Pasific Pos | Info Papua | Pasific Pos.com

| 26 May, 2019 |

Jayapura, - Kesabaran manusia ada batasnya. Tampaknya ini yang sedang dirasakan oleh para guru guru SMA dan SMK yang ada di kota Jayapura.

Published in Kota Jayapura

Tunjangan Sertifikasi Guru Rp 30 M Cair

Rabu, 27 September 2017 16:16

JAYAPURA,- Akhirnya ribuan guru yang telah memiliki sertifikasi pendidik bisa bernafas lega. Pasalnya, Kementerian Keuangan RI  sudah mentransfer uang tunjangan sertifikasi yang menjadi hak mereka.

Published in Headline

JAYAPURA - Sekretaris Komisi I DPR Papua, Mathea Mamoyao minta Bupati Mimika untuk menindak tegas Kepala Dinas Pendidikan, bahkan jika perlu di copot dari jabatannya. Permintaan ini, menyangkut kinerja Kadis Pendidikan Mimika, yang dinilai gagal melaksanakan tugasnya, karena hingga kini guru honorer di wilayah itu menuntut hak mereka yang sudah enam bulan tidak dibayarkan.

Published in Lintas Daerah

"Demo Guru Honor di Gedung DPRD Mimika"

JAYAPURA,- Sebanyak 80an Guru Honorer Sekolah Dasar (SD) mendatangi Kantor DPDRD Kab Mimika, menuntut Tunjangan Tambahan Penghasilan guru (TTP) serta insentif untuk triwulan satu dan triwulan dua serta meminta agar kepala dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Mimika segera di copot lantaran kinerjanya tidak becus, Rabu (12/7) Siang.

Dari data yang dihimpun di bidang Humas Polda Papua menyebutkan para Pendemo mendatangi kantor DPRD Kab Mimika yang beralamat di jalan Cendrawasih Distrik Mimika Baru Kab Mimika sambil membawa alat peraga berupa spanduk bertuliskan:

"Kami mohon bapak bupati segera copot Jeni Usmani S.Pd,M.Pd dari jabatan kepala dinas pendidikan dasar dan kebudayaan Kab Mimika", "Kinerja kepala Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Kabupaten Mimika Jeni Usmani S.Pd,M.Pd bobrok".

Kabid Humas Polda Papua kombes Pol A.M.Kamal menyampikan para pendemo yang berjumlah 80an orang itu mendatangi gedung DPRD mengunakan kendaraan roda dua dan dikawal aparat kepolisian Polres Mimika untuk menyampaikan orasinya menuntut tunjangan dibayarkan serta Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika Segera dicopot.

“Para guru Honorer Sekolah Dasar (SD) melakukan orasi didepan gedung DPRD Kabupaten Mimika diawali dengan penyampaian dari salah satu pendemo Alexander Rahawarin. Yang intinya kami datang kemari di halaman gedung DPRD yang terhormat untuk mengadukan permasalahan kami kepada bapak anggota dewan, supaya kami dibantu atas permasalahan kami saat ini. Selama ini Ibu Jeni selalu mengatasnamakan Bupati atas apa yang terjadi di Dinas Pendidikan Dasar, "saya selaku Kepala Dinas hanya menjalankan perintah Bapak Bupati" tutur Alexander meniru ucapan Kadis Pendidikan. Kami datang kesini untuk minta perlindungan dari bapak Dewan yang terhormat atas permasalahan dan keadaan yang sedang terjadi terhadap kami para Guru Honorer ini,” jelas Kamal.

Lanjut Kamal, demo tersebut berjalan aman dan kondusif tanpa ada yang melakukan hal hal anarkis setelah perwakilan anggota DPRD menerima aspirasi mereka dan akan meneruskan kepada pimpinan guna ditindak lanjuti.

“Semua berjalan aman tanpa ada yang kacau, usai menyampaikan orasi mereka para guru honorer ini langsung di terima Anggota DPRD guna menindaklanjuti apa yang ingin di sampaikan di ruangan,” tutur Kamal.

Published in Lintas Daerah

JAYAPURA,- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua membantah ada pemotongan Tunjangan sertifikai bagi guru di Papua, sebab tunjangan guru tersebut langsung ditransfer ke rekening masing-masing guru dari pemerintah pusat.
Hal itu disampaikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Elias Wonda, ketika dikonfirmasi wartawan terkait adanya keluhan para guru atas pemotongan tunjangan sebesar Rp `1 juta.
“Saya belum dapat informasi itu, tapi kalau benar dipotong itu namanya pungli,” tegas Elias Wonda kepada wartawan disela-sela acara Hal Bi Halal di Gedung Olahraga Cenderawasih Jayapura, Senin kemarin.
Elias Wonda menegaskan bahwa tidak mungkin Dinas Pendidikan melakukan pemotongan uang tunjangan tersebut karena uangnya itu sistemnya transfer langsung ke rekening guru,  dan distribusinya melalui transfer perbankan.  "tidak mungkin ada penptongan, karna dana itu distranfer melalui bank, " ujarnya
Sementara itu, salah satu guru SMA Negeri I Merauke Tri Sulasmiati yang dikonfimasi mengatakan bahwa, tunjangan sertifikasi guru yang diterimanya seharunya Rp 10.500.000,- tetapi  kenapa hanya terima Rp 9.500.000,-. “saya tidak tau kenapa sampai ada pemotongan,” Tanya dia.
Ia menambahkan, tunjangan sertifikasi guru biasanya diterima triwulan (tiga bulan-red), tetapi kenapa sekarang kita terima per semester, seharusnya dinas memberikan sosialisasi atau pemberitahuan sebelumnya,” ujarnya. (Bams)

Published in Info Papua