Jakarta – Kantor Staf Presiden menepis anggapan bahwa pemerintah lebih fokus pada pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) ketimbang kondisi ekonomi masyarakat. Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden mengatakan, pembangunan ekonomi dan infrastruktur menjadi satu rangkaian program prioritas pemerintah, yang sudah ditetapkan dan disepakati dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.
“Pemerintah tetap konsisten dengan arah pembangunan yang sudah ditetapkan, khususnya dalam RPJMN 2020-2024. Tidak mungkin pemerintah keluar dari situ,” kata Edy, di gedung Bina Graha Jakarta, Selasa (26/4).
Edy mengungkapkan, pada 2023, pemerintah telah menetapkan beberapa program prioritas. Yakni, penanggulangan kemiskinan ekstrem, pemulihan dunia usaha, penanganan pengangguran, pembangunan SDM, pengembangan ekonomi hijau, dan melanjutkan pembangunan infrastruktur.
“Sudah jelas bahwa dalam daftar prioritas tersebut, pemerintah fokus ke ekonomi. Seperti melalui program penanggulangan kemiskinan ekstrem dan penanganan pengangguran,” terang Edy.
Dalam kaitan kondisi ekonomi masyarakat, ujar Edy, pemerintah telah menggulirkan sejumlah paket bantuan sosial dan stimulus fiskal, melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang menyerap APBN sebesar Rp414,1 triliun.
Selain itu, lanjut dia, pemerintah juga memperkuat bantalan sosial bagi masyarakat untuk menghadapi kenaikan harga komoditas global akibat geopolitik antara Rusia dan Ukraina. Edy mencontohkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Minyak Goreng dengan anggaran sebesar Rp 6,2 triliun, dan Bantuan Subsidi Upah (BSU) dengan persiapan anggaran Rp 8,8 triliun.
“Pemerintah juga terus mempertahankan subsidi untuk listrik, BBM, LPG, dan subsidi beberapa komoditi lain seperti kedelai, pupuk, dan minyak goreng,” terangnya.
Edy juga menegaskan, selain fokus pada ekonomi, dalam RPJMN 2020-2024, pemerintah juga konsisten melanjutkan pembangunan infrastruktur. Salah satunya adalah pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), dengan alokasi anggaran sebesar Rp 46 triliun, yang dilakukan dalam kurun waktu 2022-2024.
“IKN itu bagian dari pembangunan infrastrukur yang tujuannya juga untuk pemerataan ekonomi,” tandasnya.
Sebelumnya, lembaga survei litbang Kompas merilis hasil survei bertajuk penanganan masalah kebutuhan pokok di bulan puasa.
Dalam survei yang dilakukan 5-9 April 2022 tersebut disebutkan, mayoritas responden setuju terhadap pernyataan soal pemerintah yang lebih fokus membangun IKN dibanding kondisi ekonomi masyarakat. Survei melibatkan 504 responden dengan usia minimal 17 tahun dari 34 provinsi.
