Jayapura – Anggaran Pendapatan Belanjan Negara (APBN) merupakan instrumen vital bagi pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memastikan pemerataan pembangunan di seluruh penjuru Indonesia, termasuk Papua.
Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Wilayah Papua, Kristijanindyati Puspitasari menyebut, dalam beberapa tahun terakhir, Papua telah menjadi fokus utama pembangunan nasional, dengan berbagai kebijakan fiskal yang dirancang untuk mempercepat kemajuan daerah ini. Kementerian Keuangan, melalui berbagai program dan kebijakan, berkomitmen untuk mendukung tercapainya tujuan-tujuan tersebut.
Dia menambahkan bahwa sampai dengan 31 Agustus 2024, kinerja pelaksanaan APBN di Papua menunjukkan hasil yang positif. Realisasi pendapatan mencapai Rp11,58 triliun atau 79,30 persen dari target, sedangkan realisasi belanja mencapai Rp36,03 triliun atau 56,04 persen dari pagu.
“Hal ini berarti, terdapat defisit sebesar Rp24,45 triliun,” ucapnya dalam konferensi pers APBNKita Provinsi Papua di GKN Jayapura, Senin (30/9/2024).
Puspitasari mengatakan, pendapatan Negara masih tumbuh positif dengan kontribusi terbesar dari sektor pajak perdagangan internasional yang tumbuh fantastis di angka 929,41 persen (yoy).
“Seluruh komponen pendapatan negara, seperti Pajak Dalam Negeri, Pajak Internasional, dan PNBP tercatat mengami pertumbuhan positif hingga pertengahan tahun 2024.
Kemudian, isu-isu terbaru yang dapat digaris bawahi yakni pada Agustus 2024 adalah penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Papua mencapai angka Rp1.396,03 miliar, dengan total jumlah debitur sebanyak 18.350 orang.
Dia bilang, penyaluran KUR merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya dalam meningkatkan akses permodalan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Papua.
“Dengan adanya KUR, diharapkan para pelaku UMKM dapat mengembangkan usahanya, meningkatkan produktivitas, serta membuka lapangan kerja baru di wilayah Papua,” ujarnya.
“Program ini juga menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif dan merata, dengan memberikan akses keuangan kepada masyarakat yang membutuhkan, sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal serta mengurangi kesenjangan antarwilayah.
