Jayapura – Anggota Komisi I DPR Papua bidang Pemerintahan, Politik, Hukum dan HAM, Laurenzus Kadepa berharap, kunjungan kerja atau kedatangan Presiden RI, Ir Joko Widodo untuk kesekian kalinya ke Papua harus bisa dimanfaatkan untuk menyelesaikan konflik yang terjadi.
Menurut legislator Papua ini, seharusnya kedatangan Presiden Joko Widodo di Bumi Cenderawasih ini, bukan hanya sekedar untuk menghadiri penutupan Peparnas dan juga sekedar membeli noken saja.
“Kedatangan Presiden RI atau lebih akrab kita sebut Pak Jokowi Ke Papua kali ini seharusnya bukan saja untuk hadiri Penutupan Peparnas dan beli noken saja, tapi juga harus dimanfaatkan baik untuk mencari solusi penyelesaian masalah konflik di Papua, baik di Intan Jaya dan lainnya,” kata Laurenzus Kadepa dalam pesan singkatnya kepada Pasific Pos, Minggu, 14 Nopember 2021.
Bahkan, Politisi Partai NasDem ini berharap kedatangan Presiden Jokowi ke Papua bisa dimanfaatkan oleh semua pihak di Papua lewat dialog antar pemerintah pusat, daerah dan tokoh masyarakat di Papua.
Namun disayangkan, kata Kadepa, setiap kedatangan Presiden Jokowi ke Papua tidak dimanfaatkan dengan baik oleh Pemprov Papua dalam menyelesaikan konflik yang terjadi di Papua, semua hanya fokus pada ivent olahraga nasional itu.
“Pemerintah Provinsi Papua ini aneh. Masih jalan ditempat, tidak ada terobosan – terobosan sama sekali. Momen-momen emas itu selalu dilewatkan,” ketus Kadepa.
Menurut Kadepa, seharusnya, Pemprov Papua mengupayakan tokoh – tokoh dari daerah konflik ini bertemu Presiden Jokowi agar aspirasi penarikan pasukan non organik disampaikan lansung.
“Sudah banyak sekali pak Presiden Jokowi datang ke Papau, tapi tidak ada keuntungan bagi kondisi Papua. Ini momentum yang sering disia-siakan,” tekannya.
Lanjut dikatakan, mestinya Pemprov Papua melakukan mediasi tokoh masyarakat dari daerah konflik bertemu Presiden untuk sampaikan aspirasi.
Selain itu, Kadepa juga berharap Pimpinan DPR Papua seharusnya berkoordinasi dengan Gubernur Papua dan Majelis Rakyat Papua (MRP) untuk mengagendakan pertemuan dengan Presiden Jokowi.
“Jadi, harus ada jadwal pertemuan dengan tokoh – tokoh dari daerah konflik dengan Presiden Jokowi. Terkait penempatan pasukan yang berlebihan,” tegasnya.
Kadepa menambahkan, meskipun agenda perjalanan Presiden Jokowi ke Papua sendiri tentu telah diatur Paspampres, tetapi harus tahu juga kondisi Papua saat ini. Untuk itu, Pemprov Papua harusnya mendorong agenda pertemuan bersama masyarakat.
Diketahui, saat ini Presiden Jokowi telah mendarat di Bandara Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua, Minggu, 14 Nopember 2021. Presiden Jokowi dijadwalkan membuka perkebunan jagung di Kabupaten Keerom dan menutup acara Peparnas di Stadion Mandala, Kota Jayapura, 15 Nopember 2021. (Tiara).
