Pasific Pos | Papua Barat | Pasific Pos.com

| 20 May, 2019 |

Permintaan Fee Hambat Proses Pembangunan

Senin, 15 Oktober 2018 11:30

Manokwari, TP – Permintaan fee sebesar 3-5 persen oleh oknum Kelompok Kerja Unit Layanan Pelelangan (Pokja ULP) Papua Barat terhadap paket proyek tertentu, selain korupsi, juga menghambat proses pelelangan paket pekerjaan Tahun Anggaran 2018.

Published in Papua Barat

 

Jayapura, - Pokja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa (ULP) Provinsi Papua, diingatkan untuk bekerja lebih maksimal lagi dalam pelelangan pekerjaan di lingkungan Provinisi Papua.

Published in Kota Jayapura

Manokwari, TP – Kantor Inspektorat Provinsi Papua Barat diminta untuk melakukan audit terhadap Pokja ULP Papua Barat. Permintaan itu disampaikan Wakil Gubernur, Mohammad Lakotani kepada wartawan di halaman kantor Gubernur di Arfai, Senin (1/10).

Published in Papua Barat

ULP Dituding Bikin Macet Pembangunan

Senin, 13 Agustus 2018 18:59

JAYAPURA,- Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Papua Doren Wakerkwa, menuding Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP) pada Biro Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Papua, sebagai penghambat pelaksanaan pembangunan.

Published in Info Papua

Manokwari, – Pemilik PT Esa Pratama Mandiri, SA menilai ada yang janggal atas kinerja Unit Layangan Pelelangan (ULP)  barang dan jasa pokja Kabupaten Teluk Wondama.
“Kami menilai ada kejangalan dalam proses pelelangan paket proyek pengaspalan ruas jalan Windesi Weriagar dan ruas jalan Aisandami Yopanggar,” sebut SA saat bertandang ke redaksi Tabura Pos kemarin.
Anehnya lagi, ungkap dia proyek pengaspalan jalan tersebut belum dilelangkan tetapi sudah dikerjakan oleh kontraktor. Kemudian, ungkapnya untuk paket pengaspalan ruang jalan Aisandami Yopanggar pihaknya sudah mengikuti proses pelelangan secara formal. Namun, kesan yang Ia lihat pokja tidak merujuk pada syarat utama yang dinilai, dan terkesan adanya permainan.
“Saya sempat protes saat itu, tetapi pihaknya pokja hanya memberikan waktu 2 hari. Normalnya, 5 hari  kita belum sanggah lagi waktu sudah habis dan pihak pokja langsung keluarkan pemenang,” bebernya.
Menurutnya, saat proses pelelangan ruang jalan Aisandami Yopanggar, pihaknyalah yang rangking pertama, namun yang disalahkan hanya metode pelaksanaan.
Padahal, ucapnya, jika panitia tidak memihak semua syarat telah dilengkapi. “Inikan tidak beres belum tentu PT lain betul juga kalimatnya. Panitia mengeja kalimat dan mendapatkan satu kata yang salah itulah yang digunakan panitia untuk menjatuhkan kita,” sebutnya.
Selain itu, Ia juga mempersoalkan teknis pekerjaannya, dimana pekerjaan belum selesai pihaknya sudah demo alat.
“Inilah yang dipersoalkan. Sebenarnya ini tidak menjadi soal. Semua ini tidak jadi soal tetapi inilah yang menurut kami digunakan untuk menjatuhkan kami. Kami sudah ikut beberapa kali proses pelelangan itu tidak dipersoalkan, berbeda kalau diminta waktu pelaksanaan dan metode baru kita tidak ada itu barulah kami salah,” tukasnya. [FSM-R3]

Published in Papua Barat