Jakarta – Tata kelola pemerintahan yang berbasis pada kebudayaan lokal Papua menjadi komponen penting dalam pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Percepatan Pembangunan Papua. Hal ini ditegaskan oleh Kantor Staf Presiden (KSP) yang konsisten mengawal program strategis nasional beserta debottlenecking sumbatan-sumbatan isu di tanah Papua.
“Arahan Presiden Joko Widodo terkait Inpres 9/2020 dan UU No. 2/2021 yang memperbarui Otonomi khusus (otsus) di Papua mengamanatkan sistem-sistem, desain, serta cara kerja yang baru dan berkelanjutan dalam membangun wilayah Papua yaitu di antaranya melalui pendekataan kebudayaan dan optimalisasi teknologi digital,” ungkap Jaleswari Pramodhawardani, Deputi V Kepala Staf Kepresidenan.
Hal tersebut disampaikan pada rapat koordinasi antar K/L dan organisasi masyarakat sipil yang membahas strategi kebudayaan dan peran literasi digital dalam percepatan pembangunan kesejahteraan Tanah Papua yang berlangsung di Gedung Bina Graha, Istana Negara Jakarta pada Jumat (11/11).
“Ada pergeseran paradigma di mana pendekatan kebudayaan yang melibatkan peran orang asli Papua (OAP) menjadi prioritas. KSP melihat contoh-contoh baik dari akar rumput yang sebetulnya jika berkolaborasi dengan program-program pembangunan K/L akan lebih strategis dan akan mempercepat pembangunan kesejahteraan di Papua seperti yang kita harapkan bersama,” imbuh Jaleswari.
Sejalan dengan Deputi V KSP, Direktur Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) Hadir Hilmar Farid mengungkapkan bahwa pendekatan kebudayaan dalam percepatan pembangunan Tanah Papua sebenarnya sudah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, begitu pula Inpres 9/2020 yang sangat komprehensif.
Oleh karenanya, program pemberdayaan masyarakat adat melalui literasi digital, kebudayaan, dan ekonomi, sudah semestinya digalakkan untuk membantu menggerakan siklus ekonomi yang sesuai dengan karakteristik dan kekayaan daerah tersebut.
“Potensi Papua yang berupa biocultural diversity, yaitu gabungan keragaman sumber daya alam dan kebudayaan dalam mengolahnya, menjadi kekuatan. Pengelolaan sumber daya berbasis kearifan lokal, kontekstual, dan berkeadilan ini yang akan menjadi kunci percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua,” ungkap Hilmar.
Saat ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) melalui BAKTI telah membangun menara BTS 4G di berbagai titik di Tanah Papua dan kini mendorong optimalisasi pemanfaatannya yang sinergis dengan berbagai program kebudayaan dan literasi digital.
Badan Prakarsa Pemberdayaan Desa dan Kawasan (BP2DK) yang merupakan perwakilan dari kalangan organisasi masyarakat sipil juga mengungkapkan bahwa pihaknya sudah mengembangkan beberapa program berbasis kebudayaan dan literasi digital, misalnya program koperasi wisata bahari homestay di wilayah pariwisata dan pengolahan kakao di kampung yang memiliki potensi tanaman cokelat.
