Jayapura – Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR Papua melakukan rapat kerja (Raker) bersama dengan mitra Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) rumpun ekonomi di lingkungan Pemerintah Papua yang berlangsung di Hotel Horison Kota Jayapura, Selasa 27 September 2022.
Dimana, dalam rapat kerja itu lebih fokus membahas tentang Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Perubahan Provinsi Papua tahun 2022.
Kepada pers, Ketua Komisi II DPR Papua, mega MF Nikijuluw, SH MH mengakui, jika di tahun 2022 ini, ada penambahan anggaran pada OPD atau dinas rumpun ekonomi, dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
“Ya, meski ada penambahan anggaran pada OPD rumpun ekonomi, namun masih ada OPD yang sangat miris anggarannya, yakni Dinas Pertanian dan Pangan dimana kita lihat pada APBD Induk, dia tidak mendapatkan DAK. Tapi, pada APBD Perubahan dia mendapatkan anggaran hanya Rp 1 miliar. Ini sangat miris bagi kami,” ungkap Mega Nikijuluw kepada sejumlah awak media usai memimpin rapat di Hotel Horison Kota Jayapura.
Padahal, lanjut Politisi PDI Perjuangan itu, Dinas Pertanian ini adalah merupakan OPD yang sangat sentral dan strategis, lantaran menyiapkan pangan untuk masyarakat di Tanah Papua.
Untuk itu, pihaknya berharap dalam APBD Perubahan Provinsi Papua tahun 2022 ada perhatian serius dari TAPD agar ada penambahan anggaran kepada Dinas Pertanian, sehingga program-program yang belum terealisasi pada APBD bisa terealisasi.
Kendati demikian diakui, jika pihaknya sangat bersyukur lantaran ada dua dinas dalam rumpun ekonomi ini, ada penambahan anggaran yang signifikan yakni Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp 18 miliar dan Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua sebesar Rp 7 miliar.
Oleh karena itu, ia berharap agar Dinas Pertanian mendapatkan tambahan anggaran, sebab sering terjadi kejadian rawan pangan pada APBD Perubahan.
“Harapan mereka (Dinas Pertanian) bisa ditambahkan Rp 20 miliar. Sebab, itu sangat penting dan strategis,” jelas Mega sapaan akrab dari Srikandi PDIP ini.
Namun kata Mega, pihaknya juga berharap agar OPD rumpun ekonomi ini mendapatkan perhatian serius dari Pemprov Papua. Pasalnya, mereka bersentuhan langsung dengan masyarakat.
“Saya bilang, memang kita lihat rakyat itu kan dia cerdas, sehat karena dia makan dan gizi yang kuat. Apakah rakyat mau makan jalan atau aspal, baru mereka bisa kuat, sehat dan cerdas, kan tidak. Namun, dari perut dulu kan,” ujar Mega dengan nada canda.
Terkait dengan itu, Ketua Komisi II DPR Papua yang membidangi Perekonomian ini meminta pemerintah daerah untuk mengevaluasi kembali, terutama dinas-dinas yang tidak bisa mencapai target penyerapan anggaran, bisa digeser ke dinas-dinas yang menyerap anggaran untuk kebutuhan masyarakat.
Apalagi ungkapnya, ada banyak dinas yang punya SiLPA yang besar, namun justru OPD rumpun ekonomi yang bersentuhan langsung dengan rakyat ini. Sehingga ia berharap agar dana itu bisa digeser ke OPD rumpun ekonomi.
“Jadi, dinas yang tak mampu serap anggaran, ya kalau bisa digeser ke dinas yang mampu serap anggaran, terutama OPD rumpun ekonomi. Sebab, dinas-dinas pada rumpun ekonomi ini mampu serap anggaran untuk kebutuhan masyarakat dibawah,” tandas Mega.
Dalam rapat kerja itu, dipimpin langsung Ketua Komisi II DPR Papua, Mega MF Nikijukuw, SH, MH didampingi Wakil Ketua Komisi II DPR Papua, Nikius Bugiangge dan sejumlah Anggota Komisi II DPR Papua yakni Mustakim HR, SE, SH, M. Si, H.Darwis Massi, SE, Kope Wenda, Petrus Pigai dan Staf Ahli Komisi II DPR Papua Ibu Sari Bei, SH. (Tiara)
