JAYAPURA – Anggota Komisi I DPR RI Yan Permenas Mandenas melakukan kunjungan kerja (Kunker) Provinsi Papua, Rabu (14/10/2020).
Kunker tersebut untuk membahas sejumlah isu-isu nasional khususnya konflik yang terjadi di bumi Cenderawasih.
Legislator muda asal Papua ini bertemu dengan berbagai pihak, seperti Komandan Lanud Silas Papare, Danlanal X Jayapura dan Wakapolda Papua.
Kepada wartawan, Yan Mandenas mengatakan kunjungannya ke Papua dalam massa reses ini, ingin mengetahui sejumlah isu yang lagi hangat dibahas oleh pemerintah pusat, khususnya yang terjadi di Papua,” kata Yan Mandenas kepada wartawan.
Anggota Fraksi Gerindra itu mempertanyakan isu yang berkembang di tanah Papua, terkait adanya sejumlah pihak melakukan penolakan pasca ditetapkannya UU Omnibus Law Cipta Kerja.
“Tak itu saja, saya sempat mempertanyakan perkembangan penanganan covid di Papua, pasca ditetapkannya era New Normal. Kan pelaksanaan implementasi dari New Normal di dalamnya aparat penegak hukum,” pungkasnya.
Hal yang paling penting dibahas oleh Yan Mandenas, terkait kebijakan aparat keamanan dalam menciptakan rasa aman dan kondusif secara menyeluruh di Tanah Papua.
“Tadi khusus Intan Jaya dan Nduga sempat kita bahas. Apalagi Wakapolda juga langsung ke Intan Jaya, dalam menyikapi sejumlah aksi teror yang dilakukan oleh kelompok masyarakat disana,” kata Yan Mandenas.
Yan Mandenas menitip pesan kepada Wakapolda agar penanganan khusus konflik dilakukan secara sinergi antara TNI dan Polri serta melibatkan pemerintah daerah setempat.
“Tugas pokok TNI dan Polri adalah mendukung pemerintah daerah untuk melakukan pembinaan terhadap masyarakat, agar tercipta rasa aman, nyaman dan kondusif,” lugasnya.
Yan Mandenas menambahkan konflik-konflik yang terjadi di Tanah Papua, tak hanya ditangani oleh aparat keamanan, melainkan harus melibatkan langsung pemerintah daerah, agar pelaksanaan penanganan konflik lebih mudah di selesaikan.
“Khusus di Intan Jaya dan Nduga, kita harapkan segera terselesaikan. Pelaku-pelaku kriminal harus ditangkap dan diproses hukum sesuai dengan perbuatan mereka. Sehingga masyarakat bisa kembali hidup aman dan tenteram serta pemerintahan bisa berjalan untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat,” tambahnya.
