Pasific Pos | Headline | Pasific Pos.com

| 16 July, 2019 |

JAYAPURA,- Sebanyak 20 Kabupaten di Provinsi Papua menandatangani Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi dengan KPK RI, Selasa (18/7/2017). Selain itu, sebanyak 8 kabupaten dan satu kota juga melakukan penandatangan berita acara penyerahan source code E-Planing.
Kepala Satgas I Tim Koordinator Supervisor Pencagahan KPK, Tri Gamarefa dalam sambutannya, mengatakan komitmen dari kepala daerah, sekretaris, kepala SKPD dan seluruh anggota DPRD serta pimpinan Forkompimda akan menentukan dengan signitifikan pemberantasan korupsi di daerah.

baca juga, Provinsi dan Kabupaten/Kota di Papua Komitmen Berantas Korupsi

Dalam melakukan pemberantasan korupsi, ia mengatakan, KPK akan mendukung dan mendampingi secara serius komitmen bersama dengan bersama-sama kepala daerah dan jajarannya dalam membenahi sistem dan tata kelola secara konprehensif.
“Beberapa fokus adalah membangun integrasi dengan e-planing dengan bujedting serta pembenahan pelayanan satu pintu dan penguatan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) serta beberapa fokus lain,” jelasnya.
Ia menjelaskan, latar belakang kegiatan ini adalah seperti kita ketahui bahwa KPK pada tahun 2016 merupakan salah satu provinsi di Indoensia yang menjadi pembenahan pencegahan korupsi adalah provinsi papua.
“Dimana seluruh jajaran di Provinsi Papua telah melakukan penandatangan yang disaksikan oleh pimpinan KPK, komitmen bersama tersebut untuk melakukan pencegahan korupsi yang akan dilakukan secara berkesinambungan,” jelasnya.
Dimana program pemberantasan korupsi di Papua telah berjalan cukup baik, bahkan pada tanggal 22 Maret telah di launcing beberapa aplikasi. “KPK sangat mengapreasiasi capain yang telah dicapai oleh provinsi Papua,” terangnya.
Ia mengatakan, 20 kabupaten akan menandatangani rencana aksi pemberantasan korupsi sebagai bagian pemberantasan korupsi di Papua. Pencegahan korupsi terintegrasi adalah perencanaan dan penganggaran daerah, pembangunan e-planing yang akan terintegrasi dengan e-bujedeting diyakini akan membuat perencanaan dan pengganggaran lebih efektif, efisien serta akan meminimalisir yang akan timbul akibat hukum terutama korupsi.
Dalam rangka pencegahan korupsi, KPK meminta kepala daerah untuk memikirkan kesejahteraan bagi pegawai pada masing-masing daerah dengan memberikan tambahan penghasilan bersyarat.
“Untuk provinsi Papua dimulai dengan hari ini, maka pemberian tambahan penghasilan bersyarat harus memenuhi syarat-syarat tertentu seperti kehadiran, kinerja,” katanya lagi.
Senada dengan itu, Asisten Bidang Umum Sekda Papua Elysa Auri dalam laporannya mengungkapkan, sejak dilakukan penandatangan komitmen bersama terintregrasi. Tim rencana aksi pemberantasan dan pemerintah provinsi Papua serta KPK telah melakukan sejumlah agenda seperti melakukan rapat konsoldasi dengan berbagai stakeholder, mendorong pembentukan ULP yang bebas dari intervensi serta membentuk kelembagaan ULP Mandiri launching e-government yang berbasis eletronik.
 “Menyusun sejumlah regulasi yang mendukung penuh terhadap pelaksanaan program pemberantasan korusp dan membantu KPK wilayah Papua mengkoordinir dan memfasilitasi kabupaten dan kota,” tandasnya.
Diakuinya, sebagai bagian dari komitmen untuk melaksanakan pemberantasan korupsi, maka Pemprov Papua menindaklanjuti dengan revitalisasi tembahan penghasilan bersyarat bagi  pegawai di lingkungan Pemprov Papua, review program korupsi oleh tim Korsup wilayah Papua, penandatangan rencana aksi pemberantasan korupsi oleh 20 kabupaten dan penandatangan berita acara pemerintah provinsi pada 9 kabuoaten dan kota.
“Rapat rencana aksi pemberantasan korupsi, tim rencana aksi pemberantasan korupsi Papua akan senantiasa mendukung pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK dan akan dilakukan penyempuranaan terhadap sejumlah program yang dilakukan,” tambahnya.

Published in Headline

JAYAPURA,- Pemerintah Provinsi dan 29 kabupaten/kota se Papua, sepakat dan konsisten dalam melaksanakan program pencegahan korupsi di masing-masing sektor maupun wilayah kerjanya.
Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal, mengatakan kegiatan Review Program Pemberantasan Korupsi, Penandatangan Rencana Aksi dan Penandatangan Berita Acara Penyerahan Source Code E-Planning Pemerintah Provinsi Papua merupakan kegiatan yang menilai positif.
Sebab diakuinya,  kegiatan ini merupakan rangkaian dari pelaksanaan penandatangaan komitmen pemberantasan korupsi terintegrasi para kepala daerah dan Ketua DPRD se-Papua pada tanggal 10-14 Juli 2017 lalu.
Lebih lanjut dikatakan, dengan ditandatanganinya rencana aksi itu, menunjukan komitmen pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang semakin konsisten dalam melaksanakan program pencegahan korupsi di masing-masing sektor maupun wilayah kerjanya.

baca juga, Upaya Pemberantasan Korupsi, Pemprov Papua Minta Dukungan PLN dan Telkom

Sehingga dengan dirangkaikannya kegiatan workshop repelika perencanaan keuangan daerah berbasis elektronik, Tunjangan Penghasilan Bersyarat (TPB) pegawai serta perencanaan terpadu satu pintu, diharapkan mampu memaksimalkan pelaksanaan pembangunan di masing-masing wilayahnya.
“Sehingga kepada segenap Pemda dalam kegiatan workshop ini juga, saya harap bisa mengikuti dengan baik, sehingga hasilnya dapat diterapkan pada daeah masing-masing”.
“Sebab satu hal yang perlu kita patut banggakan saat ini, dimana perlahan tapi pasti, Provinsi Papua menunjukan komitmen yang kuat dalam menjalankan semua program yang disampaikan khususnya dalam upaya pemberantasan korupsi.
Dia menambahkan, visi dan misi Gubernur Papua, sesungguhnya merupakan program yang selama ini telah dibangun antara pemerintah provinsi dengan dengan KPK. Pentingnya program ini tercermin dari tujuan program rencana aksi pemberantasan korupsi, yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, transparan dan akuntabel.
Sehingga diharapkan menjadi hal mutlak yang diperlukan dalam rangka mewujudkan Papua bangkit, mandiri dan sejahtera.
Sebelumnya, disela-sela kegiatan penandatangan rencana aksi pemberantasan korupsi tersebut, turut dilakukan revitaslisasi Tambahan Penghasilan Bersyarat (TPB) Provinsi Papua, review program pemberantasan korupsi serta penandatanganan berita acara penyerahan source code e-planning Pemerintah Provinsi Papua kepada delapan kabupaten dan satu kota.

Published in Headline

JAYAPURA,- Pemerintah Provinsi Papua minta dukungan dari pihak PT. Telkom dan PT. PLN, terkait dengan upaya pemberantasan korupsi di seluruh kabupaten dan kota.
Ketika membuka Rapat Koordinasi Listrik dan Telekomunikasi, Selasa (18/7) kemarin, Sekda Papua Hery Dosinaen mengatakan, dengan situasi dan kondisi geografis Papua yang sulit, pihaknya menilai dukungan Telkom dan PLN sangat perlu dalam upaya pemberantasan korupsi di seluruh kabupaten dan kota.

baca juga, Pemkab Lanny Jaya Dorong PLN-Telkom Dukung Pemberantasan Korupsi

 “Sebab kalau tidak didukung oleh jaringan telekomunikasi yang memadai maka tentu program pemberantasan korupsi tak bakal berjalan maksimal”.
“Demikian halnya untuk infrastruktur listrik, dimana bidang energi ini memegang peran sentral dalam mendukung program pemberantasan korupsi terintegrasi. Sehingga kalau ketersediaan listrik tidak maksimal, maka dengan sendirinya program pemberantasan korupsi juga mengalami kesulitan,” ucapnya.
Sekda mengakui, beberapa daerah di pegunungan dan pesisir masih ada yang belum tersentuh sama sekali oleh linfrastruktur listrik yang dikelola PLN. Sehingga pada umumnya daerah itu menggunakan listrik melalui program swa kelola dengan memanfaatkan potensi alam yang sudah tersedia namun sangat terbatas.
Demikian halnya untuk infrastruktur telekomunikasi yang relatif juga masih sangat terbatas. Sehingga untuk memanfaatkan jaringan telekomunikasi hanya dapat dilakukan di area tertentu dengan ketersediaan jaringan yang sangat terbatas pula
“Atas dasar itulah hari ini kita melakukan rapat yang dilaksanakan oleh KPK RI bersama Pemprov Papua dengan dihadiri semua komponen yang memiliki kompetensi dibidang itu,” urainya.
 “Sehingga kehadiran pihak PLN dan Telkom dalam kegiatan ini, diharapkan memberi solusi terbaik, terutama dalam menjamin ketersediaan listrik dan juga telekomunikasi memadai. Sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan dengan baik,” tuntasnya.

Published in Info Papua

JAYAPURA,-  Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lanny Jaya mendorong PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan PT Telkom Indonesia untuk turut serta mendukung rencana aksi pemberantasan korupsi di wilayah Provinsi Papua.
Sekretaris Daerah (Sekda) Lanny Jaya Christian Sohilait, mengatakan pihaknya membutuhkan dukungan dari dua Perusahaan Umum Milik Negara (BUMN) tersebut.
"Bagaimana kami mau menyukseskan rencana aksi pemberantasan korupsi di Lanny Jaya jika listrik selalu padam dan signal untuk jaringan internet atau komunikasi sulit," katanya.
Christian menjelaskan pihaknya sudah menyusun rencana aksi pemberantasan korupsi ini untuk beberapa tahun ke depan, namun dapat terlaksana dengan baik jika semua komponen berfungsi maksimal.
"Untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan program pemberantasan korupsi terintegrasi, harus didukung oleh semua komponen termasuk sarana dan prasarana listrik serta telekomunikasi yang memadai," ujarnya.
Dia menuturkan selama ini pihaknya selalu terkendala dengan terlambatnya memperoleh informasi dari pusat, pasalnya akses untuk menjangkau internet juga sulit untuk didapat.
"Untuk memperbaharui informasi yang kaitannya dengan program pemberantasan korupsi, diperlukan akses kelistrikan dan telekomunikasi sehingga dukungan dua perusahaan ini sangat dibutuhkan," katanya lagi.
Dia menambahkan diketahui bersama program pemberantasan korupsi terintegrasi yang selama ini dilakukan lebih menekankan pada penggunaan program informasi dan teknologi yang berbasis elektronik sehingga peran serta PLN dan Telkom sangat ditunggu.

Published in Lintas Daerah

JAYAPURA,- Korupsi merupakan kejahatan yang mendapat perhatian masyarakat luas. Sejak era reformasi, korupsi menjadi kejahatan yang secara terus menerus mendapatkan perhatian untuk mendapatkan penanganan secara serius.
Bahkan, dalam lingkungan keluarga pun sangat berpengaruh terhadap pembentukan budaya korupsi. Maka, keluarga harus didasari dengan pondasi pencegahan korupsi.

Published in Headline