Jayapura, – Di tengah pandemi covid-19 ini, Ketua Komisi V DPR Papua bidang Pendidikan, Kesehatan dan Sosial, Timiles Yikwa, SE meminta, dalam pemberian bantuan sosial (Bansos) ke warga cukup dilakukan satu pintu atau satu instansi saja, yakni Dinas Sosial.
Hal itu dikatakan, lantaran pihaknya mendengar bahwa selain Dinsos Provinsi Papua ada dinas lain yang juga mendistribusikan Bansos ke warga. sehingga ia menilai pemberian Bansos atau bantuan sosial ini tidak jelas.
“Cukup lewat satu pintu saja sehingga pembagiannya jelas,” tandas Timiles Yikwa,SE saat ditemui Wartawan usai melakukan rapat Panja dengan mitra Komisi V DPRP di Hotel Horison Kotaraja, Kamis (11/6).
Apalagi lanjutnya, hingga saat ini banyak warga yang masih mengeluh ke pihaknya karena belum mendapatkan bantuan sosial. Padahal, warga sudah berulang kali mengumpulkan KTP.
“Terlalu banyak koordinator untuk ambil data kumpul KTP. Bahkan di keluarga saya juga kumpul KTP sampai sepuluh kali tapi bantuan belum masuk,” ungkap Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini.
Terkait dengan itu, pihaknya meminta agar instansi terkait bisa menjelaskannya. Sebab dengan begini masyarakat menilai pemberian bantuan sosial ini sudah menjadi lahan bisnis dan proyek bagi orang-orang tertentu.
“Jadi pemberian bantuan bama ini seperti belum jelas siapa yang sebenarnya bertugas mengumpulkan data ini,” ketusnya.
Timiles Yikwa menambahkan, untuk itu pemerintah harus mempercayakan Dinsos yang bertugas menyalurkan bantuan. Dengan tujuan pembagiannya mengarah jelas dan tepat sasaran.
“Jadi harus satu pintu, biar jelas pembagiannya dan tepat sasaran. Dan pembagiannya tidak dobel,” tekannya.
