Jayapura – Kinerja Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Provinsi Papua sampai dengan Triwulan II Tahun 2020 cukup baik kendati masih berada ditengah pandemi Covid-19.
Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Papua, Syaiful mengatakan, total pagu APBN di Provinsi Papua sebesar Rp55,24 triliun yang terdiri dari belanja K/L Rp13,12 triliun, belanja Non K/L (BUN) Rp100,37 miliar, dan belanja Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Rp42,02 triliun.
Pagu APBN tersebut, lanjut dia, dianggarkan untuk berbagai pos pengeluaran yang diharapkan dapat mendukung pemulihan/pertumbuhan ekonomi Papua dan membantu dalam penanganan Covid-19.
“Sampai dengan 30 Juni 2020 total realisasi belanja negara di Papua mencapai 41,73 persen, sudah melampaui target realisasi triwulan II yaitu sebesar 40 persen,” ucap Syaiful, Selasa (28/7/2020).
Dari sisi pendapatan negara, penerimaan perpajakan terealisasi sebesar Rp3,25 triliun atau 34,83 persen dibandingkan dengan target penerimaan. Kondisi ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019 sebesar Rp3,32 triliun atau 35,44 persen dari target penerimaannya.
“Jenis penerimaan pajak dalam negeri terbesar berasal dari penerimaan PPh Non Migas, sedangkan penerimaan pajak perdagangan internasional terbesar berasal dari bea masuk yang diperoleh dari ekspor konsentrat tembaga dan mineral ikutannya oleh PT. Freeport Indonesia,” terang Syaiful.
Sementara itu, realisasi penerimaan PNBP sebesar Rp359,90 miliar atau 62,20 persen dari target, secara persentase mengalami penurunan dibandingkan dengan realisasi periode yang sama tahun 2019 yaitu sebesar 86,56 persen.
Syaiful menyebut dari sisi belanja negara, belanja pemerintah pusat terealisasi Rp4,62 triliun atau sebesar 34,95 persen dari pagu Rp13,22 triliun. Realisasi belanja pemerintah pusat tersebut secara persentase mengalami kenaikan dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019 yaitu 31,37 persen.
Belanja pemerintah pusat terdiri dari belanja K/L yaitu belanja barang, belanja pegawai, belanja modal, serta belanja bansos, dan belanja Non K/L yaitu belanja lain-lain yang digunakan untuk biaya Ongkos Angkut Beras (OAB) di wilayah Papua.
“Sampai dengan triwulan II 2020, belanja modal yang memiliki pagu tertinggi dibanding jenis belanja lainnya terealisasi sebesar Rp1,40 triliun atau 30,97 persen dari pagu belanja modal, secara persentase mengalami kenaikan dibandingkan periode yang sama tahun 2019 yang sebesar 15,81 persen,” tandasnya.
