Jayapura, – Tim Panja Aset dan Pendapatan Daerah Komisi II DPR Papua belum lama ini mengunjungi sejumlah aset-aset milik Pemerintah Provinsi Papua yang ada di Jakarta. Namun dari hasil kunjunga itu, Komisi III DPR Papua menemukan banyak aset Pemprov Papua yang tidak dimanfaatkan secara baik.
Ketua Komisi III DPR Papua Benyamin Arisoy, SE,MSi ketika ditemui di ruang kerjanya mengatakan, banyak aset-aset Pemerintah Provinsi Papua baik dalam bentuk tanah maupun bangunan yang berada di beberapa daerah tidak dimanfaatkan dengan baik.
Padahal lanjut mantan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Provinsi Papua ini, pemerintah daerah setiap tahun telah melakukan rencana-rencana pembangunan dan menghasilkan banyak aset.
Untuk itu pihaknya menyarankan, agar aset-aset milik Pemprov Papua yang belum dimakksimalkan itu harus ditata dan dikelolah dengan baik.
“Yang pertama banyak aset yang dari tahun ke tahun bahkan dari dulu sampai sekarang terbengkalai. Dan itu tidak menjadi perhatian pemerintah daerah. Sehingga ini harus dipikirkan secara serius. Hari ini kita semua sadar bahwa pemerintah daerah Papua sangat tergantung kepada pemerintah pusat dari sisi fiskal,” kata Benyamin Arisoy saat ditemui Pasific Pos di ruang kerjanya, Senin (30/11).
Menurut Politisi Partai berlambang Bintang Mercy itu, dengan banyaknya aset yang belum dimanfaatkan dengan baik, itu artinya Pemprov Papua belum mandiri.
Padahal tandas Benyamin, tolak ukur sebuah pemerintah daerah itu, apakah mampu atau tidak, itu diukur dari kemampuan pendapatan daerahnya.
“Hari ini Pemprov Papua masih tergantung dengan dana-dana transfer,” ujar Benyamin.
Terkait dengan itu, pihaknya mendorong pemerintah daerah dalam hal ini dinas-dinas terkait yang merupakan mitra Komisi III. Seperti Badan Keuangan dan Aset serta Dinas Pendapatan Daerah.
“Jadi mulai dari sekarang harus melihat pemanfaatan aset-aset daerah yang selama ini belum mendapat perhatian dari pemerintah. Salah satunya adalah aset-aset pemprov yang ada di Jakarta,”ungkapnya.
Kendati demikian kata Benyamin,
pemerintah juga sudah melakukan langkah-langkah ke arah sana. Hanya saja langkah-langkah itu tidak berjalan dengan baik.
Namun diakui, dalam menata dan mengelola aset-aset tersebut, akan ada banyak tantangan. Hanya saja kata Benyamin, sebagai pemerintah daerah punya kewenangan dan kekuasaan untuk mengatur atau mengurus apa yang menjadi hak pemerintah.
“Jadi tantangan itu harus dihadapi, walaupun ada orang-orang disitu tetapi kita harus melakukan pendekatan dengan baik dan bijak untuk dibicarakan kemudian dibahas untuk carikan solusi. Dan itulah tugas pemerintah,” tandas legislator Papua itu.
