Jayapura : Salah satu kader militan Partai Demokrat Kabupaten Tolikara, Yohan Wanimbo menyoroti sikap Bupati Biak Numfor, Herry Ario Naap, SSi, MPd, yang dinilai terlalu menyudutkan Bapak Lukas Enembe.
Pasalnya, Bupati Biak Numfor ini telah
memerintahkan jajarannya dalam hal ini Asisten I dan II untuk segera mengganti nama RSUD Pratama Lukas Enembe di Biak Numfor, karena menganggap Bapak Lukas Enembe selama menjabat Gubernur Papua tidak pernah memberikan bantuan ke Kabupaten Biak.
Untuk itu, Yohan Wanimbo meminta sebelum Bupati Herry Naap ini berbicara blak-blakan di media, seharusnya Bupati Biak Numfor ini koordinasi dulu dengan Bapeda dan BPKD Provinsi Papua. Karena untuk membangun RSUD Pratama Lukas Enembe di Biak Numfor, tidak mungkin Bapak Lukas Enembe membiayai rumah sakit itu dengan dana pribadinya.
“Apalagi sejak periode pertama hingga periode kedua, Bapak Lukas Enembe menjadi Gubernur Papua, beliau itu sudah membagikan dana Otsus 80 persen untuk 28 kabupaten dan 1 Kota Jayapura itu sebesar 20 pers. Dan disitu sudah jelas, dana itu digelontorkan untuk dibagikan ke masing masing kabupaten dengan harapan kepala daerah yang ada di kabupaten itu membangun daerahnya dengan baik,” kata Yohan Wanimbo yang merupakan kader militan Partai Demokrat Kabupaten Tolikara Provinsi Pegunungan Papua itu kepada Pasific Pos lewat via telepon, Senin 5 Desember 2022.
Bahkan, kata Yohan, secara blak-blakan Bupati Biak itu telah mengatakan kalau Lukas Enembe tidak pernah memberikan bantuan untuk mendirikan RSUD Pratama Lukas Enembe Biak Numfor ataupun membiayai fasilitas lainnya.
“Itu sudah salah besar, karena Bapak Lukas Enembe telah memberikan bantuan lewat dana Otsus sebesar 80 persen ke tiap kabupaten, termasuk Kabupaten Biak Numfor. Dan, apa yang dibagikan itu, semua bersumber dari dana Otsus bukan dari dana pribadi Bapak Lukas Enembe. Sehingga sebagai seorang kepala daerah yang sudah menerima dana Otsus itu harus pintar pintar mengelolah dana tersebut untuk kepentingan daerah dan masyarakatnya. Bukan habis begitu saja tanpa ada fisik yang jelas. Jadi Bupati Harry Ario Naap jangan membuat pernyataan seperti itu, seolah olah bapak Lukas Enembe ini tidak pernah memperhatikan Kabupaten Biak Numfor,” tandas Politsi Demokrat itu.
Menurutnya, Bupati Biak Numfor ini harus memberikan penjelasan dan menyampaikan hal ini secara detail kepada Bapak Lukas Enembe.
“Saya pikir semua kabupaten pembagian dana Otsusnya itu sama, tidak ada yang dibeda bedakan nilainya, semua mendapat 80 persen, kecuali Kota Jayapura hanya 20 persen. Tidak mungkin beliau (Lukas Enembe) bantu dengan dana pribadi atau dana dana lain, karena semua daerah itu sama, sehingga tidak ada yang dibeda bedakan apalagi di “anak tirikan”. Jadi Bupati Herry harus duduk sama sama lalu sampaikan hal itu secara detail kepada bapak Lukas Enembe, tidak perlu membuat pernyataan di media, apalagi mengancam akan mengganti nama RSUD Pratama Lukas Enembe,” ujar Yohan Wanimbo.
“Atau, bupati Herry Naap juga harus sampaikan hal itu secara detail kepada dinas terkait yang mengelolah dana Otsus di Provinsi Papua bersama DPRP. Apakah distribusi dana ke setiap kabupaten/kota, itu langsung dari pusat atau dari pusat titip ke provinsi dan dari provinsi dikirim ke tiap kabupaten?. Tentunya kan bukti bukti transferan itu semua ada,”sambungnya.
Dikatakan, kecuali dana Otsus 80 dan 20 persen itu tidak pernah dikirim ke rekening Kabupaten Biak Numfor, maka wajar Bupati Herry sampaikan hal ini.
“Tapi kalau memang itu benar, maka Bupati Herry harus sampaikan dengan bukti bukti akurat kepada publik. Mengingat kondisi bapak Lukas Enembe sementara ini masih dalam keadaan sakit, sehingga dalam situasi seperti ini, tidak bisa kita gunakan alat untuk menyampaikan pendapat politik dengan gaya seperti ini. Karena sikap seperti itu tidak benar,”tekannya.
Harusnya lanjut Yohan Wanimbo, dia (bupati Herry) itu bersyukur karena dia juga adalah salah satu kader Demokrat yang dipilih oleh bapak Lukas Enembe untuk menjadi bupati di Biak Numfor.
“Jadi kalai beliau mau jadi gubernur atau kembali mau jadi bupati pada periode berikutnya, maka tidak boleh hal hal ini menjadi alat kampanye atau dijadikan sebagai alat politik menuju 2024. Karena semua dana, itu sudah tersalur jelas dan semua pasti ada bukti-bukti yang akurat dari Bappeda Provinsi dan BKD Provinsi dan itu bisa jelaskan termasuk DPRP yang sahkan dana Otsus itu, bisa menjelaskan hal ini. Jadi Bupati Biak Numfor sebaiknya panggil dinas dinas ini semua,” sarannya.
Bahkan pada kesempatan itu, Yohan Wanimbo mempertanyakan, dikemanakan pembagian dana Otsus itu semua, padahal selama ini sudah jelas jelas dana Otsus itu sudah dibagi ke tiap kabupaten dan satu kota. Termasuk Kabupaten Biak Numfor.
Namun Yohan Wanimbo sesalkan, kenapa baru sekarang Bupati Herry Naap mengatakan jika daerahnya tidak pernah mendapatkan bantuan dana dari Pemerintah Provinsi Papua. Lalu dana Otsus 80 persen yang digelontorkan ke Kabupaten Biak itu kemana selama ini?.
Yohan Wanimbo menambahkan, meskipun Kabupaten Biak Numfor mendapat dana Otsus, tapi sampai hari ini tidak ada perubahan secara signifikan di kabupaten itu. Padahal dana Otsus itu sudah diberikan, selain untuk infrastruktur tapi juga untuk Pendidikan dan Kesehatan.
“Ini yang menjadi pertanyaan utama bagi saya kepada Bupati Herry Naap. Sebab dana Otsus itu sudah dibagikan dan dari 80 persen itu kan nilainya besar, sehingga dia harus bagi ke Dinas Kesehatan dan juga Dinas Pendidikan serta dinas dinas lainnya yang memang sangat dibutuhkan untuk mengatasi kebutuhan rakyat Papua. Tapi pertanyaannya, apakah selama ini dia (bupati) salurkan dana itu ka tidak. Nah ini dia harus jelaskan dan sampaikan ke public biar rakyat Papua tahu kalau dana Otsus tidak pernah masuk ke Kabupaten Biak Numfor,” cetusnya. (Tiara).
