Jayapura : Masyarakat Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan kini mengeluhkan roda Pemerintahan Kabupaten Nduga yang sudah setengah bulan ini tidak berjalan normal, bahkan dianggap lumpuh total karena terjadi kekosongan pejabat (Pj) daerah di Kabupaten Nduga. Sehingga masyarakat yang ada di daerah itu sangat merindukan sosok pemimpin yang bisa mengatasi masalah Nduga ini.
Seperti diketahui, bahwa Kabupaten Nduga Provinsi Papua Pegunungan merupakan hasil dari pemekaran Kabupaten Induk Jayawijaya pada 04 Januari 2008 silam, dan itu sesuai dengan UU RI Nomor 6 tahun 2008.
Untuk itu, Guna mengisi kekosongan ini, maka masyarakat setempat meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia, Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, segera melantik Pejabat Bupati di Kabupaten Nduga.
Apalagi situasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) di Nduga ini masih sangat memprihatinkan lantaran sering terjadi kontak senjata. Bahkan Kabupaten Nduga disebut sebagai Zona Merah, sebab daerah tersebut sering terjadi gangguan keamanan dari kelompok bersenjata di Papua.
Kepala Dinas (Kadis) Kominfo Nduga, Otonomi Gwijangge, S. HUT mengatakan, sudah masuk tiga minggu lebih masa SK Bupati Carateker Bupati Nduga berakhir. Artinya sampai hari ini telah terjadi kekosongan pejabat daerah di Kabupaten Nduga, sehingga ini sangat mengganggu jalannya roda Pemerintahan di Kabupaten Nduga Provinsi Papua Pegunungan. Termasuk segala aktivitas perkantoran juga vakum lantaran belum ada pimpinan daerah.
“Saat ini, masyarakat Nduga betul betul sangat membutuhkan perhatian yang sangat khusus dari Pemerintah Provinsi Papua dan juga Pemerintah pusat dalam hal ini Mendagri untuk segera dilakukan evaluasi terhadap kinerja para pejabat bupati yang akan diberi mandat untuk mengisi kekosongan ini dengan konsisten dan penuh tanggungjawab, agar dapat menjalankan pemerintahan dengan baik serta dapat mengatasi situasi keamanan juga dapat mengawal pelaksanaan Pemilu 2024 mendatang,” kata Otonomi Gwijangge, S. HUT kepada Pasific Pos lewat via telepon, Jumat 2 Juni 2023.
Menurut Otonomi Gwijangge, nantinya Pj bupati Nduga yang dinilai mampu pimpin Nduga ini adalah orangnya dapat merangkul semua elemen di Kabupaten Nduga, serta dapat merangkul kelompok masyarakat guna menghindari konflik. Mengingat Kabupaten Nduga ini merupakan salah satu daerah rawan konflik atau sudah masuk dalan zona merah, sehingga situasinya memang sedang memprehatinkan.
“Jadi sudah masuk tiga minggu ini tidak ada pejabat di daerah karena belum ada yang didelegasikan untuk melaksanakan tugas di Nduga. Sementara di Nduga ini masalahnya luar biasa tidak bisa dibendung lagi. Ini kami sangat membutuhkan ada pejabatnya. Oleh itu kami minta pemerintah segera menunjuk orang yang pas untuk diberikan mandat agar dapat mengendalikan daerah ini
dengan baik dan penuh tanggungjawab, sehingga kekosongan ini tidak berlarut larut,”tandas Gwijangge.
Dampak dari itu lanjutnya, semua aktivitas dan tugas tugas pelaksanaan pemerintahan disini (red. Nduga) sudah vakum bahkan roda pemerintahan tidak berjalan alias lumpuh total. Sementara kondisi dan situasi di Kabupaten Nduga ini juga sangat kondusif.
Oleh karena itu tekannya, harus ada kehadiran pejabat untuk mengatasi masalah ini.
“Menjelang satu bulan ini tidak ada pejabat di daerah yang diutus oleh Mendagri, melalui Gubernur Provinsi Pegunungan Papua. Itu sebabnya kami masyarakat disini merasa kehilangan pemimpin atau kekosongan pemimpin yang cukup lama, sedangkan persoalan di daerah sangat memprehatinkan. Karena situasi ini membuat masyarakat pada mengungsi. Masyarakat merasa tidak aman lagi akibat seringnya terjadi penembakan. Ini kita butuh, pemimpin harus ada disini. Kok ini malah terjadi kekosongan hingga hari ini. Pemerintah ada dimana? Kami ini masih bagian dari Indonesia tapi kenapa tidak ada perhatian dari Pemerintah pusat, Mendagri ada dimana?,” tegas Otonomi Gwijangge.
“Jadi kami minta Mendagri segera menunjuk salah satu pejabat Papua dan segera memberikan menunjukan SK penunjukkannya supaya urusan pemerintahan disini dapat berjalan kembali dan dapat merangkul masyarakat disini serta keamanan dan kenyamanan di Kabupaten Nduga harus segera di kondusifkan,” sambungnya.
Pada kesempatan itu, Otonomi Gwijangge juga mengingatkan para anggota DPR Papua dari dapil Nduga agar dapat membantu menyampaikan aspirasi ini kepada Mendagri, sehingga proses penujukkan pejabat daerah di Nduga segera di kondisikan.
“Kami minta wakil rakyat yang ada di DPR Provinsi Papua dari dapil Nduga tolong perhatikan hal ini, jangan biar kekosongan ini berlarut larut. Kasihan masyarakat tidak tahu harus mengadu kemana sementara situasi disini juga sangat tidak aman. Masyarakat sudah pada lari mengungsi. Termasuk DPRD Nduga juga kalang kabut, semua sudah tidak ada di tempat. Ketua DPRD- nya kemana, Wakil Ketuanya kemana bahkan semua anggota juga tidak ada ditempat,” cetusnya.
Dengan nada kecewa, Kepala Dinas (Kadis) Kominfo Nduga ini dan sebagai tokoh masyarakat mengungkapkan, bahwa mereka sama sekali tidak ada perhatian dan tidak bersuara juga untuk memberi solusi atau tindakan kira kira tindak lanjut dari para Pj karateker ini sudah sampai dimana. Malah mereka pada ngacir atau kabur tinggalkan daerah, sementara mereka juga sudah
berbulan bulan jabatan ini terjadi kekosongan.
“Saat ini, kami merasa berada di ruang hampa, pejabat tidak ada yang dapat melaksanakan tugas tugasnya dengan baik. Termasuk Sekda juga tidak ada di tempat, sementara kondisi daerah ini sangat menyedihkan, rumput rumput di halaman kantor Bupati kini sudah sebatas leher karena tidak terawat lagi. Jadi kami sangat butuh figur pemimpin yang bisa mengatur kita di daerah. Ini kami sudah sangat kewalahan sekali dihadapkan dengan pemerintahan yang vakum, sudah lumpuh dan tidak bisa berjalan secara maksimal seperti biasa. Sementara di beberapa kabupaten termasuk di Lany Jaya SK penunjukkannya sudah keluar dan Pj bupatinya sudah dilantik. Mendagri kapan menunjuk giliran Kabupaten Nduga,”tekannya.
Untuk itu Otonomi Gwijangge menambahkan, jika pihakya meminta para legislator dari Nduga agar menyuarakan hal ini dan mendesak Mendagri untuk segera memberi mandat dan SK penunjukkan itu diberikan kepada orang yang telah dipercayakannya untuk memimpin Kabupaten Nduga.
“Karena kedepannya kita nantinya akan dihadapkan satu agenda nasional yaitu Pilkada 2024. Sehingga Pj bupati karateker harus segera ada. Terlebih situasi Kamtibmas ini dapat diatasi. Sebenarnya terkait situasi ini, anggota DPRD Nduga harus angkat bicara, tapi mereka sudah kabur deluan. Jadi saya juga sebagai tokoh masyarakat harus mempublikasikan situasi yang terjadi di daerah ini karena pemerintahan disini sudah sangat hancur, konflik tak kunjung reda membuat masyarakat jadi tidak nyaman lagi,” ujar Otonomi Gwijangge. (Tiara).
