Jayapura – Dalam upaya melindungi kekayaan hutan alam Papua dari ancaman deforestasi yang semakin ugal-ugalan, empat Komunitas Lingkungan mendesak calon gubernur, wali kota dan bupati di Provinsi Papua yang berlaga pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 untuk memasukkan pelindungan lingkungan hidup sebagai salah satu agenda utama dalam kampanye.
Mereka mendesak para calon gubernur, wali kota dan bupati di Provinsi Papua untuk mengembangkan kebijakan yang efektif untuk memerangi deforestasi, mendukung konservasi, dan memperkuat penegakan hukum lingkungan.
Ketua Papua Trada Sampah, Dina Danomira menyampaikan dengan perubahan dan pembangunan yang cepat di Provinsi Papua, pihaknya meminta agar transparansi dalam penanganan manajemen lingkungan secara lintas sektor.
Terutama transparansi dana lingkungan seperti dana pengelolaan sampah dan hutan lindung Untuk menciptakan lingkungan yang berkelanjutan, perlu ditegaskan kembali regulasi manajemen sampah kota yang sudah dari dulu ada tapi tidak diterapkan. Sampah plastik menjadi ancaman besar untuk pariwisata di kota-kota pesisir besar di Papua dan microplastik mengakibatkan penyakit terutama untuk reproduksi perempuan.
“Sesuai dengan target penerimaan APBN 2024 untuk menerapkan cukai plastik, kami mengharapkan pemerintah Provinsi Papua mendukung dan mengimplementasikan Perpres Nomor 76 Tahun 2023,” jelasnya.
“Sebagai generasi emas bangsa dan daerah, kami menegaskan bahwa partisipasi pemuda lebih ditingkatkan dalam pembahasan lingkungan pemerintah sesuai dengan agenda UN Decade 2030 dan UN SDG 2030. Manusia secara global sedang mengalami ancaman terbesar sepanjang sejarah yaitu krisis iklim. Kami mendesak calon gubernur, wali kota dan bupati yang esok akan memimpin berbagai daerah di Papua untuk lebih serius menangani krisis iklim sebagai aksi yang darurat dan tidak boleh ditunda lagi,” ucapnya.
Sementara itu, Koordinator Volunteer Greenpeace Base Jayapura, Joonathan Frizzy Mebri percaya bahwa pihaknya harus terlibat dalam mendorong isu pemimpin pro lingkungan dan sedikit bersentuhan dalam isu politik karena seluruh keputusan yang berdampak kepada lingkungan berasal dari kebijakan-kebijakan politik.
“Desakan kami adalah, seluruh bakal calon baik ditingkat Provinsi, Kota dan Kabupaten di Papua harus menetapkan isu lingkungan terutama pengakuan, perlindungan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat didalam Visi,Misi dan Program kerja seluruh bakal calon,” kata Joonathan.
“Dalam kesempatan ini juga kami mendesak seluruh pemimpin yang akan maju di Pilkada Papua 2024 harus menghentikan deforestasi dan perusakan hutan, transparansi dalam kebijakan lingkungan, menekankan pelaku usaha untuk mengurangi penggunaan sampah sekali pakai dalam berbagai bentuk,” katanya dalam siaran pers, Minggu (15/9/2024).
Dia juga menekankan kepada bakal calon gubernur, wali kota, dan bupati di Provinsi Papua agar mengutamakan pembangunan berkelanjutan, memperkuat pengawasan terhadap aktivitas industri, meningkatkan partisipasi masyarakat adat dalam keputusan-keputusan yang bersentuhan langsung dengan wilayah adat, memprioritaskan konservasi hutan dan satwa liar.
Koordinator Rumah Bakau Jayapura, Muhammad Ikbal Asra menyampaikan, pihaknya mendesak calon pemimpin Papua untuk memastikan kebijakan isu konservasi masuk dalam kebijakan yang diambil guna memproteksi hak-hak masyarakat adat maupun masyarakat lokal Papua. Ini menjadi penting mengingat hutan bagi masyarakat adat Papua adalah sumber kehidupan dan juga memiliki nilai sosial budaya.
Hutan alam Papua adalah warisan berharga yang mendukung ekosistem untuk kesejahteraan masyarakat lokal. Tanpa langkah-langkah konkret seperti menahan laju deforestasi, penetapan kawasan konservasi, dan pengawasan ketat terhadap aktivitas perusakan, hutan alam Papua akan terus mengalami kerusakan yang ugal-ugalan.
Pihaknya menuntut komitmen nyata dari calon gubernur, wali kota dan bupati di Provinsi Papua yang bertarung di Pilkada 2024 untuk melindungi dan melestarikan hutan alam Papua demi keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan generasi Papua mendatang.
“Eksploitasi hutan alam Papua tidak akan mengubah nasib orang Papua menjadi lebih baik. Sebaliknya, tindakan tersebut justru akan merusak tatanan nilai-nilai, normal, sosial, dan budaya serta kearifan lokal. Untuk mencapai kesejahteraan yang berkelanjutan, kita perlu fokus pada pengelolaan sumber daya alam yang Arif dan bijaksana, konservasi hutan, dan pengembangan ekonomi yang ramah lingkungan. Kami menanti komitmen para pemimpin di Papua untuk lebih serius berbicara dan memproteksi hutan Papua. Para pemimpin di Papua patut membentuk regulasi yang ketat,” ujarnya.
Ketua Eco Defender Jayapura, Simon Baru menyampaikan dengan bertambahnya laju pembangunan dan pertumbuhan penduduk di Kota Jayapura sehingga sangat berpengaruh terhadap ketersediaan kebutuhan air bersih sehingga kami dari komunitas Eco Defender Jayapura sangat perihatin terkait ketersediaan air bersih yang semakin hari semakin berkurang debit air di setiap intek.
“Maka dengan terselenggaranya pemilihan kepala daerah secara khusus wali kota dan wakil wali kota Jayapura sehingga kami mengajak seluruh masyarakat yang berdomisili di kota Jayapura untuk cerdas dalam memilih pemimpin yang pro terhadap lingkungan secara khusus terkait permasalahan Krisis Air bersih. Dengan hadirnya pemimpin pro lingkungan maka harus membuat kebijakan yang bisa mengatasi ketersediaan kebutuhan air bersih,” tegasnya.
“Adanya regulasi yang ketat terkait larangan aktivitas rekreasi, perkebunan dan lain-lain di Catchment area PDAM dan Adanya penyediaan lahan khusus untuk perkebunan atau usaha lain sehingga mengatasi masyarakat yang sering berkebun di area Catchment PDAM,” tambah Simon.
Dalam kebijakan, pihaknya mendesak para pemimpin di Papua patut membentuk regulasi yang ketat, pengembangan energi terbarukan dan restorasi ekosistem yang rusak terutama pendekatan pembangunan berbasis kearifan lokal.
“Kami memastikan tidak memilih pemimpin yang berlaga di Pilkada 2024 yang tidak memiliki komitmen dan tidak menuangkan visi misi yang berkaitan dengan isu lingkungan mengingat masa depan Papua adalah milik kami yang dititipkan untuk generasi selanjutnya.,” imbuhnya.
Sebagai informasi, hutan Papua dikenal sebagai salah satu hutan hujan tropis terakhir yang masih utuh di Indonesia, bahkan di dunia. Selama ratusan tahun, ia telah berfungsi sebagai rumah bagi keanekaragaman hayati serta memainkan peran penting dalam pengaturan iklim global.
Namun, ancaman terhadap hutan Papua telah meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Konversi lahan untuk perkebunan kelapa sawit dan penebangan liar mengancam ekosistem biodiversitas dan kesejahteraan komunitas lokal. Dalam dua dekade, Pulau Papua kehilangan 641,4 ribu hektare hutan alam. Deforestasi meningkat sejak 2012, dengan puncak terluasnya terjadi di tahun 2015.
Tak hanya itu, sepanjang 2001-2020, Provinsi Papua kehilangan 438 ribu hektare hutan alam dengan deforestasi terluas di antaranya Kabupaten Merauke, Boven Digoel, Nabire, Mimika, dan Mappi—sejumlah kabupaten yang kini masuk provinsi baru setelah pemecahan wilayah Papua di antaranya Papua Pegunungan, Papua Tengah dan Papua Selatan.
Seiring meningkatnya aktivitas illegal logging dan konversi lahan, dampak negatif terhadap ekosistem dan masyarakat lokal semakin terasa. Oleh karena itu, anak muda Papua yang tergabung dalam Koalisi Anak Adat Peduli Lingkungan menyerukan agar calon gubernur Papua mengimplementasikan strategi yang inovatif dan berkelanjutan untuk menangani masalah ini. Langkah-langkah yang diperlukan meliputi peningkatan pengawasan, penegakan hukum yang ketat, serta dukungan terhadap inisiatif konservasi berbasis masyarakat.
Melalui pendekatan yang komprehensif, termasuk kerja sama dengan masyarakat adat, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta, diharapkan dapat ditemukan solusi yang berkelanjutan untuk melindungi hutan alam Papua. Dukungan dan komitmen calon gubernur Papua sangat penting untuk memastikan bahwa hutan alam Papua tetap menjadi warisan yang tak ternilai bagi generasi mendatang.
