Jayapura, – Anggota DPR Papua, Namantus Gwijangge menyarankan kepada pemerintah pusat sebaiknya fokus menyelesaikan masalah-masalah Papua ketimbang harus memberikan solusi pemekaran provinsi.
Apalagi kata legislator Papua ini,
pemekaran itu realitanya bukan solusi untuk rakyat Papua. Sebab hanya elit-elit politik, atau orang-orang tertentu saja yang menikmati hal itu, sementara rakyat Papua tidak akan pernah merasakan hasil dari pemekaran itu sendiri.
“Itu semua karena kebijakan yang mengatur semua sistem link dan lainnya, sehingga membuat mereka tidak ada kesempatan bagi rakyat ikut dilibatkan,” kata Namantus Gwijangge kepada Pasific Pos di Kantor DPR Papua, Selasa (15/9), siang.
Menurutnya, ini realitan yang terjadi sekarang. Untuk itu dari pada semua sibuk berbicara soal pemekaran provinsi, lebih baik fokus bicara masalah yang ada di Papua ini. Misalnya masalah pelanggaran-pelanggaran HAM di Papua, atau masalah perang suku yang terjadi di sejumlah kabupaten yang ada di Papua, lalu pembunuhan dan lain-lain.
“Pokoknya kompleksitas masalah yang terjadi di Papua, ditambah lagi karena mungkin rakyat tidak punya pekerjaan sehingga mereka lebih banyak lari ke miras atau minuman keras, yang akhirnya justru merusak masa depan mereka sendiri. Jadi masalah-masalah seperti ini yang harus kita lihat dan seharusnya kita selesaikan dulu,” ujar Namantus.
Sebab kata Politisi Partai Perindo ini kalau pemekaran turun lalu masalah masih ada, itu sama saja ibarat luka masih menganga, tapi dipaksa ditutup dengan perban. Hanya saja luka itu masih ada dan tetap akan berbekas selamanya.
Bahkan kata Namantus, dengan adanya pemekaran provinsi tidak menutup kemungkinan bisa juga menciptakan masalah baru serta memberikan peluang kepada orang luar untuk mengambil hak-hak orang Papua. Baik di dunia politik dalam lembaga legislatif mapun di pemerintahan.
“Sehingga kami pikir pemekaran bukan solusi yang tepat untuk orang Papua.
Justru nanti akan semakin membuat rakyat kami asli Papua, mulai dari akar rumput semakin berada di posisi yang sulit untuk berkembang,” tandas Namantus.
Meskipun begitu kata Namantus, kewenangan dari pemerintah dari sudut anggaran diakui sudah bagus.
“Anggaran sudah besar sehingga lebih baik maksimalkan ini untuk membangun Tanah Papua yang ada saat ini dari pada harus melakukan pemekaran lagi,” ucapnya.
Untuk itu, Namantus berharap, dengan adanya kebijakan yang bagus, harus dapat berubah untuk menjadi lebih baik lagi.
“Hanya, kebiasaan dan pikiran dari para elit-elit politik ini tidak selalu harus dipakai, karena kita juga harus gali pikiran dari rakyat. Maunya rakyat seperti apa, namun yang terpenting kebijakan itu harus pro kepada rakyat dan kebijakan itu manfaatnya benar-benar dirasakan oleh rakyat Papua,”imbuhnya.
Menurut anggota Komisi V DPR Papua ini, kebijakan-kebijakan seperti itu jauh lebih baik ketimbang harus membuat pemekaran provinsi. Meskipun melakukam pembangunan kiri kanan dan berbagai macam kegiatan, tetapi kalau manfaatnya sangat sedikit untuk rakyat, itu juga untuk apa, semua percuma.
“Kita lebih baik membangun formalisasi harga diri dari pada nilai. Jadi kalau kita bikin pemekaran juga itu sama saja. Karena kalau kita berbicara harga diri dari pada nilai. Lebih baik kita lihat nilainya, seberapa banyak nilai yang bermanfaat untuk rakyat misalnya,”tekannya.
Sebab kata Namantus, pemekaran itu justru nilainya untuk takyat Papua tidak ada, sehingga lebih baik tidak usah dibuat pemekaran provinsi karena tidak ada manfaattnya untuk rakyat Papua. Lebih bagus kita dorong pembangunan lain yang bisa menyentuh langsung kepada rakyat
“Jadi untuk saat ini belum bisa dibuat pemekaran provinsi. Apalagi dua provinsi ini sudah cukup besar dan sudah cukup untuk mengatur semuanya,”tuturnya.
Namantus Gwijangge menambahkan, kalau memang pemekaran itu adalah satu solusi, lalu kenapa realita yang ada hari ini, pemekaran di dua provinsi yakni Papua dan Papua Barat belum menjamin hidup dan kesejahteraan rakyat Papua. Baik dari segi keamanan, kenyamanan serta dari segi ekonomi.
“Itu realita yang terjadi hari ini. Jadi lebih baik kita bicara hal-hal di dalam dulu yang memang ada nilainya untuk rakyat Papua, baru bicara yang lain,” pungkasnya.
