Banyumas – Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Ishak Saing, menegaskan pemerintah memberikan perhatian besar kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Bahkan, Presiden Joko Widodo telah menetapkan UMKM sebagai salah satu fokus utama dalam RPJMN 2020-2024. Dukungan pemerintah terhadap pengembangan UMKM, kata dia, dituangkan dalam Peraturan Pemerintah No 7/2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM yang menjadi aturan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja.
“PP (peraturan pemerintah) itu merupakan payung hukum berbagai dukungan terhadap UMKM dari hulu hingga hilir,” terang Ishak Saing di hadapan pelaku UMKM di Banyumas, Jawa Tengah, pada acara KSP Mendengar, Kamis (23/11).
Ishak menambahkan dukungan pemerintah terhadap pengembangan UMKM tak hanya berbentuk peraturan. Tapi juga diberikan melalui berbagai program dan kebijakan. Ia mencontohkan dukungan UMKM pada masa pandemi. Di mana pemerintah memberikan bantuan melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). “Jika ditotal dari tahun 2020 hingga 2022 anggarannya lebih dari tiga ratus triliun rupiah.” katanya.
Tak cukup di situ. Lebih lanjut Ishak menyebut pemerintah juga memberikan dukungan pembiayaan melalui pemberian subsidi bunga untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang realisasi penyalurannya hingga Oktober 2023 mencapai Rp 199,88 trilun dan diterima oleh 3,61 juta debitur. Selain itu, sambung dia, pemerintah juga menerapkan kewajiban bagi instansi pemerintah untuk membeli produk dalam negeri khususnya UMKM.
“Pemerintah juga sangat mendukung kolaborasi dengan berbagai pihak untuk pengembangan dan keberlanjutan usaha para pelaku UMKM,” ujar Ishak.
Ishak mengatakan besarnya dukungan terhadap UMKM karena pemerintah menyadari UMKM telah berkontribusi terhadap pembangunan nasional. Dengan jumlah UMKM yang saat ini mencapai 65 juta telah berhasil menyerap banyak tenaga kerja, dan memberikan output nasional PDB mencapai 61 persen. “UMKM juga dikenal tangguh menghadapi gejolak ekonomi seperti krisis moneter 1998, dan krisis akibat pandemi Covid-19,” jelas Ishak.
Sebelumnya pada KSP Mendengar, para pelaku UMKM banyak mempertanyakan tentang dukungan pemerintah terhadap pengembangan UMKM di kabupaten Banyumas, baik terkait perizinan, permodalan, pelatihan, hingga bantuan hukum.
Pelaku UMKM Banyumas, Imam mengungkapkan pesatnya pertumbuhan UMKM masih belum dibarengi dengan pemerintah terutama pelatihan pemasaran digital. “Perkembangan UMKM muda disini cukup pesat ya, kami berharap hal ini dapat dibarengi dukungan oleh pemerintah untuk memfasilitasi pelatihan penjualan digital dan infrastrukturnya,” ungkapnya.
Felli Gesit Dwi, pelaku UMKM lain menilai perlu ada kolaborasi yang berkesinambungan antara pemerintah daerah atau pusat dan UMKM agar terjadi peningkatan kesejahteraan. “Kolaborasi yang baik dapat menciptakan keseimbangan dan kesejahteraan UMKM” tutur Felli.
KSP Mendengar merupakan program rutin Kantor Staf Presiden yang digelar di berbagai kota di Indonesia. Melalui program ini, Kantor Staf Presiden menyerap aspirasi berbagai lapisan masyarakat terkait program-program pemerintah yang nantinya akan menjadi bahan monitoring dan evaluasi.
