“Pieter Kwano : Insiden Itu Mencederai Sesama Orang Papua
Jayapura, Terkait keributan yang terjadi di ruang Plh Gubernur beberapa hari lalu, kini mendapat sorotan dari salah satu Anggota Kelompok Khusus (Poksus) DPR Papua, Pieter Kwano
Bahkan menurut Pieter Kwano, insiden di ruang pertemuan Plh. Gubernur Papua, saat kelompok yang mengatasnamakan diri Forum Intelektual Muda Tabi dan Saireri bertandang di Plh. Gubernur Papua, Dr. M. Ridwan Rumasukun, SE, MM didampingi Plh Sekda Papua, Derek Hegemur, telah mencederai persaudaraan sesama orang Papua.
Pasalnya, dalam rekaman video yang beredar, saat pertemuan membahas masalah rekrutmen anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) yang diprotes berbagai kalangan termasuk mereka yang bertemu Plh. Gubernur Papua, Ketua Forum Intelektual Muda Tabi – Saireri, Yulianus Dwaa meminta semua orang yang berasal dari Wilayah Tabi – Saireri, keluar dari ruangan.
Terkait dengan keributan itu, Pieter Kwano yang juga merupakan Tokoh adat dari Wilayah Grimenawa, Kabupaten Jayapura menilai cara dan tindakan tersebut sudah sangat tidak etis.
Apalagi kata Pieter, di dalam ruangan ada sejumlah tokoh agama dan pejabat Pemprov yang bukan berasal dari wilayah adat Tabi dan Saireri.
Ia pun mengungkapkan, sebagai anak Tabi ia belum pernah tahu Forum Tabi-Saireri itu sejak kapan dibentuk dan untuk apa.
“Cara seperti itu tekesan mendiskreditkan orang lain. Apalagi dalam ruang pertemuan saat itu ada beberaap tokoh dari wilayah adat lain yang cukup dihormati. Misalnya Pdt. Lipius Biniluk yang merupakan Ketua FKUB Papua dan Kepala Biro Umum, P.ak Elpius Hugi. Jadi cara cara itu sangat tidak baik,” kata Pieter Kwano, Selasa, 01 Agutus 2023.
Menurut Legislator Papua itu, apa yang sudah dilakukan oleh Yulianus Dwaa dan kelompoknya ketika itu, adalah sebuah kekeliruan dan dapat menimbulkan perpecahan diantara sesama orang Papua.
“Ini sebuah kekeliruan besar karena berpotensi menimbulkan perpecahan di antara sesama kami anak Papua,” ujar Wakil Ketua Komisi V DPR Papua itu.
Untuk itu, sebagai anak Papua dan anak Tabi ia merasa cara seperti itu bukan pendapat atau keinginan semua masyarakat Tabi dan Saireri.
“Itu hanya sekelompok orang atau yang ada bersama adik kami Yulianus Dwaa karena tidak semua orang Tabi-Saireri berpikiran sama,” ucapnya.
Dikatakan, proses seleksi calon anggota MRP adalah bagian dari pelaksanaan bernegara dan Plh. Gubernut Provinsi Papua, adalah perpanjangan tangan negara atau pemerintah pusat di daerah.
“Jadi, apa yang dilakukan Plh. Gubernur Papua itu merupakan keputusan negara. Sehingga kalau ada pihak yang merasa tidak terima dengan hasil seleksi MRP, khususnya Pokja Agama, itukan ada mekanismenya dan ada cara atau jalur yang bisa ditempuh, yakni jalur hukum,” tekannya.
Ditegaskan, mestinya orang Papua berpegang teguh pada prinsip bahwa Papua itu satu. Provinsi boleh berbeda beda, tapi orang Papua ada dalam satu tanah yang disebut Pulau Papua.
“Mewakili Poksus yang merupakan perwakilan dari lima wilayah adat ini, saya berpendapat bahwa insiden itu hanya kata-kata segelintir orang dan mereka harus mengklarifikasinya, agar tidak menimbulkan multi tafsir dan meluas,” tandasnya. (Tiara).
