Jayapura — Anggota DPR Papua, Dr. Ir. Albert Meraudje, A. Md.,Tek, ST, MT, IPM bersama 2 anggota DPR Kota Jayapura dari Fraksi Partai NasDem, Pares Lood Wenda dan Novelt Azriel Krey, berkolaborasi melaksanakan reses di Kampung Tiba-tiba, Kelurahan Awiyo, Distrik Abepura, Kota Jayapura, pada Kamis sore, 13 Februari
2025.
Albert Meraudje menjelaskan, reses ini dilakukan sebagai bentuk kolaborasi antara DPR Papua dan DPR Kota Jayapura untuk mendukung program pemerintah dalam menghemat biaya perjalanan dinas dan rapat.
Reses di Kampung Tiba – tiba banyak keluhan warga yang akan menjadi Pekerjaan Rumah (PR) bagi para Politii NasDem ini dan akan mengawal aspirasi tersebut ke pemerintah, yang tentunya warga sangat berharap ada tanggapan dari pemerintah.
Sebagaimana diketahui, reses ini dilakukan untuk menjaring aspirasi warga di kampung Tiba-tiba terkait berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.
Dalam reses itu, Albert Meraudje, yang juga sebagai Wakil Ketua Fraksi NasDem DPR Papua, menyampaikan bahwa warga Kampung Tiba-tiba menghadapi sejumlah masalah mendasar, mulai dari kebutuhan air bersih hingga kepastian hak atas tanah.
“Warga di sini masih harus membeli air bersih, padahal ini adalah kebutuhan pokok. Selain itu, mereka juga merasa tidak aman karena sering didatangi oleh orang-orang yang mengaku sebagai pemilik tanah. Sehingga, mereka meminta sertifikat tanah agar bisa tinggal dengan tenang,” kata Meraudje kepada wartawan disela sela kegiatan resesnya di Kampung Tiba – tiba, pada Kamis sore, 13 Februari 2025.
Lanjut dikatakan, selain kebutuhan air bersih, warga setempat juga menyampaikan keluhan terkait pendidikan anak-anak mereka.
“Mereka meminta agar biaya pendidikan tidak terlalu membebani. Beasiswa yang seharusnya diterima anak-anak mereka sering tersendat, bahkan ada yang belum menerima sama sekali,”ungkapnya.
Sementara di sektor kesehatan, kata Albert, warga mengeluhkan tidak adanya Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu) di kampung mereka.
“Ditempat ini tidak ada Posyandu, sehingga warga harus berpindah-pindah tempat untuk mendapatkan layanan kesehatan. Meskipun Puskesmas sudah cukup baik, namun peralatan dan pelayanan umum masih perlu ditingkatkan lagi,” jelasnya.
Terkait infrastruktur, kata Albert, ini juga menjadi aspirasi utama. Sebab, jalan lingkungan dan saluran air yang rusak membuat aktivitas warga sangat terganggu.
“Jadi, mereka meminta agar infrastruktur segera diperbaiki agar mereka bisa beraktivitas dengan aman dan nyaman, “tandas Anggota Komisi IV DPR Papua itu.
Terkait masalah rehab rumah yang memang merupakan program dari Partai NasDem, ini juga menjadi perhatian serius bagi para dewan tersebut.
Pasalnya, warga meminta bantuan rehab rumah yang sebelumnya diberikan, namun tidak dilaksanakan secara kontinyu.
“Rumah-rumah di sini masih belum layak huni. Saat hujan atau angin kencang, warga merasa tidak nyaman, sehingga mereka membutuhkan bantuan rehab rumah,” terangnya.
Tak hanya itu, politisi Partai NasDem Papua itu juga menyinggung masalah kriminalitas yang tinggi di kalangan pemuda di wilayah itu.
“Warga disini meminta agar pemerintah menyediakan pelatihan dan kursus bagi pemuda agar mereka tidak terlibat dalam kegiatan kriminal,”ujar Albert.
Selain itu, warga juga mengeluhkan ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran bantuan langsung tunai (BLT).
“Ada indikasi KKN dan nepotisme dalam penyaluran bantuan. Mereka yang berhak justru tidak menerima bantuan,”ungkap Albert.
“Tapi kami berharap, semua aspirasi warga dapat segera ditindaklanjuti oleh pemerintah kota dan provinsi,”harapnya.
Hal senada juga diungkapkan Pares Lood Wenda, Ketua Komisi C DPR Kota Jayapura yang juga sebagai kader NasDem mengatakan bahwa aspirasi warga akan disampaikan kepada pemerintah kota dan provinsi.
“Kami akan kawal pengusulan masyarakat, terutama yang berkaitan dengan kewenangan Pemerintah Kota, seperti beasiswa dan bantuan usaha,”ujar Wenda.
Sementara itu, Novelt Azriel Krey, anggota DPR Kota Jayapura dari Komisi D tapi juga sebagai Sekretaris Fraksi NasDem DPR Kota Jayapura menambahkan, bahwa warga Kampung Tiba – tiba sangat membutuhkan Posyandu dan PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini).
“Kami akan memanggil dinas terkait untuk menindaklanjuti permintaan warga ini, terutama terkait kesehatan dan pendidikan,”pungkasnya. (Tiara).
https://dinkominfo.purworejokab.go.id/img/
