Jayapura – Pasangan calon Wali Kota Jayapura Nomor Urut 2 Jhony Banua Rouw – HM Darwis Massi yang akrab disapa JBR – HADIR dalam kampanye tata muka atau dialog bersama warga Waena Kampung berkomitmen untuk memperkuat kelembagaan adat yang ada di Kota Jayapura, jika kelak keduanya terpilih.
Hal itu disampaikan Calon Wali Kota Jayapura, Jhony Banua Rouw, SE kepada sejumlah wartawan usai kampanye tatap muka di halaman rumah Ondoafi Besar Kampung Waena, yang juga merupakan mantan Anggota DPR Papua dari jalur pengangkatan, Alm Ramses Ohee, pada Rabu siang, 2 Oktober 2024.
Kepada pers, Jhony Banua Rouw atau yang akrab disapa JBR mengaku banyak yang telah diperjuangkan oleh alm Ramses Ohee, terutama dalam 14 kursi Anggota DPR Papua dari jalur pengangkatan.
Bahkan ia menilai, sosok Alm Ramses Ohee selama menjadi anggota DPR Papua sangat konsisten berbicara tentang hak-hak dasar orang asli Papua. Tak hanya itu ungkap JBR, apa yang diperjuangkan oleh alm Ramses Ohee, terutama menyangkut lembaga-lembaga adat yang ada di Papua, itu bisa dapat posisi yang hampir sama dengan pemerintah.
“Lembaga adat dari awal sebelum pemerintah ada, lembaga adat ini sudah ada. Jadi, sebelum lembaga adat ada, ada agama yang masuk. Setelah itu, baru masuk ke pemerintah. Ini realita yang ada di Papua, bukan pemerintah duluan. Tapi hari ini pemerintah hadir tapi mereka hadir seolah lebih hebat dari adat dan agama. Nah, itulah yang perjuangan beliau mau ada kesamaan, duduk sama-sama yang dibilang tiga tungku yakni ada agama, adat dan pemerintah,” ujar JBR.
Oleh sebab itu, lanjut JBR, jika dirinya bersama Darwis Massi diberikan kesempatan untuk memimpin Kota Jayapura, maka JBR – HADIR akan meneruskan perjuangan Alm Ramses Ohee ini.
“Dan, salah satu program kita adalah kita akan memberikan penguatan kepada lembaga-lembaga adat yang ada di Kota Jayapura. Kami pun tidak akan membedakan baik itu yang ada di wilayah Port, tapi yang ada di Heram atau dibilang wilayah Tabi,” ucapnya.
Karena, tandas Jhonya, JBR – HADIR ingin melibatkan adat dengan duduk bersama membicarakan hal-hal tentang kemajuan rakyatnya, karena adat yang mengetahui masyarakatnya.
“Kita ingin adat ini juga mendapatkan sertifikat tanah secara komunal. Kalau itu punya tanah yang luas, pemerintah adat atau ondoafi bisa menentukan itu, maka bisa sertifikasi bersama-sama dan membuat sertifikat tanah untuk komunal, agar tidak ada lagi pertikaian, supaya adat ini damai,” kata JBR.
Apalagi kata JBR, jika adat bisa membagi suku hingga terbawah, maka bisa diurus sertifikat tanahnya untuk adat. Sebab, jika masalah tanah di Kota Jayapura selesai, maka akan ada investor datang.
“Begitu investor, kami akan cari ondofolo atau ondoafi untuk duduk bicara. Jika mereka mau investasi disini, kami mau mereka tidak beli tanah kita, tapi tanah itu menjadi saham bagi mereka yang berinvestasi di sini, sehingga ketika perusahaan itu maju, maka rakyat atau lembaga adat juga akan maju,” terangnya.
Untuk itu, tandasnya, tanah harus punya sertifikat, karena ketika investor datang silahkan pakai, tapi harus masuk saham perusahaan.
“Sehingga ketika perusahaan berkembang, maka keuntungan dalam 1 tahun Rp 1 miliar, maka jika tanah itu masuk menjadi saham misalnya 30 persen, maka satu tahun masyarakat adat akan mendapat Rp 300 juta. Saya yakin kalau itu berjalan baik, keondoafian kita akan ikut maju dan rakyat akan sejahtera,”jelas JBR.
JBR menambahkan, bahkan tak hanya itu, kelembagaan adat ini juga nanti bisa merekomendasikan dalam penyerapan tenaga kerja bagi investor yang berinvestasi di Kota Jayapura.
Sekedar diketahui, sebelum kampanye tatap muka dan dialog dengan masyarakat, terlebih dahulu JBR – HADIR beserta partai pengusung dan tim melakukan ziarah di makam Tokoh Papua Alm Ramses Ohee di halaman rumah Ondoafi Besar Kampung Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura, Papua. (Tiara).
