Pasific Pos | Edukasi | Pasific Pos.com

| 25 May, 2019 |

Natahan Pahabol : Ini Harus Segera Mendapat Tindakan Cepat


 Jayapura,- Dinas Kesehatan Provinsi Papua dan Kabupaten Yahukimo serta UP2KP diminta segera turun ke lokasi untuk mengecek penyakit misterius yang telah memakan 11 nyawa di Distrik Samenage Kabupaten Yahukimo.

Published in Headline

JAYAPURA, - Unit Percepatan Pembangunan Kesehatan Papua (UP2KP) mengklaim sejak 2014, telah menangani sejumlah kasus emergency dan beberapa kasus besar seperti Hydrocephalus, dan kaki gajah. Tak hanya itu, UP2KP juga menangani sejumlah kasus KLB (Kejadian Luar Biasa) di beberapa daerah.
Pelaksana tugas (Plt) UP2KP yang juga Wakil Direktur, Agustinus T Raprap kepada pers di kantornya, Kamis (13/7) menjelaskan, dalam penanganan kasus emergency di rumah sakit, pihaknya bekerjasama dengan fakultas kedokteran baik itu di RS Provinsi maupun kabupaten.
"Sedangkan untuk permasalahan yang terjadi di rumah sakit, ada beberapa hal yang kami fasilitasi untuk selesaikan," ujar Agustinus.
Sementara yang berkaitan dengan kejadian KLB, ungkap Agustinus, pihaknya telah memfasilitasi pertemuan antara Dinas Provinsi dan pemerintah kabupaten setempat.
Seperti kasus diare di Distrik Masirei Kabupaten Waropen, kasus kematian bayi di Distrik Mbua, Kabupaten Nduga. Serta ada juga kasus yang sempat menghebohkan yakni  kasus percobaan pemerkosaan bidan di Kabupaten Jayawijaya, Mei 2016 lalu.
"Untuk kasus ini kami juga telah memfasilitasi pertemuan antara pihak IBI dan forkopimda Jayawijaya,"katanya.
Sementara itu untuk kasus pengaduan emergency, pihaknya telah melakukan beberapa hal diantaranya melakukan penjemputan pasien dari kabupaten ke rumah sakit Dok II. Begitu juga pasien yang sakit dan mengalami keterbatasan financial. " Itu juga kami bantu," tukasnya.
"Untuk sistem rujukan kami juga memfasilitasi yang dirujuk keluar Papua. Karena tidak adanya fasilitas di Provinsi sehingga harus dirujuk. Rumah sakit rujukan yang kita kerjasama yaitu RSCM Jakarta, RS DR Soetomo Surabaya, dan RS Wahidin Makssar," sebutnya.
Meski demikian, lanjut Agustinus, ada juga pasien yang tidak dirujuk karena terbentur masalah jenis penyakitnya.
Lalu terkait percepatan pembangunan kesehatan, Agustinus menguraikan pihaknya bersama Dinas Kesehatan Provinsi  dan MRP telah turun langsung ke masyarakat untuk mengecek langsung sejauh mana implementasi yang dirasakan oleh rakyat di kampun atas dana yang di drop oleh Pemprov melalui Pemda Kabupaten/Kota, melakukan penandatangan MOU dengan lembaga pelayanan publik Ombudsman RI perwakilan Papua, bekerjasama dengan 4 maskapai penerbangan,  sosialisasj penggunaan dan manfaat KPS dan menghadiri undangan dengar pendapat dengan DPRP. (Bams)

Published in Pendidikan & Kesehatan