Jayapura – Pendapatan negara di Papua mencatatkan realisasi sebesar Rp9,67 T atau 79,30% dari target APBN 2024.
Angka ini tumbuh sebesar 98,81% secara year-on-year. Seluruh komponen Pendapatan Negara seperti Pajak Dalam Negeri, Pajak Internasional, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mengalami pertumbuhan yang positif dari awal hingga tengah tahun 2024.
Hingga akhir Juli 2024, penerimaan pajak dalam negeri menunjukkan pertumbuhan positif. Realisasi pajak dalam negeri mencapai Rp4,37 T atau 47,25% dari target, tumbuh 11,23% (yoy).
Seluruh jenis pajak mengalami pertumbuhan pada periode ini, terutama PPN yang tumbuh 25,27 persen. PPN ditopang oleh belanja negara, baik belanja K/L maupun Transfer ke Daerah (TKD).
Berdasarkan kontribusi per DOB, Papua Tengah memberikan kontribusi pendapatan dalam negeri terbesar (berkontribusi 58,88%), sementara Papua Pegunungan memiliki kontribusi terendah (5,61%).
“Kontribusi yang dominan oleh Papua Tengah disebabkan adanya usaha pertambangan dan penggalian oleh PT Freeport di Timika, Papua Tengah,” kata Moudy Hermawan selaku Kepala Kanwil DJPb Papua, Selasa (20/8/2024).
Selanjutnya, per 31 Juli 2024, realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp4,73 T atau 196,53% dari target. Bea Masuk tumbuh 20,32% (yoy) didorong antara lain oleh extra effort, kurs dollar yang meningkat dibandingkan tahun lalu, dan kinerja impor yang masih tumbuh. Sementara bea keluar tumbuh fantastis sebesar 1.393,13% (yoy), yang antara lain disebabkan terbitnya PMK terbaru yaitu PMK Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar pada tanggal 31 Mei 2024.
Kinerja PNBP hingga akhir Juli 2024 telah melebihi target dan masih bertumbuh, mencapai Rp557,73 M (106,18% dari target) atau tumbuh 17,98% (yoy). Capaian positif ini terutama didorong oleh realisasi pendapatan PNBP Lainnya sebesar Rp419,13 M dan pendapatan BLU sebesar Rp138,39 M.
Kontribusi penerimaan negara dari Pengelolaan Piutang Negara yang terdiri dari penyerahan Kementerian Kehutanan sebesar Rp31,8 Juta, Kominfo sebesar Rp445.457, DJPb sebesar Rp14 Juta, BLU di bawah Kementerian Koperasi dan UKM (seperti LPDB) sebesar Rp1,5 Juta.
Kontribusi penerimaan negara dari pengelolaan BMN terdiri dari Pemanfaatan sebesar Rp4,267 M dan Pemindahtanganan sebesar Rp1,646 M. Total penjualan lelang per 31 Juli 2024 mencapai Rp71,4 M dengan penyumbang terbesar berasal dari Lelang Pegadaian sebesar Rp25,5 M.
Kinerja Positif Belanja Negara ditopang oleh Pertumbuhan Positif Belanja Pemerintah Pusat dan Transfer Ke Daerah Sampai dengan 31 Juli 2024, belanja negara di Papua tercapai sebesar Rp30,82 T atau 47,94% Pagu APBN (Pagu). Angka ini meningkat 6,56% dari tahun sebelumnya.
Realisasi belanja pemerintah pusat mencapai Rp8,06 T (51,90% dari Pagu), tumbuh 22,02% (yoy) yang ditopang oleh kenaikan belanja barang dan belanja modal sebagai dampak dari penyelenggaraan pemilu dan persiapan pilkada, masing-masing tumbuh sebesar Rp1.000,59 miliar dan Rp105,86 miliar.
Adapun dari sisi Transfer ke Daerah (TKD), s.d akhir Juli 2024 telah tersalur sebesar Rp22,76 T (46,68% dari pagu), lebih tinggi dibandingkan tahun lalu (1,99% yoy). Hal ini disebabkan oleh semua jenis TKD sudah mulai disalurkan secara bertahap.
Penyaluran DAU menjadi Penyaluran Tertinggi secara yoy yaitu 10,88%. Secara capaian, Penyaluran DAU menjadi yang Tertinggi yaitu 58,44% dari pagu. Penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik hingga 31 Juli Tahun Anggaran 2024 mengalami pertumbuhan penyaluran sebesar 5,34% (yoy).
Menurunnya tingkat gagal salur pada tahun 2024 menjadi faktor utama yang memicu pertumbuhan penyaluran DAK Fisik 2024. Pertumbuhan pagu DAK Fisik juga membantu peningkatan besarnya penyaluran DAK Fisik 2024.
