Jayapura, – Pimpinan dan anggota Komisi II DPR Papua yang membidangi Perekonomian melakukan pertemuan dengan mitra terkait dalam rangka untuk memastikan pendistribusian bantuan sosial terutama bahan makanan kepada masyarakat di ruang Rapat Komisi II Gedung II DPR Papua, Rabu (20/05).
Usai pertemuan dengan mitranya, anggota Komisi II DPR Papua, Drs. Mustakim HR mengatakan, dari pertemuan bersama mitra kerja Komisi II yang membidangi perekonomian dan tenaga kerja, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Tenaga Kerja Provinsi Papua, pihaknya ingin mengetahui langsung pendistribusiaan bantuan bahan makanan kepada masyarakat.
“Jadi kami ingin tahu pendistribusian bantuan sembako yang dilakukan kepada warga masyarakat yang ada di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Keerom dan Sarmi di tengah pandemi virus Corona atau Covid-19,” kata Mustakim saat ditemui wartawan usai mengikuti pertemuan tersebut.
Sebab kata Mustakim, pihaknya mendapatkan banyak keluhan dari masyarakat di kabupaten/kota bahwa masyarakat yang ada di kampung-kampung ada yang sama sekali belum mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah daerah.
“Kenapa kami ingin tahu, supaya kita juga akan cross cek di lapangan, kelompok masyarakat mana saja yang belum terima dan yang sudah terima bantuan,” ungkapnya.
Apalagi lanjut Mustakim, bantuan sosial berupa bahan makan itu, menjadi konsekuensi dari pemerintah daerah ketika membatasi aktivitas masyarakat dalam menghadapi penyebaran virus Corona atau Covid-19, sehingga pemerintah daerah juga harus memperhatikan kebutuhan makan masyarakat selama kebijakan pemerintah masih berlaku.
“Harapan kita semoga Covid-19 ini, cepat berlalu. Tetapi kalau masih berkepanjangan 1 – 2 bulan ke depan, berarti pemerintah juga harus menyiapkan bahan makanan masyarakat untuk 1 – 2 bulan ke depan,” harapnya.
Namun dalam pendistribusiaannya, kata Mustakim, mereka juga harus bersinergi dengan pemerintah kabupaten/kota, mengingat Pemprov Papua tidak punya masyarakat. Tetapi yang memiliki masyarakat adalah pemerintah kabupaten/kota.
Selain itu, pihaknya juga meminta pemerintah daerah untuk melakukan intervensi pasar untuk menekan harga komuditas pertanian yang mengalami kenaikan menjelang hari raya Idul Fitri tahun 2020.
Kata Mustakim, untuk menindaklanjuti rapat sebelumnya bersama mitra terkait termasuk distributor, dengan adanya Covid-19, inflasi di Provinsi Papua sangat meningkat.
“Itu disumbang beberapa komuditas pertanian seperti yang lalu terjadi kelangkaan bawang merah dan telur di Kota Jayapura. Namun, sampai saat ini, harga telur sudah kembali normal.
Kini tinggal komuditas pertanian yakni cabe yang saat ini melambung harganya, yang sebelumnya harga cabe Rp 60 ribu – Rp 90 ribu/kg, tetapi saat ini sudah tembus menjadi Rp 120 ribu/kg.
Oleh karena itu, pihaknya menyampaikan kepada pemerintah terutama Dinas Perindagkop agar ke depannya mensiasati hal ini, mungkin pemerintah harus memikirkan solusinya, termasuk melakukan intervensi pasar.
“Untuk intervensi pasar dalam upaya menurunkan harga barang itu, pemerintah harus punya cadangan komuditas-komuditas yang menyumbang inflasi itu sendiri, baik bawang merah maupun cabe, telur,”ujar Mustakim.
Namun Politisi Partai Demokrat ini berharap, pemerintah dapat bekerjasama dengan badan usaha swasta untuk membuka lahan pertanian untuk komuditas-komuditas pertanian seperti lahan cabe, bawang merah dan lainnya, termasuk peternakan ayam petelur, sehingga tidak ketergantungan dengan pemasukan barang dari luar baik dari Surabaya maupun Makassar dan Jakarta.
Sebab, sampai saat ini, komuditas bahan pangan yang ada di Papua, hampir 80 persen masih didatangkan dari luar Papua terutama dari Jawa.
Oleh karena itu tambahnya, ke depannya Papua tidak boleh lagi ketergantungan pasokan bahan makanan dari luar Papua.
“Hari ini kita bisa jawab komuditas beras karena sudah bisa swasembada beras sebagian tetapi beras kita tidak bisa menyuplay antar kabupaten. Hanya di daerah Papua bagian Selatan, karena terbentur akses transportasi.
Untuk itu, negara harus ikut campur, sehingga Papua bisa terbebas dari kesulitan terus terhadap bahan pangan khusus beras untuk wilayah Papua secara keseluruhan,”pungkasnya.
