Jayapura – Dalam rapat kerja bersama mitra Organisaai Pemerintah Daerah (OPD) dilingkungan Pemerintah Provinsi Papua, Komisi IV DPR Papua meminta mitra OPD untuk terbuka dalam informasi public.
Rapat kerja yang dilaksanakan bersama Dinas ESDM Provinsi Papua itu berlangsung di Hotel horison Kota Jayapura, Rabu 3 November 2021.
“Dalam rapat kerja ini, kita mengagendakan keterbukaan informasi di Provinsi Papua, tentu ini memberikan satu sinyal bahwa kita berharap seluruh OPD yang menggunakan APBD itu wajib kita ketahui,” kata Ketua Komisi IV DPR Papua, Herlin Beatrix Monim, SE saat ditemui Wartawan usai gelar rapat kerja Bersama Dinas ESDM Provinsi Papua di Hotel Horison Kota Jayapura, Rabu siang (3/11).
“Artinya, kita turun bersama untuk melihat dalam pengawasan melekat terhadap seluruh kegiatan ini. Jadi, tentunya butuh keterbukaan dari OPD untuk mau turun secara langsung,” timpalnya.
Disisi lain, Politisi Partai NasDem Papua ini mengapresiasi Dinas ESDM Porvinsi Papua yang merespon dengan baik dan Komisi IV DPR Papua sudah melakukan kunjungan kerja melakukan pengawasan langsung, salah satu dinas yang memberikan respon baik adalah Dinas ESDM.
“Ya, kita berterima kasih karena kepala dinas dan jajaran mau mendukung untuk Komisi IV DPR Papua dalam melakukan pengawasan secara langsung untuk kegiatan yang dilakukan mereka,” jelas Beatrix Monim.
Namun diakui, jika rapat kerja Komisi IV DPR Papua ini dalam Rangka Pengawasan Pembangunan Infrastruktur bersama mitra OPD, untuk evaluasi terhadap kinerja mereka sampai triwulan III tahun anggaran 2021.
Selain itu lanjut Beatrix Monim, dengan Dinas ESDM membicarakan rencana dan kerja Komisi IV untuk melakukan pengawasan langsung terkait dengan seluruh kegiatan – kegiatan yang dilakukan.
Menurutnya, yang menjadi salah satu agenda terkait ketika Komisi IV DPR Papua melakukan rapat – rapat bersama mitra, tentunya sangat membutuh data-data yang akurat dari dinas, untuk digunakan dalam melakukan kegiatan pengawasan secara langsung.
Sementara terkait serapan anggaran, Beatrix Monim mengakui jika sampai November 2021, untuk Dinas ESDM masih rendah karena baru mencapai 31,57 persen.
Untuk itu, kata Beatrix Monim, Komisi IV DPR Papua berharap agar menggenjot penyerapan anggaran, terutama pembayaran hutang yang dianggarkan tahun ini, yang sudah diperjuangkan Komisi IV DPR Papua untuk melunasi sehingga tidak ada beban lagi.
“Jadi, itu salah satu yang mengakibatkan, karena belum 100 persen pembayaran, apalagi mereka harus melakukan verifikasi yang akurat bersama dengan Inspektorat ketika dibayarkan, ” terangnya.
“Jadi dari pernyataan dari rapat, kita telah mendengar penjelasan mereka yakni serapan anggaran bisa mencapai 90 persen sampai triwulan IV,” sambungnya.
Kendati demikian, tambah Beatrix Monim, Komisi IV DPR Papua akan terus mendorong beberapa kegiatan yang belum dilakukan agar segera dilaksanakan.
“Memang semua baru kontrak, namun kegiatan penunjukan langsung, sehingga tidak terlalu sulit hingga pembayaran keuangannya. (Tiara).
