di Aula Masjid Raya Baiturrahim Jayapura.
Dimana Musyawarah ini melibatkan MUI, NU, Muhamadiyah dan para tokoh agama di Jayapura-Papua.
“Musyawarah ini tujuannya untuk mengecek perkembangan kepengurusan Masjid raya yang sudah berlangsung selama dua tahun,” kata ketua Umum Masjid Raya Baitarrahim Jayapura, KH. Abdul Kahar Yellipelle kepada Wartawan usai mengikuti musyawarah, pada Jumat (12/3).
Menurutnya KH. Abdul Kahar Yellipelle, Masjid Raya sebagai Ikon Provinsi Papua sehingga wajib dilakukan musyawarah dan mufakat selama kepengurusan itu masih berlangsung, sehingga dalam manajemen atau pengelolaan Masjid Raya Biturrahim ini tetap dikelolah secara transparan dan akuntabel.
“Nanti kita akan laporan SPJ selama dua tahun, baik itu pengelolaan keuangan yang bersumber dari mana dan pendapatan dari luar juga dari dalam. Jadi semuanya akan kita laporan di forum yang akan berlangsung,” jelasnya.
Selain itu, KH. Abdul Kahar menegaskan, bahwa pihaknya juga ingin manajemen di kepengurusan Masjid Raya Baiturahim ini tetap transparan.
“Jadi kita harus mulai dari Masjid ini dan apabila pengelolaannya bagus, maka tingkat kepercayaan jamaah semakin baik pula,” ujarnya.
Bahkan kata KH. Abdul Kahar, selain pengelolaan keuangan, tapi juga seluruh permasalahan yang terjadi. Baik secara internal, eksternal dalam kepemimpinannya selama dua tahun itu akan disampaikan.
“Yang belum akan di perbaiki. Tapi yang jelas akan diselesaikan secara mufakat,” terangnya.
Namun diakuinya, bahwa Masjid Raya Baiturahim Jayapura tersebut dalam proses pembangunan. Kendati demikian aktivitas dalam seluruh kegiatan tetap dilaksanakan sampai diakhir masa jabatan pada Desember 2021 mendatang.
“Jadi, hari ini bukan musyawarah pemilihan tapi musyawarah internal pengurus dengan lembaga-lembaga islam di Papua. Nah bagaimana masalah dengan jamaah juga pengurus. Nah, disitu lah akan dilontarkan, dan dimasa akhir jabatan kami nanti, akan memilih atau menunjuk pengurus yang bertanggungjawab, yang bermoral dan beretika dengan baik,” paparnya.
Sehingga kata KH. Abdul Kahar, di pengurus yang baru nanti bisa menglola masjdi raya ini sesuai keinginan jamaah dan sesuai keinginan masjid I Papua
Hanya saja tambahnya, mengenai perbedaan pendapat dalam musyawarah itu sangat wajar dan harus disampaikan sehingga kesalahan kesalahan yang terjadi bisa diperbaiki.
“Tapi di dalam musyawarah ini kan nanti ada Penasehat dan juga ada pembina. Mereka yang berada di dalamnya itu untuk memberikan pemahanan. Dan yang jelas, saya selaku ketua berada di tengah-tengah jamaah,” tutup KH Abdul Kahar Yellipelle.
