Jakarta – Deputi II Kepala Staf Kepresidenan, Abetnego Tarigan, mengatakan anggaran beasiswa dan bantuan sosial untuk pendidikan pada 2024 naik, dari Rp. 28,9 triliun pada 2023 menjadi Rp. 35,94 triliun. Kenaikan anggaran tersebut untuk memberikan jaminan pendidikan dari tingkat dasar hingga pendidikan tinggi. “Kenaikan ini lebih dari lima kali lipat dari anggaran beasiswa sepuluh tahun yang lalu,” kata Abetnego, di Jakarta, Kamis (17/8).
Abetnego menyampaikan kenaikan anggaran beasiswa dan bansos sebagai upaya pemerintah untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat. Hal ini seiring dengan prinsip pemerintahan Presiden Joko Widodo, yakni _no one left behind_ atau tidak ada satupun warganya yang tertinggal dalam memperoleh hak pendidikan.
Deputi Bidang Pembangunan Manusia KSP ini menambahkan, beasiswa dan bansos untuk pendidikan diwujudkan melalui berbagai upaya dan bantuan yang diberikan kepada sekolah dan peserta didik. Seperti program Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) untuk sekolah. Sementara bagi peserta didik beasiswa disalurkan melalui Program Indonesia Pintar (PIP), Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM) dan Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik). “Ini termasuk bagi peserta didik di wilayah 3T, disabilitas, dan pekerja migran,” ujarnya.
Selain perluasan akses, pemerintah juga berkomitmen untuk pemerataan kualitas pendidikan. Yakni dengan meningkatkan distribusi serta peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan.
Untuk Peningkatan distribusi guru, jelas Abetnego, pemerintah melakukan penyediaan pendidik profesional melalui rekurtmen guru ASN PPPK yang dapat diikuti oleh guru honorer yang terdaftar dalam Dapodik. “Formasi yang ditetapkan ditentukan pemerintah daerah sesuai dengan kebutuhan,” jelasnya.
Adapun terkait dengan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan, jelas Abetnego, mulai 2007 hingga 2017 telah dilakukan sertifikasi melalui portfolio dan PPLG. Kemudian pada 2018 dilakukan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang menghasilkan guru-guru generasi baru.
Masih menurut Abetnego, pemerintah saat ini juga fokus meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang bisa terserap oleh industri dan dunia kerja. Yaitu melalui pengembangan dan penguatan Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan (SMK-PK).
Hingga akhir 2022, terdapat 1.401 SMK yang dikembangkan menjadik SMK-PK. Sebanyak 373 SMK yang tersebar di seluruh Indonesia telah merasakan manfaatnya. Program ini berhasil meraih dukungan dari 349 industri dengan total komitmen dari industri sebesar 439,25 miliar rupiah.
“Semua upaya yang dilakukan pemerintah ini untuk mewujudkan sumber daya manusia unggul, inovatif, berintegrasi, dan berdaya saing seperti yang dicita-citakan Presiden Jokowi,” tutup Abetnego.
Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo dalam penyampaian RUU APBN 2024 dan Nota Keuangan, Rabu kemarin (16/8) menegaskan, perbaikan kualitas sumber daya manusia menjadi faktor utama transformasi ekonomi. Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan pun ditetapkan sebagai agenda nasional.
Peningkatan kualitas pendidikan didukung dengan penyiapan anggaran sebesar Rp. 660,8 triliun atau 20 persen APBN. Ini tecermin dari alokasi belanja pemerintah pusat sebesar Rp. 237,3 triliun, Transfer ke Daerah Rp. 346,6 triliun, dan pembiayaan investasi Rp. 77,0 triliun.
