Jayapura –Ketua Fraksi Gabungan PKS dan PPP DPR Papua, H. Junaedi Rahim, menyatakan pentingnya pemahaman tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bagi kepala daerah yang sebentar lagi akan dilantik pada periode 2024-2029.
Hal ini dikatakan untuk menghindari ketidaksesuaian antara rencana anggaran dengan implementasi di lapangan. “Karena jangan sampai bicara dengan rakyat hal-hal yang memberikan harapan besar, tetapi kenyataannya tidak ada hasil,”tandas Junaedi Rahim ketika ditemui wartawan di ruang kerjanya, Senin, 3 Fabruari 2024.
dikatakan Junaedi Rahim, setiap kepala daerah, baik Gubernur, Bupati, maupun Walikota, harus benar-benar memahami isi dan makna APBD. Sebab APBD dirancang untuk mengentaskan kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, meskipun anggaran terbatas, tapi jika tidak dikelola dengan baik secara efisien dan cermat, maka manfaat dari APBD itu tidak akan tercapai.
Kendati demikian, Ketua Kerukunan Keluaraga Sulawesi Selatan (KKSS) Kota Jayapura itu menyatakan dukungannya terhadap kebijakan Presiden RI Prabowo Subianto yang memangkas anggaran untuk perjalanan dinas, operasional, dan belanja pegawai negeri sipil (PNS).
“Saya setuju dengan kebijakan ini karena jika tidak dilakukan, instansi hampir tidak memiliki kegiatan yang berarti. Sehingga kita harus menyelaraskan keinginan presiden untuk memangkas anggaran demi pengentasan kemiskinan,”tandas Junaedi Rahim.
Apalagi lanjut Junaedi Rahim, bahwa pengentasan kemiskinan memerlukan pendekatan yang berbeda dari penyelenggaraan APBD selama ini, yang seringkali hanya fokus pada kegiatan yang tidak memberikan manfaat nyata. “Misalnya, bantuan seperti bibit diberikan, tetapi tidak ada pengawalan atau pun pengawasan lebih lanjut,”ucapnya.
Politisi PKS itu menambahkan, Papua tidak akan maju jika setiap kepala daerah tidak serius mencermati dan memahami setiap item dalam APBD.
“Jadi kalau kita tidak pandai mengelola APBD, kita bisa mengalami kemunduran, apalagi dengan adanya pemangkasan anggaran saat ini,”jelasnya.
ia menambahkan, faktanya Papua saat ini berada di peringkat sepuluh provinsi termiskin di Indonesia. Padahal, dulu anggaran yang dialokasikan sangat besar. Namun, jika kepala daerah tidak memahami APBD dengan baik, maka angka kemiskinan justru bisa meningkat.
“Coba kita lihat statistik kemiskinan setelah pemekaran provinsi. Saya yakin, jika kepala daerah masih menggunakan pola lama, maka perkembangan akan stagnan,”tandasnya. (Tiara).
