Jayapura – Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Papua siap memfasilitasi masyarakat adat Kampung Kayu Batu dengan Pemerintah Provinsi Papua terkait permasalahan tanah adat kawasan Stadion Mandala, Jayapura.
Sekretaris Umum Koni Papua George Weyasu mengatakan, telah melakukan koordinasi dengan masyarakat adat paska pemalangan Stadion Mandala dan Wisma Atlet.
Weyasu mengatakan, Stadion Mandala dan Wisma Atlet adalah asset pemerintah Provinsi Papua, Koni Papua hanya menjaga dan mengelolanya.
“Kita sudah jelaskan secara detail kepada masyarakat bahwa stadion dan wisma adalah asset pemerintah, tapi masyarakat ingin pemerintah harus bayar ganti rugi. Makanya, kita akan fasilitasi untuk lakukan pertemuan dengan pemerintah,” ujarnya kepada wartawan di Jayapura, Kamis, 14 September 2023.
Weyasu mengaku, pihaknya didampingi Kadisorda Papua, Terry Wanena sudah melaporkan masalah ini kepada Pj Gubernur Papua, dan sesuai petujuk pak Pj Gubernur, Bapak Plh Sekda, Dinas PUPR dan Badan Keuangan dan Aset Daerah yang akan melakukan pertemuan dengan masyarakat adat.
Oleh karena itu, Weyasu mengimbau kepada masyarakat adat Kampung Kayu Batu memberikan izin kepada pengurus KONI Papua tetap melakukan aktifitas seperti biasa untuk menyiapkan berbagai keperluan atlet yang sedang melakukan Pra Kualifikasi PON Aceh-Sumut.
“Kami sedang bekerja menyiapkan berbagai keperluan atlet menuju PON, jika dipalang seperti ini tentu pengurus tidak bisa bekerja, kami mohon pengertian dari masyarakat adat,” harapnya.
Diketahui, masyarakat adat Kampung Kayu Batu, Kota Jayapura melakukan pemalangan dan menuntut ganti rugi tanah kawasan Stadion Mandala seluas 7,8 hektar sebesar Rp 117 Milyar.
Juru bicara Keondoafian Kampung Kayu Batu, Alex Puy kepada wartawan disela-sela aksi palang mengaku tuntutan ganti rugi kepada pemerintah Provinsi Papua sudah lama, tetapi suara masyarakat adat tidak ditanggapi.
Alex mengaku, janji pemerintah sejak tahun 2021, dimana Papua akan menjadi tuan rumah PON dan Peparnas. “Sebelum PON masyarakat adat sudah bertemu pemerintah, janjinya selesai PON baru dibayar ganti rugi, tapi faktanya pemerintah menipu masyarakat adat,” tegasnya.
Dari pantauan dilapangan, masyarakat menutup pagar jalan masuk stadion Mandala baik di pintu utara, pintu selatan dan pintu bagian tengah itu disertai daun-daun dan spanduk bertuliskan pemerintah provinsi Papua harus segera memberikan ganti rugi tanah lapangan Mandala yang telah digunakan selama 61 tahun yakni sejak tahun 1962-2023.
Dalam orasinya masyarakat adat meminta kejelasan tentang pembayaran. “Kami hanya meminta hak kami saja, ” Ungkap masyarakat adat Zeth Makanway dalam orasinya di depan Wisma atlet.
