Jayapura – Meskipun Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Papua tengah berupaya mempercepat pembangunan sarana penunjang beberapa venue PON termasuk venue Baseball dan Softball di Uncen Atas, Waena, Heram, Kota Jayapura, namun pembangunan draenase dan jalan masuk menuju venue, ternyata belum ada dalam perencanaan dan penganggaran. Padahal, kedua sarana penunjang itu sangat vital.
Hal ini terungkap dalam kunjungan kerja Komisi IV DPR Papua kedua kalinya, di sejumlah venue PON didampingi Staf Dinas PUPR Provinsi Papua, Selasa (27/07).
Dimana dalam kunker ini, dipimpin langsung Ketua Komisi IV DPR Papua, Herlin Beatrix Monim. SE didampingi Anggota Komisi IV DPR Papua, Herman Yogobi, Apeniel Sani, Arnold Walilo, Timotius Wakur dan Yotam Bilasi.
Bahkan, Anggota Komisi IV DPR Papua, Timotius Wakur mengungkapkan, jika dalam kunjungan kerja yang kedua kalinya disini pihaknya menemukan tidak adanya perencanaan dan penganggaran untuk saluran drainase dan jalan masuk ke venue Baseball dan Softball ini.
Sehingga kata Timotius Wakur, kontraktor yang mengerjakan sarana penunjang itu, berinisiatif untuk membuat parit di kedua sisi jalan tengah di venue Baseball dan Softball.
“Jadi mereka buat sendiri, karena ketika hujan, semua air mengalir ke pinggir lapangan Baseball dan Softball. Padahal, RAB tidak ada,” ungkap Timotius Wakur kepada Wartawan disela sela kunjungan, Selasa (27/07).
Untuk itu, legislator Papua itu memperingatkan kontraktor untuk menambah jam kerja alias lembur dalam pekerjaan pembangunan pagar keliling venue Baseball – Softball itu.
“Bahkan, tadi juga saya lihat mereka bekerja mulai pukul 09.00 WIT. Ini tidak benar, tidak bisa kejar target. Kerja harus mulai pukul 07.00 WIT dan kerja lembur, sehingga kontraktor tidak menanggung resiko. Jangan hitungannya per hari, tapi harus system borong, sehingga lebih cepat,” ujar Wakur.
Pasalnya, kata Timotius Wakur, jika pelaksanaan PON ini tinggal 67 hari lagi. Sehingga diharapkan 20 hari sebelum PON, pekerjaan sarana penunjang baik pagar, penataan kawasan, area parkir, drainase, talud dan lainnya sudah harus tuntas semua.
Terkait dengan belum adanya anggaran untuk jalan masuk dan drainase, Timotiur Wakur mengatakan, jika itu akan dianggarkan melalui APBD Perubahan.
“Kita minta Dinas PUPR untuk mengajukan tambahan anggaran itu. Mereka akan kerja cepat, tapi kami Komisi IV DPR Papua berpesan agar pengusaha yang bekerja dapat dipercaya dan cepat menyelesaikan pekerjaan itu,” tandasnya.
Hal senada dikatakan Anggota Komisi IV DPR Papua, Arnold Walilo yang mengatakan jika pekerjaan sarana penunjang venue Baseball dan Softball belum selesai 100 persen.
“Ini harus segera dikerjakan dalam jangka 1 bulan ke depan. Karena baik talud, jalan, drainase dan akses jalan masuk, sampai hari ini belum,” bebernya.
Bahkan kata Arnold Walilo, belum ada perencanaan untuk drainase dan akses jalan masuk itu, sehingga Dinas PUPR dan Disorda perlu saling koordinasi, sehingga sisa waktu bisa dimanfaatkan penyelesaian pekerjaan ini.
Bahkan, Arnold juga mengaku pesimis jika dalam waktu sesingkat ini, bisa rampung pekerjaan pembangunan sarana penunjang tersebut, apalagi waktu efektif 1 bulan. Pertengahan September 2021 sudah mulai digunakan, sehingga bisa tuntas.
Soal penundaan sidang LPJK Gubernur 2020 oleh DPR Papua, lantaran Dinas PUPR tidak hadir dan adanya SiLPA tahun 2020 sebesar Rp 3,27 triliun, Arnold Walilo mengatakan jika memang kondisi di lapangan tidak sesuai harapan.
“Ini mereka kan turun bersama kami, jadi mereka lihat sendiri kan. Dan mereka malu to. Jadi, kita bicara tidak asal bicara, tapi ini fakta di lapangan. Mereka turun lihat dan tahu sendiri, misalnya drainase tidak dianggarkan, begitu juga jalan masuk,” ujar Arnold Walilo.
Untuk itu, kata Arnold Walilo, DPR Papua meminta data dari Dinas PUPR sekaligus turun melakukan pengawasan agar ada solusi jika terjadi permasalahan dalam pembangunan sarana penunjang venue PON ini dalam 1 bulan agar bisa selesai.
“Jadi, koordinasi itu penting. Makanya mereka harus kerja parallel dan tidak bisa saling menunggu. Pertanyaannya, pelaksana bisa selesaikan tidak? Kalau tidak mampu, ya ganti saja. Bila perlu disubkan, karena waktu ini semakin mepet sekali dan dalam 1 bulan bisa tuntas tidak, itu persoalan, sehingga wajar DPR Papua marah, karena tufoksi pengawasan, kalau tidak beres ya kami panggil,” tegas Arnold Walilo. (Tiara).
