Pasific Pos | Papua Barat | Pasific Pos.com

| 25 May, 2019 |

Manokwari, TP - Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan (DLHP) Provinsi Papua Barat, Rudolf E. Rumbino mengaku telah memanggil tenaga honor di lingkungan DLHP untuk menanyakan alasan 10 nama tenaga honor ‘siluman’ dimasukkan tanpa sepengetahuannya.

Published in Papua Barat

Manokwari, TP – Anggota DPR Papua Barat, Jhon Dimara berharap Inspektorat, BKD Provinsi Papua Barat, dan Polda Papua Barat segera menindaklanjuti dugaan manipulasi data tenaga honor siluman di Sekretariat DPR Papua Barat.

Published in Papua Barat

Manokwari, TP – Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Papua Barat enggan mengumumkan nama 1.238 tenaga honor di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat dengan pertimbangan keamanan.

Published in Papua Barat

Maria : Tenaga Honorer Yang Disetujui, Jangan Sampai Terjadi di Papua

 

Jayapura, - Meskipun pemerintah pusat telah menyetujui adanya pengajuan untuk mengangkat 100 ribu tenaga honorer menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) tahun 2018 untuk seluruh Indonesia, Namun DPR Papua melalui Komisi V DPR Papua menolak tegas persetujuan tersebut.

Published in Info Papua

 

Jayapura, - Sebagai orang nomor satu di negeri ini, Presiden RI, Ir Joko Widodo diminta untuk mengangkat langsung 700 orang lebih tenaga honorer K2 yang ada di Provinsi Papua untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), sebelum mengakhiri masa jabatannya.

Published in Sosial & Politik

 

Jayapura, - Panitia Rapat Kerja (Panja) Komisi I DPR Papua bidang Pemerintahan bersama dengan mitra kerja dan puluhan tenaga honorer dari provinsi dan kota menggelar pertemuan guna membahas penyelesaian masalah tenaga Honorer Kategori I(K2) di Pemerintahan Provinsi Papua dan Pemerintahan Kota Jayapura, yang berlangsung di Hotel Horison Jayapura, Kamis (2/8/18).

Published in Kota Jayapura

Apel Khusus Tenaga Honorer

Minggu, 01 April 2018 21:36

Soal 1.283 Honorer, Gubernur Berkirim Surat ke Presiden

 

Manokwari, TP – Untuk menjelaskan upaya dan langkah yang telah dilakukan pemprov Papua Barat untuk memperjuangkan pengangkatan 1.283 tenaga honorer di Provinsi Papua Barat. Gubernur Papua Barat, Drs. Dominggus Mandacan memimpin apel khusus para tenaga honorer di Kantor Gubernur Papua Barat, Arfai, Rabu (28/3).

Published in Papua Barat

Tan : Tenaga Horer Ini Telah Menyampaikan Berbagai Aspirasinya

 

Jayapura, - Wakil Ketua Komisi I DPR Papua bidang Pemerintahan, Tan Wie Long mengatakan, akhir pekan kemarin komisinya melakukan hearing dialog dengan perwakilan kurang lebih 1.000 honorer di Kabupaten Jayapura, di Hotel Horison Jayapura.

Published in Kabupaten Jayapura

Manokwari, TP – Dikabarkan, Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Manokwari akan menerima 2000 tenaga honorer pada tahun 2018 ini. Mengenai kabar itu, dipertanyakan Anggota DPRD Kabupaten Manokwari, Romer Tapilatu dalam rapat dengar pendapat (hearing) bersama para pimpinan OPD di lingkup Pemda Manokwari terkait APBD TA 2018 di Gedung DPRD Kabupaten Manokwari, Kamis (11/1/18).

Published in Papua Barat

Manokwari,– Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat akan terus memperjuangkan nasib 1.283 tenaga honor sampai diangkat.
“Datanya sudah kita siapkan, mungkin dalam minggu ini, datanya sudah bisa diserahkan ke Kemenpan RB,” kata Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan kepada para wartawan di Kantor Gubernur Papua Barat, Senin (3/7).
Ditegaskan mantan Bupati Manokwari, ke-1.283 tenaga honor ini merupakan data valid dan Kemenpan RB tidak memperkenankan adanya penambahan dari 1.283 tenaga honor tersebut.
Mandacan menerangkan, ke-1.283 tenaga honor setelah diangkat, akan ditugaskan kembali ke masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di mana mereka tercatat sebagai pegawai honor.
Ditanya tentang penambahan formasi umum untuk menutupi kekurangan pegawai, Mandacan mengatakan, pihaknya sudah mengajukan, tetapi Menpan RB belum memberikan jawaban.
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Papua Barat, Yustus Meidodga mengatakan, pihaknya sedang melakukan pendataan kembali 1.283 tenaga honor tersebut.
Menurut Meidodga, pada Agustus 2017 mendatang, sudah bisa dilakukan seleksi kembali administrasi sesuai jumlahnya.
“Kita akan upayakan, Jumat ini berkasnya sudah bisa kita serahkan ke Menpan RB agar pengangkatan bisa dipercepat,” kata Meidodga. [BOM-R1]

Published in Papua Barat