SENTANI – Ketua Barapen (Barisan Relawan Peduli Nusantara) Edison Suebu mengatakan jika alokasi dana Otsus yang harusnya bisa menyentuh kalangan akar rumput, belum seluruhnya terealisasi. Dirinya mencontohkan kondisi masyarakat di wilayah Perbatasan Republik Indonesia – Papua New Guinea.
“Pembangunan di Papua masih sebatas pada wilayah yang nampak diperkotaan, sementara beberapa daerah seperti di perbatasan RI PNG, di wilayah Arso, Kabupaten Keerom, masih cukup tertinggal,” ujar Edison Suebu saat ditemui di Jayapura.
Kata pria yang akrab disapa Edi, ada 14 kampung di wilayah Kabupaten Keerom yang belum menikmati aliran listrik dan hal ini yang tidak tampak dilihat.
“Maka kami minta dana yang besar itu (Otsus) bisa dimanfaatkan sehingga bisa menyentuh masyarakat,”pintanya.
Menurutnya langkah pembangunan yang selama ini ada seolah-olah hanya untuk menaikkan pamor individu tertentu untuk kepentingannya pribadi.
“Jangan hanya menyentuh pribadi atau mengangkat nama individu demi kepentingan pencitraan, namun lebih ke kepentingan rakyat umum. Masyarakat butuh sentuhan pembangunan juga. Jangan hanya yang di Kota atau yang nampak saja, namun ada wilayah -wilayah terpencil juga harus menjadi atensi,”tegasnya.
Akan kondisi ini, pihaknya tegas menyoroti kinerja pemimpin daerah Papua, dalam hal ini Gubernur Papua Lukas Enembe. Dia menilai Lukas Enembe sudah tidak mampu menjalankan roda pemerintahan hingga kondisi rill seperti diutarakan.
Lukas Enembe tidak melihat persoalan-persoalan ini dengan baik. Dikatakan, selaku pimpinan daerah hendaknya mampu mengontrol alokasi dana Otsus hingga akar rumput.
“Ini pemerintahan mati, jadi seperti tidak ada pemerintahan. Roda pemerintahan tidak jalan, jadi saya minta bapak Gubernur berjiwa besar mundur dari kursi gubernur,” pinta Edison lagi.
Dia menduga, merosotnya kinerja Pemerintah Provinsi Papua lantaran Gubernur Papua Lukas Enembe dalam kondisi kesehatan yang tidak stabil. Dengan kondisi itu, sudah sepatutnya Gubernur melepas jabatannya dan memberikan kepada sosok-sosok tokoh Papua yang mumpuni.
“Masih banyak tokoh Papua yang bisa menggantikan beliau. Ini sudah Wakil Gubernur tidak ada, Gubernurnya juga tidak bisa, sehingga harus ada yang duduk di kursi Wagub untuk jalankan roda pemerintahan,”ucapnya.
Dikatakan lagi, semenjak Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal meninggal dunia, maka pemerintahan Papua tidak berjalan. Terlebih banyak hal juga yang masih belum tuntas kaitannya dengan pembayaran relawan PON XX Papua.
“Masih banyak persoalan ini, soal PON kemarin relawan-relawan masih banyak yang belum dibayar. Dana Trilyunan itu tidak mungkin habis semua sehingga kejaksaan, KPK dan pihak terkait harus melihat ini,”tukasnya.
“Jadi jangan dibiarkan, kalau dibiarkan maka akan muncul terus orang-orang korup. Kami minta KPK itu buktikan kalau dia memang ada untuk berantas korupsi, jangan mlempem,”tambah Edi.
