Jayapura : Pemerintah Provinsi Papua diminta segera untuk menyelesaikan pembayaran Beasiswa Mahasis Unggul Papua dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) untuk dokter spesialis dan tenaga medis yang belum dibayarkan.
Hal itu ditegaskan Ketua DPR Papua, Jhony Banua Rouw, SE saat ditemui sejumlah Wartawan usai pembukaan Rapat Paripurna DPR Papua dengan agenda Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Papua Tahun 2022 dan Raperdasi tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun Anggaran 2022, Selasa, 25 Juli 2023.
Dijelaskan, APBD Perubahan sangat dibolehkan dengan menggunakan Peraturan Kepala Daerah (Perkada), namun dalam penggunaan Perkada itu, harus dikuti dengan menyampaikan kepada DPR Papua dan meminta persetujuan Menteri Dalam Negeri yang menjadi stressing bagi BPK RI terhadap pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2022.
“Memang menjadi pertanyaan apakah DPR Papua tahu atau tidak tahu? Ya, kami tidak tahu memang soal APBD Perubahan penetapannya lewat Perkada dan penggunaannya. Nah, saat ini (melalui sidang LKPJ Gubernur, red) untuk kita melihat apakah penggunaan anggaran itu sudah berjalan dengan baik, dalam penganggaran apakah sudah sesuai atau tidak? Sebab, sesuai Permendagri Nomor 12 menyebutkan pengunaan Perkada itu, hanya boleh untuk membiayai hal-hal yang sifatnya urgent dan mendesak,” jelasnya.
Dikatakan, dengan adanya temuan BPK RI sebesar Rp 1,57 triliun yang melampaui dari anggaran induk pada tahun 2022, dalam Perkada itu, tentu pihak eksekutif mempunyai alasan tertentu, menjadi urgent dan mendesak, sehingga hal itu DPR Papua meminta agar diklarifikasi.
“Yang lebih kita sayangkan adalah dengan penggunaan Rp 1,57 triliun, kita dapati ada beasiswa tahun 2022 yang tidak diselesaikan dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dokter spesialis dan tenaga medis yang diketahui bersama ini menjadi masalah sampai saat ini, sehingga lewat forum tadi, saya dengan tegas meminta masalah beasiswa mahasiswa unggul Papua dan TPP khususnya dokter spesialis dan tenaga medis itu, harus dibayarkan supaya tujuan pemerintah memberikan pelayanan kesehatan yang lebih baik, itu bisa tercapai,” tandas Politisi Partai NasDem itu.
“Bagaimana kita bisa meminta mereka bekerja sampai malam, sementara ada yang tiba-tiba dipanggil untuk melayani pasien, itu pekerjaan-pekerjaan yang butuh kesabaran dan menyita waktu dan lagi mereka sekolah khusus dengan waktu yang panjang, namun mereka mendapatkan TPP yang sama dengan yang lain, sehingga tenaga medis ini harus dibayarkan, termasuk yang kami terima adalah hak-hak mereka waktu Covid-19 itu juga belum terselesaikan. Meskipun kita tahu itu menjadi tanggungjawab pemerintah pusat, namun setidaknya kalau bisa pemerintah daerah bisa membantu menyelesaikan hal itu, agar tenaga medis bisa bekerja dengan baik dalam melayani masyarakat kita yang membutuhkan pelayanan kesehatan,” timpalnya.
Terkait soal beasiswa mahasiswa Papua Unggul, Jhony Banua Rouw akui, jika hal itu menjadi permasalahan yang cukup panjang, sehingga diharapkan dengan anggaran yang besar itu, bisa membiayai program beasiswa itu dimasa transisi ini.
“Untuk itu, segera disiapkan pembiayaannya, sehingga nanti bisa dibayarkan beasiswa itu, sehingga adek-adek mahasiswa Papua itu bisa menyelesaikan pendidikannya tepat waktu dan mereka bisa pulang ke Papua untuk mengabdi ke Papua. Jika tidak tepat waktu, bisa saja mereka di DO,” tandas Jhony Banua.
Oleh karena itu, Ketua DPR Papua ini juga meminta dengan tegas kepada Pemprov Papua untuk harus segera membayar TPP tenaga medis dan beasiswa mahasiswa unggul Papua, lantaran hal itu merupakan kebutuhan yang sangat mendesak dan urgent.
Menurut Jhony Banua Rouw, Pemprov Papua mestinya menganggarkan pembiayaan untuk menangani dan memberikan perhatian serius kepada masyarakat yang terpaksa mengungsi dari kampungnya ke beberapa daerah seperti Wamena, Nabire dan Kepulauan Yapen yang terjadi sebelum adanya pemekaran provinsi di Tanah Papua.
“Intinya, kami dewan minta dengan tegas untuk menyelesaikan biaya pendidikan mahasiswa Papua dan biaya untuk TPP tenaga medis itu,” tekannya. (Tiara).
