Pasific Pos | Info Papua | Pasific Pos.com

| 26 May, 2019 |

Papua Minta Perppu Pilkada Serentak

Jumat, 28 Juli 2017 01:33

JAYAPURA,- Pemerintah Provinsi Papua meminta Presiden Joko Widodo segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang (Perppu) tentang Pemilihan Kepala Daerah di Provinsi Papua.
Sebab, UU Pilkada saat ini dinilai tumpang tindih dengan UU Otsus Papua. Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Provinsi Papua, Klemen Tinal kepada wartawan disela-sela kegiatan Seminar Pilkada yang digelar Kemenkopolhukam di Hotel Swissbell Kota Jayapura, Kamis 27 Juli 2017.

Published in Headline

JAYAPURA,- Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis)  Staf Ahli Kepala Daerah Se-Provinsi Papua Tahun 2017,  menghasilkan   lima rekomendasi.
Rekomendasi yang dihasilkan pertama, optimalisasi peran dan fungsi staf ahli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kedua, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerjanya perlu ditetapkan dalam peraturan kepala daerah.

Published in Info Papua

JAYAPURA,- Dalam jabatan Struktural organisasi pemerintah tidak ada istilah jabatan buangan, karena semua jabatan sama pentingnya karena tidak ada jabatan yang lebih antara satu dengan yang lainnya, khususnya jabatan sebagai Staf Ahli yang selama ini kerap disebut sebagai jabatan buangan.

Published in Info Papua

Papua Dukung Penerbitan Perpu Ormas

Kamis, 27 Juli 2017 01:35

JAYAPURA,- Pemerintah Provinsi Papua memberikan dukungan secara penuh kepada pemerintah Pusat atas Penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas).

Published in Info Papua

JAYAPURA, - Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal memberikan apresiasi kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Papua karena dinilai mampu menjalin kinerja pengawasan dengan baik.
Dalam hal ini pengawasan terhadap pengelolaan keuangan dan aset, sehingga akhirnya Provinsi Papua tiga tahun berturut yakni 2014, 2015 dan 2016 mendapat penilaian  Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI.

Published in Info Papua