Jayapura – Penjabat Gubernur Papua, Ramses Limbong menyatakan, Provinsi Papua saat ini terus berjuang untuk pemerataan di berbagai bidang pembangunan.
Menurut Gubernur Ramses Limbong, tujuh puluh lima tahun adalah usia yang matang, peringatan ini tidak hanya menjadi momen refleksi, tetapi juga perayaan atas berbagai capaian yang telah kita raih bersama. Namun, masih banyak tantangan yang harus kita hadapi dengan kerja keras.
Ia mengklaim, Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) Papua belum dikelola dengan baik. Jika keduanya kelola dengan baik dan benar, maka menjadi satu kekuatan yang kuat untuk pembangunan Papua kedepan.
“Membangun Papua tidak bisa pemerintah sendiri, semua pihak harus berkontribusi, Papua yang sangat luas dengan kekayaan alam beragam dan melimpah, perlu adanya kerjasama dari semua pihak, sehingga pembangunan Papua kedepan dapat sejajar dengan provinsi lain di Indonesia, ” ujar Gubernur Limbong kepada wartawan disela-sela perayaan HUT Pemprov Papua Ke-75 di Jayapura, Jumat (27/12/2024).
Gubernur Limbong mengatakan, kurang lebih lima bulan memimpin Papua, banyak masalah yang perlu dibenahi, namun dirinya tidak bisa bekerja sendiri, perlu dukungan dari masyarakat, Pemkab/Pemkot dan kepala OPD di lingkup Pemprov Papua. Dirinya berharap kepala OPD harus punya satu visi dalam melaksanakan program pembangunan.
Ia menilai, lambatnya investor masuk ke Papua karena masalah tanah, hal inilah yang mendorong dirinya telah berkoodinasi dengan Badan Pertanahan Negara untuk bagaimana menyelesaikan beberapa masalah hak ulayah di Papua. Selain itu, ia minta kepada masyarakat untuk tidak menjual tanahnya kepada investor, tetapi bagaimana bekerjsama dengan investor.
“paling tidak tanahnya disewakan, hal itu akan saling menguntungkan antara masyarakat dan investor, dan masyarakat tidak kehilangan hak atas tanahnya,” ujarnya.
Sementara itu, mantan Wakil Gubernur dan Sekda Papua, Drh. Constan Karma menyampaikan harapannya pada HUT ke-75. Ia berharap Papua semakin maju di berbagai bidang pembangunan.
“Harapan saya dengan Papua saat ini yang sudah dimekarkan menjadi 6 provinsi, maka pelayanan pemerintah kepada masyarakat harus cepat, transparan dan akuntabel. Tujuannya agar masyarakat dapat merasakan dampak yang nyata dari pelayanan dan pembangunan yang dilakukan oleh OPD Pemprov Papua,” jelasnya.
Karma mengatakan, tujuan dari pemekaran daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan kepada masyarakat. “Intinya, layani masyarakat dengan sepenuh hati. OPD harus melayani masyarakat dengan baik karena melayani itu bagian dari ibadah,” pungkasnya.
