Jakarta – Pembebasan pilot Susi Air, Kapten Philip Mark Mehrtens, setelah disandera selama lebih dari setahun oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua merupakan kabar baik yang disambut antusias oleh berbagai pihak.
Deputi V Kepala Staf Kepresidenan, Prof. Rumadi Ahmad menggambarkan bahwa penyelesaian ini berlangsung sesuai arahan Presiden Jokowi. Sejak awal telah ditekankan bahwa prioritas utama adalah keselamatan sandera.
“Pemerintah terus menerus menggunakan soft approach dalam proses penyelesaian masalah ini yang pada akhirnya berlangsung secara damai tanpa sebutir pelurupun ditembakkan oleh kedua belah pihak,” jelas Rumadi.
Rumadi melanjutkan, bahwa Ia telah melaporkan perkembangan ini kepada Kepala Staf Kepresiden, Jenderal TNI (Purn.) Dr. Moeldoko dan merekomendasikan agar ada tindak lanjut yang dilakukan dalam bentuk rekomendasi terhadap pemerintahan baru. “Kita dapat memanfaatkan momentum pembebasan ini bagi penciptaan pembangunan kesejahteraan di wilayah Kabupaten Nduga,” ujarnya.
Rumadi menjelaskan bahwa keberhasilan ini bukan hanya kemenangan bagi keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga menjadi momentum penting untuk melanjutkan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Nduga.
“Satgas Damai Cartenz bersama dengan para tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh perempuan dan Pemda Kabupaten Nduga di Provinsi Papua Pegunungan telah menepis berbagai keraguan, menghilangkan berbagai kecurigaan, dan menurunkan berbagai ketegangan untuk membangun rasa percaya,” ungkap Rumadi.
Sekaligus sesuai arahan Presiden, lanjut Rumadi bahwa peristiwa ini menggambarkan bahwa peran dari instansi TNI dan POLRI sebagai aparat keamanan perlu lebih dikedepankan agar khususnya dalam kegiatan pembangunan sebagai bagian dari pengaman terhadap proses pembangunan dan pembinaan terhadap wilayah atau pembinaan teritorial. “Saat ini, sinergi tersebut perlu dan sesuai Instruksi Presiden, dalam rangka menciptakan kondisi yang kondusif bagi terlaksananya kegiatan pembangunan,” pungkasnya.
Kabupaten Nduga sendiri merupakan satu wilayah dengan tingkat kemiskinan yang tertinggi di Provinsi Papua Pegunungan, dan juga indeks pembangunan manusia yang paling rendah baik di Provinsi Papua Pegunungan maupun di Indonesia. Oleh karena itu pembangunan kesejahteraan di wilayah tersebut perlu menjadi prioritas.
