Jayapura – Komisi III DPR Papua bidang Anggaran dan Asset Daerah meminta agar Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Papua terutama PT Irian Bhakti Mandiri (IBM) dan PT Jamkrida dapat memberikan kontribusi berupa pendapatan asli daerah (PAD).
Apalagi diketahui, setiap tahun Pemprov Papua terus melakukan penyertaan modal atau memberikan suntikan dana kepada BUMD yang nilainya tidak sedikit.
Untuk sebagai fungsi pengawasan penggunaan anggaran, Komisi III DPR Papua terus melakukan evaluasi terhadap perkembangan usaha atau bisnis BUMD tersebut, dengan melakukan rapat kerja bersama PT Irian Bhakti Mandiri dan PT Jamkrida yang dilaksanakan di Hotel Horison Kota Jayapura, Senin siang, 25 Oktober 2021.
“Ya, ini rapat rutin yang kami lakukan, karena Komisi III DPR Papua membidangi anggaran dan asset terus berupaya untuk bagaimana meningkatkan optimalisasi pendapatan dan belanja, terutama PAD sehingga tidak terus berharap atau bergantung dari dana transfer terus, dengan intensifikasi dan ekstensifikasi potensi daerah yang ada diantaranya melalui BUMD,” kata Wakil Ketua Komisi III DPR Papua, H Kusmanto, SH, MH kepada Pasific Pos usai mengikuti rapat kerja.
Lanjut dikatakan, ada penyertaan modal dari Pemprov Papua yang disetujui oleh DPR Papua terhadap BUMD sehingga diharapkan modal yang diberikan, selain memberikan deviden berupa PAD atau meningkatkan fiscal daerah, tapi juga ada nilai social seperti PT Jamkrida yang membantu pelaku usaha mikro kecil terutama Orang Asli Papua dalam berusaha dan menumbuhkembangkan perekonomian dengan menjamin kredit bank bagi pengusaha lokal itu.
Apalagi ungkap Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, pada tahun 2022 nanti, diprediksi APBD Provinsi Papua akan turun dengan pengelolaan dana Otsus yang dialokasikan langsung ke daerah.
“Jadi, prediksi kita, APBD kita bisa seperti anggaran tahun 2012, sehingga bagaimana kita tetap eksis, makanya kita harus optimalkan pendapatan daerah melalui BUMD, sehingga BUMD kita bukan BUMD infus atau suntikan dana, yang tidak menghasilkan. Nah, untuk itu secara periodic, kami Komisi III mengundang mitra kami supaya mereka bisa mengvaluasi kinerja mereka,” jelas Kusmanto.
Namun, Kusmanto pun mengakui, jika PT IBM belum memberikan PAD secara maksimal. Untuk itu, perlu penataan sehingga ini betul-betul menjadi BUMD yang mandiri dan produktif.
“Jadi sementara untuk PT IBM selaku holding company yang dibawahnya ada PT Percetakan Rakyat Papua, EMKL PT Varunapura dan pelayaran, perlu dievaluasi ke depan. Jika memang BUMD ini tidak produktif, ya saya kira perlu ditutup saja. Kita mengarah ke BUMD yang produktif, seperti PT PRP dengan alat canggih, sementara pelayaran dan EMKL, semua macet,” tekannya.
Kendati demikian, tandas Kusmanto, ada BUMD yang sudah memberikan kontribusi PAD seperti Bank Papua dan Jamkrida serta PD Irian Bhakti.
“Seperti IBM itu, masih perlu kita tata kembali ke depan. Kalau memang sudah tidak bisa, ya kita perlu tutup saja, tapi kalau masih bisa diharapkan ya harus dipertahankan,” tandasnya.
Apalagi, kata Kusmanto, PT IBM kini menekuni bisnis sebagai distributor Semen Conch, tentu banyak competitor dan tidak bisa monopoli, sehingga performa perusahaan harus ditingkatkan agar mendapatkan kepercayaan dari pasar.
“Namanya BUMD ini, ya kita ibaratkan kita tanam pohon uang untuk menghasilkan uang. Kalau BUMD tidak menghasilkan, ya ngapain kita pertahankan, kan begitu,” cetusnya.
“Tapi saya kira ini masih dalam progress, dan kita juga tidak mau gegabah melakukan itu. Saya kira nanti akan dievaluasi dan Komisi III akan memberikan masukan kepada Pemprov Papua terkait dengan progress BUMD kita yang ada,” timpalnya. (Tiara)
