Jayapura – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua memberi perhatian khusus pada pelestarian bahasa daerah atau bahasa ibu.
Pelaksana tugas Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Papua, John Wicklif Tegai mengatakan, pihaknya telah menyampaikan kepada Kementerian Keuangan dan Bappenas bahwa dalam proses penyusunan rencana induk percepatan pembangunan Papua dapat memasukan program untuk lembaga masyarakat adat, pemetaan komunal dan pelestarian bahasa ibu.
“Kemudian rencana anggaran percepatan pembangunan Papua juga telah didiskusikan dan dimasukan dalam agenda, sehingga harus diamankan dalam biaya otsus,” kata John usai membuka acara Festival Tunas Bahasa Ibu (FTBI).
Dia pun mengungkapkan, dalam melestarikan bahasa ibu, Balai Bahasa Provinsi Papua belum mendapatkan dukungan dari APBD dan Otsus, sementara bahasa ibu adalah jati diri orang asli Papua.
“Selama ini Balai Bahasa bekerja hanya menggunakan anggaran pendapatan belanja negara atau APBN. Maka Dana Tambahan Infrastruktur atau DTI akan dikurangi dan dana block grant atau bantuan hibah ditambah 1 persen supaya fleksibel untuk tiga program tersebut yang dibaiayi oleh Otsus,” ucapnya.
Balai Bahasa Provinsi Papua menggelar FTBI se-Tanah Papua, di Hotel Suni Garden Lake Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua, Rabu (20/11/2024).
Acara ini melibatkan pelajar untuk menampilkan capaian belajar bahasa daerah melalui berbagai pertunjukkan. Tujuannya, memperkenalkan bahasa ibu, memupuk kecintaan bangsa terhadap bahasa ibu, menjadikan generasi muda sebagai penutur aktif bahasa daerah, menjaga kelangsungan hidup bahasa daerah.
Lomba yang diadakan dalam FTBI yaitu, membaca puisi, menulis cerpen, menulis aksara, nembang, pidato, bebanyolan atau komedi tunggal, mendongeng dan berbalas pantun.
Hal itu disampaikan Sukardi Gau selaku Kepala Balai Bahasa Provinsi Papua disela acara. Dia menambahkan bahwa FTBI telah dilaksanakan sejak 2022, kemudian dilanjutkan pada 2023 dan 2024.
“Pada 2022 lalu, kita merevitalisasi tujuh bahasa daerah, kemudian pada 2023 sembilan bahasa daerah dan pada tahun ini sebanyak 10 bahasa daerah,” jelasnya.
Sukardi mengatakan, FTBI merupakan ruang apresiasi bagi para siswa yang telah mendapatkan pembelajaran bahasa daerah oleh para guru yang telah dibimbing oleh Balai Bahasa.
“FTBI dilaksanakan secara berjenjang, mulai dari tingkat sekolah, kecamatan, hingga provinsi dan nasional. FTBI juga merupakan bagian dari program revitalisasi bahasa daerah yang merupakan kebijakan merdeka belajar,” kata Sukardi Gau.
Kepala Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Imam Budi Utomo menyampaikan, FTBI memiliki arti penting untuk melestarikan dan mengembangkan bahasa daerah yang ada di Tanah Papua.
“Di Tanah Papua ada 428 bahasa daerah yang tentu saja kondisinya bergantung pada masing – masing daerah. Artinya, bahasa daerah ada yang masih aman, namun ada juga yang mengalami kemunduran, dan ada yang hampir punah,” kata Imam yang hadir secara daring dalam acara tersebut.
Tetapi kepunahan bahasa, kata Imam, bisa dijaga apabila semua masyarakat, pemangku kepentingan, pemerintah daerah dan pusat melakukan upaya bersama untuk melestarikan bahasa daerah.
“Salah satu program pemerintah pusat yang didukung pemerintah daerah bersama tokoh masyarakat adalah kita melakukan revitalisasi bahasa daerah. FTBI merupakan bagian kecil dari proses panjang dari revitalisasi tersebut,” ungkapnya.
Imam pun memastikan revitalisasi bahasa daerah akan dilanjutkan di tahun mendatang sejalan dengan komitmen Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah terhadap program ini.
“Agar bahasa daerah di Tanah Papua tidak hanya dilestarikan, tetapi juga akan dikembangkan dengan berbagai platform digital yang saat ini marak di era teknologi informasi,” ucapnya. (Sari)
