Jakarta – Kantor Staf Presiden (KSP) mengapresiasi sistem penyaluran bantuan sosial (bansos) yang selama ini sudah berjalan dengan baik. Walaupun begitu, Tenaga Ahli Utama KSP Abraham Wirotomo mengakui bahwa memang ada hal-hal yang masih perlu disempurnakan kedepannya.
“Bisa dikatakan hasil penyaluran bansos sudah baik, meski belum sempurna. Dari segi realisasi, kesesuaian, tepat waktu, tepat jumlah hampir tidak ada masalah. Hanya ada isu administrasi dan sosialisasi di beberapa kota, namun terlihat ada perbaikan dari Oktober ke Desember,” kata Abraham, di Jakarta, Selasa (17/1).
Hasil survei penyaluran BLT-BBM di 10 kab/kota dengan 1.295 responden oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Kemenko PMK, dan KSP, menunjukkan bahwa realisasi penyaluran bansos BLT-BBM mencapai 95,8 persen di bulan Oktober 2022 dan 99 persen di bulan Desember 2022.
Adapun ketepatan waktu, kesesuaian, dan ketepatan jumlah penyaluran bansos di 10 kabupaten/kota tersebut mencatatkan angka 100 persen.
Ia mengatakan, salah satu hal yang patut diapresiasi dari sistem penyaluran bansos adalah tidak ada pemotongan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM ke 20,65 juta masyarakat oleh PT Pos Indonesia.
Sementara itu, merespon isu temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyebut penyaluran bansos kepada 10.249 keluarga penerima manfaat (KPM) tidak tepat sasaran, Abraham mengatakan pemerintah saat ini terus berkolaborasi dalam pengelolaan data antar lembaga. Sehingga, pemerintah bisa terus meningkatkan akurasi data bansos.
“Pembekuan data 10.249 KPM adalah bagian dari upaya untuk memastikan ketepatan sasaran penerima bansos. Dari upaya ini akan diketahui apakah memang ada data direksi perusahaan yang termuat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS),” pungkas Abraham.
“Atau jangan-jangan data di sistem Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU) itu pegawai cleaning service tapi KTP-nya dicatat sebagai direksi perusahaan. Saling cross check data seperti ini akan membuat data pemerintah semakin akurat,” imbuhnya.
Seperti diketahui, Jumat pekan lalu, Kementerian Sosial telah membekukan data sejumlah penerima bansos sebagai tindak lanjut temuan BPK terkait ketidaktepatan sasaran penerima bansos.
Menteri Sosial Tri Rismaharini pun sudah membicarakan permasalahan ini dengan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. Sehingga nantinya akan ada pengecekan data, sebelum perusahaan melakukan registrasi ke Kemenkumham.
