Jayapura – Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Poengky Indarti mengingatkan anggota Polri untuk bersikap netral pada Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) Gubernur Papua 2024.
Penegasan itu disampaikan pada diskusi terkait Netralitas TNI dan Polri dalam menyukseskan Pilkada damai di Papua, di Kota Jayapura, Selasa, 15 Oktober 2024.
Selain bersikap netral, Poengky menyatakan bhawa seorang anggota Polri dilarang menjadi tim sukses. “Pilgub Papua menjadi perhatian Kompolnas karena salah satu calon gubernurnya adalah mantan Kapolda Papua,” tegasnya.
Poengky juga meminta masyarakat untuk aktif melakukan pengawasan jika ditemukan adanya dugaan yang mengarah pada sikap ketidaknetralan tersebut. “Kalau ada anggota Polri atau ibu Bhayangkari ikut mengkampanyekan paslon, masyarakat bisa viralkan saja, supaya diproses hukum,” tegasnya.
Selain itu, kata Poengky, masyarakat juga bisa melakukan pengaduan anggota polri yang terlibat politik dengan melakukan pengaduan ke Kompolnas melalui email atau bisa langsung melaporkan ke pengawas internal dalam hal ini Propam Polda Papua.
“Jika masyarakat ada yang melihat dugaan ketidaknetralan anggota, silahkan lapor, jangan takut, semua aduan akan kita proses,” pungkasnya.
Dikatakan, jika ada anggota Polri terlibat politik atau melanggaran aturan tentunya sanksi terberatnya adalah pemecatan.
“Dalam aturan saya pikir sudah sangat jelas, Dimana anggota Polri tidak berpolitik praktis, tidak dipilih dan memilih. Tetapi bagi purnawirawan Polri dan keluarga anggota Polri, misalnya istri, anak, famili boleh memilih,” katanya.
Kordiv Pencegahan, Parisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat (P2H) Bawaslu Provinsi Papua, Yofrey Piryamta Kebelen menyampaikan bahwa pentingnya menjaga netralitas bagi anggota TNI dan Polri pada Pilkada 2024 di Papua.
Menurutnya, sebagai institusi negara yang bertugas menjaga keamanan, ketertiban serta pertahanan dan kedaulatan negara, maka TNI dan Polri harus berdiri di atas kepentingan nasional.
Sementara itu, Ketua PWI Provinsi Papua, Hans Bisay mengaku diskusi ini sangat penting untuk memberikan pemahaman yang baik kepada semua pihak terkait netralitas TNI dan Polri pada Pilkada 2024 di bumi Cenderawasih.
Diakuinya, banyak teman-teman pers yang tergabung dalam tim sukses paslon, tetapi mereka masih bekerja secara professional. “dengan adanya diskusi ini kita bisa mendapat penjelasan yang akurat terkait dengan netralitas Polri dari Kompolnas,” jelasnya.
Diketahui diskusi dengan tema “Netralitas TNI dan Polri dalam menyukseskan Pilkada damai di Papua,” kerjasama antara PWI dan Bawaslu. Diskusi yang dipandu wartawan Odeata H Julia, menghadirkan Poengky Indarti selaku Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dan Kordiv Penceahan, Paristipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat (P2H) Bawaslu Provinsi Papua, Yofrey Piryamta Kebelen.
Diskusi ini dihadiri Ketua Bawaslu Provinsi Papua, Hardin Halidin, para jurnalis serta panwas yang ada di kabupaten/kota di Provinsi Papua.
