MERAUKE,- Terkait dengan kebijakan pemerintah pusat untuk memekarkan Daerah Otonom Baru (DOB) di Provinsi Papua dimana salah satunya adalah PPS maka Aliansi Masyarakat Papua Selatan bersama seluruh stake holder , masyarakat pemangku adat, cendekiawan, tokoh agama, unsur pemandu keamanan wilayah dan masyarakat nusantara serta pihak-pihak berkompeten lainnya bertemu untuk membahas dan merencanakan berbagai aspek yeng terkait dengan pembentukan PPS.
Hal-hal penting yang perlu dipersiapkan, baik teknis maupun non teknis menjadi perhatian dan kesepatakan bersama dalam menyongsong PPS yang definitif.
Hasil diskusi akan diserahkan kepada pemerintah sebagai bahan masukan masyarakat untuk dibahas lebih lanjut. Pertemuan tersebut berlangsung di gedung Nok En Sai, Jumat (27/5) dan menghadirkan narasumber dari dua perguruan tinggi negeri di Papua, yakni Dr.Ir.Apolo Safanpo, ST, MT selaku Rektor Uncen dan Rektor Unmus, Dr.Drs.Beatus Tambaip, MA yang diwakili oleh Dekan Fisip, Dr.Syahruddin, SE, M.Si. Dalam kesempatan itu Drs.Johanes Gluba Gebze (JGG), selaku deklarator/tokoh fasilitator pembentukan PPS mengemukakan bahwa negeri ini tidak mengecilkan siapapun. Tidak selamanya yang minoritas harus tertinggal di belakang sebab negeri ini ingin membesarkan yang kecil.
“Kami berbahagia karena tanah ini menampung, memelihara dan membesarkan seluruh kaum anugerah Allah yang berbeda untuk hidup bersama, berbagi rasa, berbagi pandangan, berbagi senyuman satu sama lain dan jika bisa saling bersalam-salaman. Menjadi kebahagiaan karena semua hadir untuk merespon satu pekerjaan rumah kita. Matahari tidak pernah punya pekerjaan rumah untuk Indonesia tapi Indonesia punya pekerjaan rumah untuk kitorang di Papua Selatan. Jangan lagi ada pertanyaan, kita sudah siap atau belum karena kalau orang Papua Selatan tidak siap tentu tidak ada rektor pada universitas kebanggaan di Papua. Jawab bukan dengan debat tetapi dengan bukti bahwa ada yang dipercayakan oleh negara dan kita semua,”terangnya.
Adapun tema yang diusung pada pertemuan siang itu adalah “Dengan instrument rancang bangun, tata kelola penyelenggaran pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat pada daerah otonom baru Provinsi Papua Selatan berjalan efektif, efisien dan terarah dari awal”. Beberapa hal yang didiskusikan antara lain penentuan titik nol ibu kota PPS, penyusunan grand desain dan master plan ibu kota PPS, design lambang daerah, kegiatan pengucapan syukur penetapan UU PPS dan penjemputan carateker gubernur, persiapan perangkat daerah PPS, proses seleksi dan mekanisme calon anggota legislatif untuk DPRK, DPRPS dan kemungkinan pengangkatan anggota DPR RI dan DPD RI, keterlibatan parpol dalam mempersiapkan kader politik yang akan dipilih, seleksi dan pemilihan anggota KPU dan Bawaslu, pembangunan monumen, pemberian mandat keaslian orang Papua, pembiayaan awal PPS, inventarisasi pembangunan infrastruktur strategis, rekrutmen dan seleksi anggota MRP PPS.**
