Jayapura – Hilangnya salah seorang warga Distrik Kenyam Kabupaten Nduga atas nama Yermias Giban pada Senin (29/3/2021), Anggota DPR Papua dari Daerah pemilihan (Dapil) Nduga, Namantus Gwijangge angkat bicara.
“Sebagai wakil rakyat, tentunya kami sangat kesal terhadap kejadian ini,” kata Namantus kepada Wartawan ketika ditemui di ruang kerjanya, Kamis (01/04).
Namantus mengungkapkan, menurut laporan yang pihaknya terima, Yermias Giban bersama istri saat itu hendak pergi ke kebun, untuk membersihkan kebunnya. Namun tiba-tiba Yermias Giban hilang diculik oleh Orang Tak Dikenal (OTK).
“Dengan hilangnya Yermias Giban, sampai hari ini istri dan keluarganya berupaya untuk mencari Yermias. Namun belum ditemukan,” ungkapnya.
Sebagai mana kita tahu, lanjut Namantus Kabupaten Nduga belakangan ini kehidupan masyarakat dalam keadaan aman dan tentram, namun dengan timbulnya masalah ini akan membuat masayarakat semakin resah.
“Takutnya kesabaran mereka tak bisa tertahankan, sebab mereka bisa membuat masalah yang kita tidak inginkan bersama,” ujar Namantus.
Oleh karena itu Namantus menegaskan,
jika memamg Yermias Giban masih dalam keadaan hidup atau mati, dirinya selaku anggota dewan dari dapil Nduga meminta korban tersebut harus dipulangkan kepada keluarganya secara baik.
Selain itu, Politisi Partai Perindo ini juga meminta kepada pihak pemerintah dalam hal ini Pemkab Kabupaten Nduga, agar bisa memfasilitasi untuk menyelesaikan masalah hilangnya Yermias Giban.
Menurutnya, jika masalah ini tidak diselesaikan maka rasa kepercayaan diri masyarakat terhadap negara akan hilang, sehingga harus segera diselesaikan.
Terkait dengan pengiraman pasukan non organik yang masuk di Kabupaten Nduga, Namantus Gwijangge meminta kepada pihak aparat keamanan agar bisa lebih jelih melihat mana masyarakat sipil dan mana TPN-OPM.
Untuk itu, Namantus menambahkan, jangan asal main hantam sembarang, karena masyarakat di Kabupaten Nduga pekerjaan mereka sebagain besar adalah petani, tentu selalu keluar masuk hutan untuk mencari nafkah.
“Jadi sebelum bertindak, harus introgasi lebih dulu, jangan sampai masyarakat sipil yang jadi korban,” tandas Namantus Gwijangge.
