JAYAPURA – Pemerintah Provinsi Papua berhasil menurunkan kemiskinan ekstrim sebesar 3,25 persen dari Maret 2022 hingga Maret 2023. Dimana angka tersebut, menurut Deputi Bidang Sosial Kementerian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, Nunung Nuryartono, menjadi yang tertinggi di seluruh Indonesia.
“Kami memberikan apresiasi bahwa wilayah di Papua, angka kemiskinan ekstrimnya itu penurunannya terbesar dibanding provinsi lainnya di Indonesia,” terang Nunung, disela-sela forum konsolidasi daerah percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim 2024 wilayah Papua dan tiga DOB, Kamis (21/3/2024).
Nunung menyebut kerja keras yang dilakukan Papua dan tiga DOB, masih belum cukup. Sebab dari pengamatannya, masih banyak hal yang perlu dibenahi. “Sehingga hari ini dilakukan penandatanganan kesepahaman dengan Pemda di Papua dan tiga DOB untuk penanganan kemiskinan ekstrim di masing-masing wilayah. Wadah ini juga untuk kita bisa berkomunikasi secara intensif dengan menyerahkan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim (P3KE) di Papua dan tiga DOB.”
“Dengan penyerahkan data sasaran, diharapkan ada sinergi program penanganan antara pusat dan daerah. Sehingga kalau ini bisa dilakukan, kami optimis bahwa angka kemiskinan ekstrim sesuai target bisa turun mendekat nol persen,” tandasnya.
Plt Asisten Bidang Pemerintahan Setda Papua, Yohanes Walilo menyambut baik penurunan angka kemiskinan ekstrim di Papua. Hanya saja, ia berharap ada data yang akurat dari kabupaten dan kota, mengenai lokasi dan jumlah kemiskinan ekstrim di masing-masing wilayahnya. Sehingga penanganan yang dilakukan kedepan, tepat sasaran serta memenuhi semua hal yang dibutuhkan masyarakat.
“Papua dalam penanganan kemiskinan ekstrim itu tantangannya adalah data. Kalau ada data akurat keluarga miskin dimana, itu kan bisa ditangani secara tepat. “Baik nanti untuk bantuan yang bakal diberikan. Misalnya butuh perumahan layak, dibantu perumahan. Sehingga nanti baik program yang dijalankan pusat dan daerah itu tepat sasarannya,” tutup Walilo.
