Jayapura – Dengan adanya 3 provinsi baru di Papua yakni Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Selatan dan Papua Pegunungan, maka DPR Papua berharap harus ada kebijakan khusus dan cepat dari pemerintah pusat dalam mengelola Papua.
Ketua DPR Papua, Jhony Banua Rouw, SE, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kebijakan khusus dan cepat itu adalah yang berkaitan dengan transfer keuangan daerah yang telah dilakukan oleh pemerintaj pusat melalui Kementerian Keuangan langsung ke 3 provinsi baru itu, serta provinsi induk yakni Provinsi Papua.
“Tansfer keuangan daerah sudah dilakukan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan, langsung ke 3 provinsi baru di Papua, termasuk provinsi induk. Sebagaimana dengan jumlahnya yakni Provinsi senilai Rp 2,3 triliun, Provinsi Papua Pegunungan Rp 2 triliun, Provinsi Papua Tengah Rp 1,8 triliun dan Provinsi Selatan Rp 1,5 triliun. Sehingga totalnya sebesar Rp 7 triliunan lebih,” ungkap Ketua DPR Papua Jhony Banua Rouw atau disingkat JBR kepada sejumlah Wartawan, baru baru ini di Jayapura.
Meskipun Kementerian Keuangan telah membagi langsung keuangannya dengan cara transfer, hanya saja kata JBR, masih ada beberapa tanggungjawab yang masih harus ditanggung oleh Pemerintah Provinsi Papua, seperti beasiswa dibidang pendidikan, karena pendidikan banyak hal termasuk dibidang kesehatan.
“Untuk pendidikan saja, seperti beasiswa, di APBD tahun 2022 kami membutuhkan sebesar Rp 420 milliar. Sementara di APBD tahum 2023, yang saat ini sedang dibahas di DPR, kita hanya bisa membiayai Rp 100 milliar bagi mahasiswa. Baik yang kuliah di Papua, luar Papua dan yang ada di luar negeri. Itu artinya, kita ada kekurangan sekitar Rp 320 milliar. Siapa yang harus membiayai itu?, ” tekannya.
Bahkan, Politisi Partai NasDesm itu mengaku prihatin dengan nasib mahasiswa yang berasal dari Lapago, Meepago dan Animha yang semuanya masih dibiayai oleh Provinsi Papua, apalagi itu belum dipindahkan ke 3 provinsi baru tersebut.
“Nah, bagaimana kita mensiasati ini supaya bisa membiayai mereka. Ini salah satu contoh dari masalah pendidikan terkait dengan beasiswa. Tentunya masalah masih banyak, seperti masalah tenaga guru dan lain sebagainya. Juga
persoalan pendidikan di aspek lainnya yang perlu juga diberi perhatian,” tandasnya. (Tiara).
