Pasific Pos | Headline | Pasific Pos.com

| 27 May, 2019 |

Kapolda Silaturahmi ke Wagub Papua

Senin, 13 Mei 2019 20:47

JAYAPURA,– Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal, SE. MM menerima kunjungan Kapolda Papua, Brigjen Pol Rudolf Alberth Rodja di ruangan kerjanya, Senin (13/5).

Published in Kota Jayapura

JAYAPURA,- Pemerintah Kabupaten Nduga hingga saat ini tak melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi Papua soal warganya yang mengungsi ke Kabupaten Jayawijaya, Wamena.

Published in Headline

JAYAPURA,- Pemerintah Provinsi Papua meminta agar pihak penegak hukum di Papua pada khususnya Kepolisian agar bertindak tegas dengan mengedepankan penegakan hukum positif bagi penanganan konflik yang selama ini terjadi di Papua.

Published in Info Papua

JAYAPURA,-  Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal mengatakan, Staf Ahli memiliki tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam memberi saran, pertimbangan dan analisis maupun kajian terhadap penerapan kebijakan maupun pengambilan keputusan sesuai bidang tugasnya.
Namun, seiring dengan kemajuan teknologi dan informasi serta era globalisasi, peran Staf Ahli dituntut lebih berprestasi dalam mendukung program pemerintah. Dilain pihak, secara khusus turut berperan untuk tercapainya visi dan misi Gubernur menuju Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera.

Published in Info Papua

JAYAPURA,- Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal mengharapkan kepada 23 anggota Studi Strategis Dalam Negeri (SSDN) Peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan 56 tahun 2017 Lemhanas yang datang ke Provinsi Papua bisa melihat langsung, mendengar dan mendapatkan masukan – masukan yang baik dan konstruktif untuk kemajuan daerah ini secara khusus dan juga negara Indonesia secara umum.
Kata dia, Provinsi Papua seperti provinsi lainnya di Republik Indonesia. menjalankan Undang – Undang sebagai wakil pemerintah pusat di daerah.  Tetapi karena kita juga ada otonomi khusus. Di Republik ada 5 daerah yang negara kasih. Jadi bukan orang Papua yang minta. Akan tetapi negara yang kasih Otonomi Khusus. Aceh, DI Yogjakarta, DKI Jakarta, Papua dan Papua Barat. Negara merasa penting memberikan kekhususan dengan UU yang lex spesialis. Sesuai dengan konteks daerahnya masing - masing,”katanya saat memberikan arahan kepada para Studi Strategis Dalam Negeri (SSDN) Peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan 56 tahun 2017 Lemhanas di Sasana Krida Kantor Gubernur Dok II Jayapura.
Seraya memberikan contoh khusus untuk Aceh lebih pengutamaannya di Syariah Islam. Kemudian DI Yogjakarta karena kesultanan dan DKI Jakarta karena ibukota NKRI.
Sedangkan Papua karena budaya dan lain sebagainya. Sehingga ada dua tanggung jawab yang harus dijalankan pemerintah di provinsi ini. Karena otonomi khusus berlakunya di provinsi.  
Namun demikian kata Wagub Tinal. Hal ini menjadi kontradiktif dalam perfektif  orang luar. Sehingga selalu Pemerintah Papua ingin kalau ada tamu yang datang dari luar. Ingin memberikan satu gambaran supaya nantinya mempunya satu persepsi yang sama tentang apa yang ada dan terjadi di Provinsi Papua.
“Kadang Pak Gubernur dan juga kami. Suka tidak suka harus menjalankan kebijakan dalam bentuk afirmative action tadi. Dalam bentuk dikriminatif tapi positif. Karena kita memikirkan bagaimana orang Papua harus maju dan bagaimana orang Papua harus diberdayakan. Ini jadi kadang – kadang kesannya wah gubernur dan wakil gubernur mau orang Papua merdeka. Bukan, kami bukan mau orang Papua merdeka. Negara yang suruh kita urus orang Papua lewat Otonomi Khusus. Negara yang suruh,”tegasnya.
Untuk itu dirinya meminta harus ada kesepahaman. Karena bukan orang Papua yang meminta Otsus. Akan tetapi negara yang meminta supaya ada percepatan pembangunan di daerah. Baik di bidang fisik maupun sumber daya manusia.
Untuk itu Pemerintah Papua meminta ada suatu pemahaman agar disampaikan ke DPR RI dan juga pemangku kekuasaan supaya setiap melahirkan undang – undang baru, harus dicantumkan dengan jelas. Baik itu satu pasal khusus ataupun dalam konsideran yang menjelaskan bahwa undang – undang ini tidak berlaku untuk daerah Otonomi Khusus.
Hal ini agar tidak terjadi overlapping. “Hari ini terjadi overlapping. Undang – undang diatas undang – undang.  Ini kondisi objektif di Papua dan juga di Aceh, Yogyakarta. Sebab undang – undang ini bersifat kekhususan. Namun kadang – kadang bisa dikalahkan dengan undang – undang lain. Hanya karena disana tidak tercantum secara jelas bahwa ini tidak berlaku didaerah,”urainya.
Hal ini pada akhirnya pembangunan menjadi kontra produktif. Dimana imbasnya akan saling terkait. “Akhirnya mereka bilang. Wah ini Papua kok lambat banget. Sudah begitu banyak uang kita kasih. Uang bukan mengatain segala hal. Akan tetapi banyak aturan – aturan yang membuat high cost (kelebihan anggaran). Belum lagi dengan situasi geografis daerah ini,”paparnya.
Saat ini jumlah penduduk Papua  sekitar 3 juta jiwa. dimana orang asli Papua sekitar 2 juta jiwa dengan 29 kabupaten/kota.  Selain itu juga Papua mulai dari gunung, dataran rendah, pesisir hingga ke pulau – pulau dengan tingkat kesulitan yang tinggi.  Namun selalu dikatakan uang sudah dikasih  besar oleh pemerintah.
Wagub Tinal mengingatkan saat ini seolah – olah mindset nya kalau uang banyak pasti maju. Seraya memberikan contoh di Ilaga Kabupaten Puncak. Rumah sangat sederhana harganya Rp. 700 juta. harga semen satu sak Rp. 3,5 juta.
Tentunya bisa dibayangkan jika penduduk Papua yang belum punya rumah sebanyak 200 ribu orang dikalikan dengan Rp. 700 juta. Maka berapapun uang yang dikasih ke Papua tidak akan ada artinya.  “Berarti pendekatannya bukan itu. Harus ada pendekatan lain,”imbuhnya.
Masalah lainnya adalah distribusi penduduk yang tidak merata. Karena pulau dan tanah Papua tidak merata sehingga jangkauan pemerintah kadang – kadang juga tidak cepat dan sampai.
Situasi obyektif inilah yang menurutnya dihadapi di provinsi tertimur Indonesia ini.  Akan tetapi pemerintah dengan segala kelebihan dan kekurangan secara terus menerus berupaya membangun daerah ini.
“Banyak yang sudah mulai kita tingkatkan. Kita lihat infrastruktur. Baik dari laut,udara dan darat sekarang sudah sangat luar biasa. Harga barang yang tadinya tinggi kita harapkan tahun depan kalau sudah bisa tembus jalan ke Asmat dimana pelabuhannya sudah jadi. Maka saudara – saudara kita di gunung sudah bisa menikmati harga yang baik,”harapnya lagi.
Dalam artian pemerintah juga tidak tinggal diam dengan situasi yang terjadi.
Sementara dalam kondisi sosial kemasyarakatan. Papua ini adalah mininya Indonesia. Ini hal positif yang harus dibagi. Dimana seluruh suku bangsa dari Aceh hingga Papua ada disini. Maka tidaklah heran provinsi ini disebut mininya Indonesia. Termasuk juga semua agama di Indonesia ada di Papua. Dengan kehidupan umat beragama, kehidupan sosial kemasyarakatan sangat luar biasa.
“Disini Bhineka dan Pancasila benar – benar ada disini. Ini fakta. Kalau di gunung, di kampung saya. Ada Masjid mereka bilang itu Gereja buat orang Islam. Karena mereka tidak mengerti Masjid. Kalau kita pergi ke gereja hari Minggu. Tetapi teman – teman kita hari Jumat. Jadi tidak ada hal – hal yang luar biasa untuk memperdebatkan itu. Semuanya luar biasa untuk memperjuangkan pada rel dengan baik. Termasuk juga pegawai negerinya disini juga majemuk. Terdiri dari berbagai macam suku. Jadi sebenarnya kalau mau mencari murninya Indonesia itu ada di Papua,”tandasnya.
Hadir dalam acara ini para Kepala SKPD di lingkup Pemprov Papua dan  Ketua Ikatan Alumni Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) Republik Indonesia Emi Enembe bersama anggota serta 23 orang Peserta Studi Strategis Dalam Negeri (SSDN) Peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan 56 tahun 2017 Lemhanas yang dipimpin Laksamana Muda TNI Bambang Mariyono MM. (Bams)

Published in Info Papua

JAYAPURA,-  Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua diminta membuka peluang lebih luas kepada para pengusaha lokal untuk mengelola tender dengan nilai Rp500 juta di wilayah pesisir dan Rp1 miliar untuk pegunungan.
“Saya harap kepada semua SKPD memberikan kesempatan kepada pengusaha asli Papua atau pengusaha lokal dulu. Sehingga ketika bangun tidur mau datang ke kantor pun kalau ada pekerjaan, yang dipikirkan saudara (Kepala SKPD), pertama saya harus kasih ke orang asli Papua dulu, nanti jika orang asli Papua tidak ada baru kemudian kita cari yang
lain,” ujar Wagub Klemen Tinal pada Rapat Koordinasi dan Pembahasan Pencegahan Korupsi Sektor Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ),  Senin (17/7) kemarin di Jayapura.
Wagub juga mengimbau Kepala SKPD agar tak menganggap remeh kemampuan pengusaha lokal, karena belum tentu penilaian itu benar. “Karena kalau pikiran saudara (Kepala SKPD) berpikir negatif maka semua jadi demikian. Jangan selalu berpikiran apakah pengusaha lokal itu mampu atau tidak. Atau bila dikasih nanti dia pergi jual kepada yang lain”.
Ia menambahkan, jika semua orang asli Papua sudah bekerja maka diyakini tak akan ada lagi perang suku. “Hanya orang lapar yang berani melakukan hal-hal luar biasa (perang suku) karena kondisi seperti itu”.
“Makanya saya katakan hal ini sangat penting sekali untuk kita sampaikan karena bapak-bapak SKPD pemimpin di negeri ini. Gubernur dan Wagub hanya karena jabatan politis. Sehingga di kesempatan yang baik ini sekiranya kita membuat hal-hal yang bermanfaat untuk rakyat,” katanya. (Bams)

Published in Info Papua

JAYAPURA, - Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal mengapresiasi pelaksanaan Halal Bi Halal yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi Papua dan dihadiri oleh jajaran ASN, TNI Polri, dan masyarakat, di  Gedung Olahraga Cenderawasih Jayapura, Senin (10/7).
Mengusung tema "Ciptakan Harmoni Berlandaskan Kasih Menembus Perbedaan, Wujudkan Papua Bangkit Mandiri dan Sejahtera,", Wagub Klemen Tinal menyampaikan makna dari kata Kasih Menembus Perbedaan yang menurutnya memiliki makna yang sangat dalam.  
"Kasih menembus perbedaan adalah bukan kasih yang diberikan antara suku Papua kepada suku Jawa maupun sebaliknya. Tapi kasih dalam konteks Otonomi Khusus yang dimaksud adalah kasih yang kita nyatakan kepada orang yang menyakiti dan mengkhianati kita. Itulah kasih menembus perbedaan, itulah kasih yang sempurna," ujar Wagub
Dikatakan, Provinsi  Papua memiliki jumlah penduduk yang sedikit dari daerah lain di Indonesa. Bahkan orang asli Papua menjadi kaum minoritas. " Namun jika kita bisa menjadi terang bagi Republik ini, itulah kasih sesungguhnya," katanya.
Di kesempatan Halal Bi Halal ini, Wagub mengajak seluruh ASN, TNI Polri dan masyarakat untuk saling memaafkan, dan bersama sama membangun Papua yang luar biasa ke depan.
"Tanah Papua adalah salah satu nikmat yang Tuhan berika. Disaat daerah lain masih tidur, kita di Papua sudah terbangun duluan untuk bertemu dengan Tuhan dalam doa di pagi hari," ucapnya.
Sebagai sebagai Wakil Pemerintah, Wagub menyampaikan bahwa di Papua tidak ada istilah 'Orang Papua' dan 'Orang Pendatang', 'Orang Gunung' dan 'Orang Pantai.
"Kita semua yang ada di Papua adalah orang Papua. Cuma asalnya kita ada yang dari Jawa, Maluku, Ambon, ada juga dari Jayawijaya, Serui. Tapi aslinya kita tetap orang Papua. Jangan ada kata pendatang, sebab kalau sudah beranak cucu disini, ya tetap orang Papua. Di Papua, kita tidak boleh hidup seperti air dan minyak. Kita harus hidup berdampingan dan bersama sama membangun Papua," jelasnya panjang lebar.
"Kita harus bersyukur jadi orang Papua yang luarbiasa. Dan penganut Islam di Papua harus menjadi Islam yang Rahmatan lil Alamin (Islam yang membawa rahmat dan kesejahteraan bagi seluruh alam semesta-red),"sambungnya.
Acara Halal Bi Halal ini dihadiri oleh Kasdam Cenderawasih, Brigjen TNI, Herman Asaribab, Wakapolda, Brigjen Pol Agus Riyanto, perwakilan DPRP dan Forkopimda.
Di kesempatan itun Wagub juga menyerahkan bingkisan kepada 10  pondok pesantren dan yayasan  yan gada di kota Jayapura. (Bams)

Published in Info Papua

Nabire,- Tiga pasangan calon yang akan mengikuti pemungutan suara ulang (PSU) sepakat untuk menjaga keamanan dan kedamaian di kabupaten Intan Jaya. Kesepakatan ini dituangkan dalam nota kesepakatan yang ditandatangani oleh semua pasangan calon yang hadir.
Penandatanganan ini disaksikan oleh  Wakil Gubernur Papua, Pangdam XVII/Cenderawasih dan Kapolda Papua.
Wakil Gubernur, Klemen Tinal pada kesempatan ini mengatakan, pertemuan ini  dalam rangka menandatangani kesepakatan menjaga kabupaten Intan Jaya yang aman.
"Kehidupan masyarakat harus diutamakan, jangan korbankan nyawa hanya untuk hal - hal yang tidak ada artinya. Kita semua harus mengawal proses PSU sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku," ujar Klemen Tinal.
Ditegaskannya pula, dalam pemilukada ini tidak ada yang menang maupun kalah dalam proses pemilihan pemimpin daerah karena semua pasangan calon adalah putra terbaik.
Sementara itu Kapolda Papua, Irjen Pol Boy Rafli Amar berharap agar amanat Mahkamah Konstitusi  tentang PSU di Kabupaten Intan Jaya dapat dilaksanakan dengan demokratis dan mengutamakan kedaulatan rakyat.
"Dalam demokrasi kita semua harus saling menghargai karena setiap individu memiliki hak yang sama dalam menentukan pilihan. Hindari konflik yang dapat menimbulkan korban jiwa, oleh karena itu kami dari aparat keamanan datang ke kabupaten Intan Jaya untuk bersama - sama masyarakat menjaga keamanan di  Intan jaya," ujar Kapolda.
Kapolda berpesan  kepada seluruh pasangan calon bahwa PSU merupakan pesta rakyat, oleh karena itu kami menghimbau agar tidak memberikan instruksi kepada para pendukungnya untuk melakukan tindakan anarkis yang dapat menimbulkan korban jiwa. "Apabila hal tersebut terjadi maka kami dari Kepolisian akan bertindak tegas. Kita tidak ingin masyarakat kabupaten  Intan jaya menjadi korban sia - sia hanya karena pesta demokrasi," ujar Kapolda.
Kapolda menegaskan  bahwa TNI dan Polri akan bersikap netral, kami tidak akan memihak kepada pasangan calon manapun karena kami hanya memihak kepada kepentingan masyarakat.
Pada kesempatan yang sama pangdam XVII/Cenderawasih , Mayjen TNI George Elnadus Supit menegaskan proses demokrasi adalah pesta rakyat untuk menentukan pemimpinnya, oleh karena itu hindari konflik yang dapat menimbulkan korban dalam masyarakat.
"Kami menghimbau kepada masyarakat agar tidak mudah diprovokasi oleh pihak manapun untuk melakukan tindakan yang merugikan orang lain," ujar Pangdam.
Pangdam mengajak semua elemen masyarakat untuk bersama sama membangun Kabupaten Intan Jaya menjadi lebih maju demi masyarakat yang sejahtera. (Fani)

Published in Headline

 

Gubernur: Bank Papua Mesti Selektif Berikan Kredit

JAYAPURA,–  Gubernur Papua, Lukas Enembe,SIP,MH meminta kepada manajemen Bank Papua untuk lebih selektif dalam pemberian kredit kepada nasabah atau yang mengajukan kredit.
Selain itu, Bank kebangaan masyarakat Papua mulai tahun ini, pemegang saham membatasi pemberian kredit kepada nasabah atau pengaju kredit diatas Rp. 50 Milliar.

Published in Headline