Pasific Pos | Headline | Pasific Pos.com

| 23 May, 2019 |

Manokwari, TP – Ratusan karyawan PT Yongjing Investindo Kebun Prafi, Manokwari berunjuk rasa ke Kantor Gubernur Papua Barat, Selasa (11/7).
Dalam aksi unjuk rasa damai ini, mereka meminta Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan segera menyelesaikan permasalahan mereka dengan pihak perusahaan.
Ketua Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI), Yotam Padua mengatakan, ada 6 hal yang harus dikerjakan pemerintah. Pertama, pemerintah harus mendesak pihak perusahaan untuk menyelesaikan upah dan tunjangan hari raya (THR).
Kedua, Gubernur harus memangil pemegang saham secara paksa untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan kebun Kelapa Sawit Kebun Prafi dan melaporkan pihak perusahaan ke Kedutaan Besar China.
Ketiga, pihak perusahaan harus menyerahkan sepenuhnya penyelesaian masalah di PT Yongjing INvestindo ke pemerintah daerah. Keempat, karyawan memohon Gubernur dan Bupati, apabila terjadi pengalihan dari PT Yongjing Investindo ke investor lain, maka hak karyawan harus diselesaikan sesuai aturan.
Kelima, pembayaran upah, THR, dan iuran pensiun karyawan PT Yongjing Investindo saat ini belum dibayarkan pihak perusahaan. Untuk itu, Gubernur bisa membantu penyelesaian pembayaran upah sementara melalui Kabupaten Manokwari.
Keenam, sejak peralihan saham dari PTPN ke PT Yongjing Investindo pada 1 Juni 2014, karyawan belum merasakan kesejahteraan, seperti yang dijanjikan perusahaan. Untuk itu, Kapolda Papua Barat dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) segera mengusut persoalan tersebut.
“Yang menyangkut hak karyawan tentang gaji dan hak karyawan di bulan-bulan ke depan, apakah pihak perusahaan masih bertanggung jawab atau tidak,” tanya Yotam Padua.
Menurutnya, pemerintah harus segera menyelesaikan persoalan ini. “THR dan gaji kami belum dibayar. Sesegera mungkin pemerintah harus meminta perusahaan menyelesaikan persoalan ini,” tukasnya.
Sementara Sekda Provinsi Papua Barat, Nataniel D. Mandacan yang menerima para karyawan PT Yongjing Investindo, mengatakan, Gubernur sudah mengusut persoalan ini ke Jakarta.
Informasi sementara, kata Sekda, belum ada tanggapan serius dari pihak perusahaan guna menyelesaikan persoalan tersebut.
“Kita sudah buat surat dan staf Dinas Pertanian akan mengantar surat itu ke pemilik perusahaan untuk meminta pertanggung jawaban perusahaan terhadap nasib para karyawan,” katanya.
Menurutnya, Pemprov Papua Barat bisa mengambil alih operasionalisasi PT Yongjing Investindo, hanya saja pemda belum mempunyai kemampuan mengelola perusahaan tersebut.
Ia menambahkan, apabila dalam 1 bulan ke depan ada jawaban dari pihak perusahaan atas surat tersebut, maka Pemprov akan segera mengambil langkah guna menyelesaikan masalah ini.
Usai mendengar penjelasan Sekda dan menyerahkan aspirasi, para karyawan melanjutkan aksi unjuk rasanya ke Kantor DPR Papua Barat. [BOM-R1]

Published in Papua Barat

Jayapura,- Ratusan mahasiswa dan pelajar yang tergabung dalam Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Nduga se Indonesia (IPMNI) Kota Study Jayapura menggelar unjuk rasa di Kantor Gubernur Papua, menuntut penyelesaian konflik horizontal (perang suku) yang terjadi di Kabupaten Nduga.
Para mahasiswa dan pelajar  meminta DPR dan Pemerintah Provinsi Papua untuk untuk segera mengambil langkah-langkah preventif penyelesaian konflik horizontal (perang suku) dengan membentuk tim Independent untuk menanangani konflik perang suku tersebut.
“Tuntutan kami jelas. Kami meminta   perhatian pemerintah dan Polda Papua untuk selesaikan masalah. Sebab jika tidak. Akan banyak jatuh korban. Kami mau hidup damai. Karena kami inginkan pembangunan,”kata Koordinator aksi demo Tiana Christina Wandik
Untuk itu para pendemo meminta kepada pemerintah provinsi segera membentuk tim independen agar dapat menyelesaikan masalah konflik horizontal ini secara total.
“Kami juga meminta kepada Kapolda Papua untuk segera memberikan instruksi kepada jajarannya menghentikan perang yang terjadi di Ndugama, sehingga dapat memberikan rasa aman kepada kami masyarakat,”pintanya.
Solusi penyelesaian di Nduga ini adalah duduk bersama di honay. “Ini perang saudara yang terjadi. Semua pihak yang bertikai termasuk oknum pelaku harus duduk bersama dengan pemerintah untuk penyelesaian persoalan ini. Karena masalah ini juga menjadi tugas dan tanggung jawab negara,”tegasnya.
Sementara itu Asisten Bidang Umum Sekda Provinsi Papua Elysa Auri usai menerima pernyataan sikap sebanyak 4 poin. Dihadapan para pendemo, Elysa  mengatakan, aspirasi yang disampaikan para mahasiswa ini akan dikaji oleh Pemprov Papua, sebelum dibentuk tim independen.
“Kami di provinsi akan mengkaji laporan dari adik – adik untuk konflik di Nduga. Nantinya setelah itu kami koordinasi degan Polda Papua untuk bahas hal ini. Kemudian dibawa ke DPRP, apakah akan disepakati untuk membentuk tim atau bagaimana,”terangnya yang didampingi   Kakesbangpol Musa Isir, Kasat Pol PP Provinsi Papua Alex Korwa, Karo Humas dan Protokoler Setda Papua Tommy Israil Ilolu.  
Katanya lagi, semua yang akan diupayakan pemerintah ini adalah untuk memberikan perasaan aman bagi masyarakat, sehingga mereka dapat tenang melakukan pembangunan.
“Aspirasi ini kami tindaklanjuti. Selanjutnya  akan ke Kesbangpol. Kami juga akan membicarakan persoalan Nduga ini bersama gubernur,”janjinya.
Sebab menurutnya permintaan mahasiswa untuk membentuk tim independen selain melibatkan pemerintah provinsi. Harus juga melibatkan pemerintah kabupaten.
Sebelumnya, Kabid Humas Polda Papua Kombes Mustafa Kamal dalam keterangannya, pada Kamis, 29 Juni 2017 perang suku dari kubu Simon Nirigi dan Katron Gwijangge berlawanan dengan kubu Ones Wandikbo, Nelson Uburuwangge, Rumus Uburuwangge kembali pecah di depan Gedung Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Kabupaten Nduga.
Anggota Brimob turun ke lapangan meredam bentrok dengan mengeluarkan tembakan peringatan. Akibatnya, ada 5 orang menjadi korban yaitu Amius Kogoya (36), Yanes Gwijangge (40), Rendi Lokberre (37), Iren Kogoya (40), Denas Tabuni (40), dan Les Gwijangge (23).
Untuk meredam perang susulan karena tewasnya Hengki, Kapolres Jayawijaya dan Komandan Kodim melakukan negosiasi kepada kedua belah pihak.
Langkah-langkah yang diambil aparat di lokasi dengan menempatkan personel di 4 titik pertemuan pertikaian Kemudian berkoordinasi dengan pimpinan dari kedua belah pihak untuk membubarkan diri.
Tindakan lain yang diambil yaitu mengumpulkan tokoh agama, Pemkab, hingga TNI dan Polisi untuk melakukan pendekatan keagamaan pada kedua kubu.
"Tindakan kepolisian yang dilakukan yakni mendatangi TKP pertikaian atau perang, membubarkan massa yang bertikai dan melakukan pendekatan untuk mencari jalan damai," ujar Kabid Humas. (Bams)

Published in Headline