Jayapura – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) telah selesai melaksanakan investigasi dan rekonstruksi kasus penembakan terhadap Pendeta Yeremia Zanambani di Intan Jaya, Papua.
Komnas HAM mengidentifikasi terduga pelaku penembakan adalah anggota TNI. “Diduga kuat pelakunya adalah anggota TNI personel Koramil, Alpius Hasim Madi,” kata Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM Mohammad Choirul Anam dalam konferensi pers daring, Senin, 2 November 2020.
Choirul mengungkapkan rangkaian peristiwa sebelum kematian Pendeta Yeremia Zanambani pada 17-19 September 2020.
Dikatakannya penembakan dan kematian Serka Sahlan serta perampasan senjata oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat/Organisasi Papua Merdeka (TPNPB/OPM) mendorong penyisiran dan pencarian senjata yang dirampas oleh pihak TNI.
Warga Hitadipa dikumpulkan dua kali sekitar pukul 10.00 WIT dan 12.00 WIT. Warga diminta segera mengembalikan senjata dalam kurun waktu dua hingga tiga hari.
Dalam pengumpulan massa itu, nama Pendeta Yeremia Zanambani disebut-sebut beserta lima nama lainnya. Mereka dicap sebagai musuh oleh salah satu anggota Koramil di Distrik Hitadipa.
Kemudian, sekitar pukul 13.10 WIT, terjadi penembakan terhadap salah seorang anggota Satgas Apter Koramil di Pos Koramil Persiapan Hitadipa, Pratu Dwi Akbar Utomo.
Pratu Dwi Akbar dinyatakan meninggal pada pukul 16.45 WIT setelah dievakuasi ke RSUD Kabupaten Intan Jaya. Penembakan terhadap Pratu Dwi Akbar juga memicu rentetan tembakan hingga sekitar pukul 15.00 WIT.
Anggota Koramil atas nama Alpius Hasim Madi diduga melakukan operasi penyisiran untuk mencari senjata api yang dirampas. “Penyisiran Alpius dan pasukannya juga dilihat oleh warga sekitar, termasuk di antaranya istri korban almarhum (Pendeta Yeremia) Mama Miryam Zoani,” ujar Choirul.
Choirul menyebut Alpius terlihat menuju ke kandang babi sekitar waktu penembakan Pendeta Yeremia. Disaat bersamaan, terdapat pembakaran rumah dinas kesehatan Hitadipa.
Rumah dinas kesehatan ini diduga sebagai lokasi persembunyian TPNPB/OPM. Setidaknya dua saksi melihat api dan asap, serta sisa bara api dari lokasi kebakaran.
“Sekitar pukul 17.50 WIT, korban (Pendeta Yeremia) ditemukan istri korban di dalam kandang babi dengan posisi telungkup dan banyak darah di sekitar tubuh korban. Di lengan kiri korban terdapat luka terbuka dan mengeluarkan darah,” ungkap Choirul.
Choirul memastikan penyebab kematian korban bukan akibat luka di lengan kiri ataupun luka yang disebabkan tindak kekerasan lainnya. Berdasarkan keterangan ahli, penyebab kematian korban karena kehabisan darah.
Hal itu terlihat dari luka pada tubuh korban yang bukan di titik mematikan. Choirul mengatakan Pendeta Yeremia masih hidup lebih kurang 5-6 jam pascaditemukan.
“Komnas HAM juga meyakini potensi sayatan benda tajam lainnya pada lengan kiri korban. Diduga kuat adanya penyiksaan dan atau tindakan kekerasan lainnya dilakukan terduga pelaku yang bertujuan meminta keterangan atau pengakuan dari korban, bisa soal senjata yang hilang atau keberadaan TPNPB/OPM,” tutur Choirul.
Komnas HAM membuat tim untuk menyelidiki penembakan yang menimpa masyarakat sipil di Intan Jaya, Papua, salah satunya Pendeta Yeremia.
Tim telah menyusun seluruh temuan, merekonstruksi peristiwa dengan olah tempat kejadian perkara (TKP), sudut, lubang, dan jarak tembak, mengindetifikasi karakter tembakan, memeriksa saksi-saksi, dan menguji keterangan ahli.
Sementara itu Kapenkogabwilhan III Kolonel Czi IGN Suriastawa menyatakan bahwa TNI sangat menghargai rekomendasi TGPF termasuk temuan pihak lain.
Sejak awal TNI mendukung keputusan pemerintah terkait hal ini, dan aktif mengamankan TGPF selama tugas investigasi di lapangan. Dia menegaskan bahwa TNI menjunjung tinggi proses hukum yang berlaku, termasuk bila ternyata dari proses hukum, terdapat keterlibatan oknum prajurit.
“Sejak beberapa hari yang lalu, Tim Investigasi TNI AD telah terjun di lapangan sebagai tindak lanjut rekomendasi TGPF,” ujarnya.
Namun Suriastawa juga mengingatkan bahwa rangkaian kejadian di Intan Jaya (14-18/9/2020) itu menelan 5 korban jiwa; 3 warga sipil dan 2 TNI.
“Seperti rekomendasi TGPF, TNI mendukung pengusutan tuntas seluruh kasus ini. Jangan hanya fokus pada 1 kasus dan mengesampingkan kasus lainnya, karena ini adalah satu rangkaian kejadian. Dikesampingkannya seluruh fakta dari rangkaian kejadian ini, akan mengaburkan masalah yang paling mendasar, yaitu keberadaan gerombolan kriminal bersenjata, sumber masalah di Papua ini,” tegasnya.
