Jayapura :- Anggota Komisi IV DPR Papua bidang Infrastruktur Jalan dan Jembatan, Dr. Ir. Albert Meraudje, ST. MT. IPM bersama dengan Ondoafi (kepala suku Ormu), melakukan peninjauan langsung terhadap pembangunan infrastruktur jalan ruas Distrik Pasir II, Kelurahan Angkasa Indah, Kota Jayapura menuju Kampung Ormu, Kabupaten Jayapura, Papua.
Kepada pers, Albert Meraudje menjelaskan, jika kunjungan ini dilakukan untuk memastikan bahwa apakah anggaran yang dikeluarkan untuk pembangunan jalan tersebut telah digunakan secara tepat dan bermanfaat bagi masyarakat.
Pasalnya, dalam peninjauannya itu, Wakil Ketua Fraksi NasDem DPR Papua ini menyoroti beberapa masalah teknis dan lingkungan yang ditemui di lokasi pembangunan.
Apalagi menurut legislator Papua itu, pembangunan jalan yang telah berlangsung selama 3 tahun ini belum memenuhi standar teknis yang diperlukan.
“Dari sisi drainase, tidak ada drainase yang dibangun di kiri dan kanan jalan. Kemiringan jalan juga tidak memenuhi syarat kenyamanan dan keamanan,”ungkap Meraudje kepada sejumlah wartawan saat meninjau lokasi tersebut pada Rabu, 12 Februari 2025.
Untuk itu Meraudje tekankan bahwa pentingnya pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan.
“Kita tidak boleh menebang hutan di kiri dan kanan jalan karena itu adalah ciptaan Tuhan yang menjaga kestabilan tanah. Jika kita menebangnya, maka akan terjadi erosi dan pembangunan jalan ini menjadi sia-sia,” tegas Meraudje.
Bahkan, Meraudje juga mempertanyakan manfaat pembangunan jalan tersebut bagi masyarakat.
“Apakah ada pertumbuhan ekonomi, perkampungan, atau kawasan wisata di sekitar jalan ini? Jika tidak, maka anggaran yang dikeluarkan untuk pembangunan ini bisa dianggap mubazir,”tandasnya.
Kendati demikian, ia berharap agar pada tahun anggaran 2025, pembangunan infrastruktur difokuskan pada lokasi yang benar-benar membutuhkan dan memiliki dampak positif bagi masyarakat.
Sementara itu, Ketua Dewan Adat Suku (DAS) Wilayah Tabi, Daniel Toto, yang juga merupakan pemilik tanah di jalan Pasir VI, ketika ditemui di kediamannya mengungkapkan bahwa pembangunan jalan ini belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.
“Jalan ini dibangun untuk pelayanan masyarakat, tetapi di lokasi ini belum ada penduduk. Penduduk justru berada di sebelah barat, yang seharusnya menjadi prioritas pembangunan,”tandasbToto, sapaan akrabnya.
Selain itu, Tto juga mengungkapkan bahwa di wilayah tersebut terdapat potensi wisata dan hutan pendidikan yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.
“Padahal, ada objek wisata dan hutan pendidikan di sini yang bisa menjadi tempat belajar bagi anak-anak dan mahasiswa. Namun, pembangunan jalan ke arah timur ini sepertinya belum tepat sasaran,”ujarna
Untuk itu, ia pun berharap agar DPR Provinsi Papua dapat melakukan pengawasan lebih ketat terhadap proyek-proyek pembangunan infrastruktur, terutama yang menggunakan anggaran negara.
“Jadi, kita perlu memastikan bahwa setiap proyek pembangunan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat dan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan,” Imbuhnya. (Tiara).
