Jayapura – Rapat koordinasi PB PON Papua dan Sub PB PON Kabupaten Mimika, sekaligus pleno pergeseran program dan anggaran belum mendapatkan titik temu.
Ketua Sub PB PON Mimika Eltinus Omaleng menyatakan ‘Berhenti’ dalam melakukan layanan PON XX Papua dan segala aktivitasnya, hingga adanya kepastian terkait penganggaran.
“Ini rapat kita yang terakhir dan tidak ada lagi aktivitas layanan untuk PON XX Papua jadi kalau ada PB PON XX Papua ataupun pusat terkait PON kita tidak akan layani hingga adanya kepastian mengenai dana bagi penyelenggaraannya sesuai kebutuhan,” kata Bupati Eltinus Omaleng dalam rapat evaluasi bersama para Koordinator Bidang Sub PB PON XX Klaster Mimika di Aula Pertemuan Kantor Sekretariat Sub PB PON Mimika.
Pertama, terkait kesiapan Mimika sejauh ini sudah ok tetapi mulai hari ini (Rapat Evaluasi) ini adalah rapat terakhir sampai dengan adanya titik terang terbaik sumber dana untuk penyelenggaraan PON XV. Artinya hingga sudah ada informasi diberikannya berapa hak yang diperoleh atau diberikan kepada Mimika. Apakah sesuai dengan Kebutuhan Mimika, sehingga semua aktivitas akan dihentikan walaupun akan datang tim PON XX (PB PON maupun semua pihak terkait PON) datang, Mimika tidak boleh melayani.
Kedua, upaya pengerjaan Venue PON di Mimika seperti yang terjadi dan dilakukan pada Venue Aero Modeling dan Terbang Layang tetap dilaksanakan karena sudah dianggarkan, itu bukan anggaran PON tapi anggaran Otsus melalui APBD Kabupaten Mimika.
Anggaplah itu, tekan Eltinus Omaleng, sekarang ini semua OPD bekerja seperti biasa dan bukan untuk PON karena selama ini juga upaya pembangunan yang dilakukan Kabupaten Mimika, tidak pernah ada kucuran dana PON sebesar Dua Triliun yang dimiliki PB PON XX Papua itu ke Kabupaten Mimika.
Bappeda juga yang seharusnyan fokus pada perubahan anggaran yang harusnya sudah dilaksanakan di bulan Mei 2021 tetapi karena kesibukan PON ini makanya masih belum dilaksanakan.
Bupati Eltinus Omaleng pun memerintahkan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Mimika, Dominggus R.H. Mayaut untuk jangan pikir lagi tentang PON. Termasuk untuk semua jenis tambahan-tambahan yang sempat dialokasikan dari APBD Mimika, semuanya biar ditunggu dana PON XX Papua.
Bahkan diperintahkan agar menghitung semua yang sudah dikeluarkan dari sumber dana APBD Kabupaten Mimika untuk semua jenis tambahan terkait dukungan untuk infrastruktur PON XX Papua di Klaster Mimika.
Situasi yang dialami saat ini ditegaskan Eltinus Omaleng telah menyebabkan kemunduran terhadap kinerja mempersiapkan PON XX di Mimika, jadi kalau memang mau sukses bersama maka semua ketersediaan infrastruktur yang sudah tersedia di Kabupaten Mimika harus disewakan semua oleh Kabupaten Mimika agar semua kerugian yang dialami Mimika bisa dikembalikan. “Kalau PB PON XX Papua mau pakai silahkan saja tetapi harus menyewa-nya,” kata Bupati Eltinus Omaleng.
Oleh karena itu, jangan pusingkan lagi soal PON XX, nanti setelah PB PON XX Papua benar-benar menghibahkan sesuai permintaan kebutuhan dana Klaster Mimika besar sekitar Rp500 M lebih itu baru kerja untuk persiapan PON XX bisa kembali dilaksanakan di Kabupaten Mimika. “Tapi kalau hanya seperti kemarin itu (Dana Operasional) sekitar Rp78 Miliar itu untuk apa,” tekan Eltinus Omaleng.
Sementara itu, Ketua Harian PB PON XX Papua Yunus Wonda mengungkapkan anggaran kewenangan yang sedang di godok untuk dilakukan pergeseran ke Sub Kluster penyelenggara Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Mimika dan Merauke dalam mendukung perhelatan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX tahun 2021 bersumber dari angggaran APBD yakni hibah Provinsi, APBN dan Sponsorhip.
“Saya harap semua sudah di clear kan agar kewenangan bisa sepenuhnya ada di Sub kluster PON karena saat ini masih bicara anggaran APBD yang ada karena APBN kita belum ada. Tapi kita sudah siapkan secara administrasi, jadi nanti begitu ada dana APBN yang masuk dan harus dilaksanakan oleh masing-masing Sub PB PON itu sudah otomatis diserahkan. Salah satu contoh konsumsi dan akomodasi itu sudah kita serahkan kepada mereka,” kata Yunus Wonda di Jayapura, Sabtu (05/06/2021).
Lanjut kata Yunus, seluruh kluster wajib untuk memastikan anggaran yang menjadi kebutuhan. Namun dengan mekanisme dan aturan ketentuan yang baik, sehingga tidak ada persoalan apapun. “Ini harus dipastikan lagi, masih bisa turun atau naik. Kalau Kota Jayapura punya kan sudah kelihatan kemarin. Nanti dari tim teknisnya mengkaji dan dilakukan pengajuan. Intinya jangan sampai ada yang double atau ganda apa yang sudah dikerjakan oleh PB PON tidak dikerjakan lagi oleh Sub PB,” ujarnya.
“Jadi nilai hari ini bisa berubah. Ini belum dihitung yang dari APBN, kita bicara anggaran yang sudah ada, belum hitung yang belum ada. Jumlah itu otomatis kan akan naik. Karena untuk progres APBN sampai hari ini kita belum dapat gambaran, tapi kami dapat kabar prosesnya sudah dari Kemenpora ke BPK untuk dilakukan review. Setelah direview akan dibawa ke Menkeu lalu dibawa kembali ke Kemenpora, nanti dari Kemenpora baru akan diserahkan lewat Pemerintah atau langsung ke PB PON,” lanjutnya.
Dengan harapan, anggaran dukungan PON XX Papua sebesar Rp1,6 triliun itu dapat dihibahkan langsung kepada PB PON yang bisa di distribusikan kepada Sub PB kluster penyelenggara PON XX.
“Harapan kami dari PB PON karena itu hibah lebih baik langsung dihibahkan kepada PB PON supaya kita tidak melewat proses administrasi lagi, jika lewat pemerintah Papua. Sehingga anggaran itu bisa langsung distribusikan ke Sub PB PON yang selenggarakan tuan rumah kluster,” pungkasnya.
