Jayapura – Setelah terbentuknya Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPR Papua, Komisi I DPR Papua di bawah kepemimpinan Tan Wie Long akan melaksanakan sejumlah program kerja bersama 19 mitra di lingkungan Pemprov Papua.
Tan Wie Long, yang dipercaya sebagai Ketua Komisi I DPR Papua bidang Pemerintahan, Politik, Hukum, dan HAM, mengungkapkan rasa syukur atas amanah yang diberikan kepadanya untuk memimpin komisi tersebut selama 2,5 tahun ke depann.
“Di Komisi I ini, tugas yang paling kami prioritaskan adalah bagaimana di lembaga DPR Papua ini benar benar sejalan dan mendukung apa yang menjadi program program Pemerintah Papua dan seluruh stakeholder yang ada,”kata Tan Wie Long kepada sejumlah awak media, usai sidang Rapat Paripurna Penetapan Komisi Pimpinan dan Keanggota Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPR Papua masa jabatan tahun 2024 – 2029, pada Selasa sore, 4 Februari 2025.
Politikus partai Golkar itu menjelaskan, jika program kerja yang akan dilaksanakan di Komisi I ini tidak sendiri, akan tetapi dirinya bersama-sama dengan Wakil Ketua Komisi, Sekretaris dan seluruh Anggota Komisi I DPR Papua.
“Kami akan bekerja untuk untuk melayani masyarkaat sesuai tugas dan fungsi bagaimana menerima dan meresap aspirasi masyarakat, mengenai APBD tahun 2025 dan tahun 2026,”ujar Tan Wie Long.
Dikatakan, untuk mengawali kinerja di Komisi, pihaknya bersama Wakil Ketua dan Sekretaris serta seluruh Anggota Komisi I, akan membangun komunikasi dan perkenalan dengan seluruh mitra kerja di Provinsi Papua.
Selain itu lanjut mantan Ketua DPR Sementara itu , pihaknya juga akan melakukan kunjungan kunjungan kerja di seluruh Kabupaten/Kota untuk berkoordinasi yang berkaitan dengan pemerintahan.
Menurut Along, sapaan akrabnya, jika bicara Kabupaten/Kota harus bersama-sama dengan Provinsi tanpa harus ada perbedaan.
“Jadi, harus ada saling keterkaitan. Kami tetap dukung dan mengawasi apa yang menjadi program dari Pemerintah Provinsi Papua dan Kabupaten/Kota,”tandas pria yang mempunyai keturunan china itu.
Dijelaskannya, Komisi I memiliki mitra kerja sebanyak 19, namun Komisi I dan mitra kerjanya berkomitmen menjalin kebersamaan dalam pembangunan di Papua.
Dan itu diakui, dimana pihaknya harus membutukan kerja secara maksimal terutama dalam melakukan pengawasan di dalam APBD tahun 2025.
Sebab ungkap Along, yang menjadi program utama dari Kerja Komisi I ini adalah untuk mengejar hal hal yang menjadi kursial, dimana memang selama ini belum terselesaikan dengan baik, terutama permasalahan menyangkut tanah.
“Kami akan membuka diri mendengar dan membicarakan serta menyelesaiakan secara bersama-sama persoalan tanah di Papua ini. Persoalan tanah selama ini karena mungkin tidak diselesaikan antara pihak pemilik, pihak ketiga dan pihak pemerintah,”jelasnya.
Yang jelas tandas Along, pihaknya bersama seluruh anggota di Komisi I akan lebih banyak melakukan kegiatan diberbagai Kabupaten/Kota Provinsi Papua, yang mungkin masih banyak persoalan-persoalan yang belum selesai terutama orang asli Papua.
“Untuk itu, kami harus memperhatikan hal ini. Apalagi mungkin selama ini juga tidak terlalu diperhatikan mengenai hak hidup, masalah pendidikan masalah dan juga masalah kesehatan. Ya walaupun itu bukan di bidang kami, akan tetapi sebagai wakil rakyat, kami jugab punya tanggungjawab untuk menyampaikan hal ini kepada pemerintah,” pungkasnya. (Tiara).
